Mega Proyek Kek Lido, Korporatokrasi Semakin Mesra


Oleh : Hamzinah (Pemerhati Opini Medsos)

MNC Lido City telah mengantongi status menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dari Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021 yang diteken pada 16 Juni 2021. Dengan terbitnya PP tentang KEK Pariwisata Lido tersebut, seluruh investor dan pelaku usaha di dalam KEK MNC Lido City dapat menikmati insentif yang melekat pada Kawasan Ekonomi Khusus, “yaitu insentif pajak berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), PPh Badan, cukai dan bea masuk impor, serta berbagai keuntungan bagi investor terkait lalu lintas barang. Juga ketenagakerjaan, keimigrasian pertanahan dan tata ruang, perizinan berusaha dan/atau fasilitas serta kemudahan lainnya”. Kata Manajemen MNC dalam keterangan tertulisnya. (Kompas.com).

Hary Tanoesoedibjo selaku pemilik MNC Grup langsung menyambut baik penerbitan PP KEK MNC Lido City dari Jokowi. Sebab, aturan itu menjadi landasan hukum untuk pengembangan Kawasan dan pemberian insentif kepada investor dan pelaku usaha di MNC Lido City. “Dengan terbitnya PP tentang KEK Pariwisata Lido ini, secara praktis seluruh investor dan pelaku usaha di dalam KEK MNC Lido City sudah dapat menikmati insentif yang melekat pada Kawasan ekonomi khusus”. Kata Hary melalui unggahan di Instagram pribadinya. (CNNIndonesia.com).

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah seharusnya lebih adil untuk menyeleksi proyek mana yang harus diprioritaskan. Ia menduga ada kongkalikong dalam penunjukkan MNC Lido City ini dan ada persekongkolan yang tujuannya memberikan privilese tersendiri karena pemilik Lido memiliki kaitan erat dengan pemerintah. MNC Grup yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo, seorang pengusaha, politisi. Sementara anaknya Angela Tanoe saat ini menjabat sebagai wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (Wahananews.co).

Baca juga  Pandemi Belum Teratasi, Resesi Datang Menghantui.

Bukannya Membawa Berkah, Justru Akan Menimbulkan Musibah
Kawasan Lido merupakan Kawasan yang singgungan dengan hutan, harapan bahwa KEK mampu menyerap tenaga kerja, realitasnya jauh dari kenyataan karena bisnis wisata kelas dunia membutuhkan pekerja yang mampu berbahasa Inggris yang fasih. Fakta lapangan menunjukkan hadirnya mega proyek MNC Lido City tidak berkolerasi dengan peningkatan ekonomi warga, yang terjadi justru hilangnya mata pencaharian penduduk yang didominasi sebagai petani. Tanah Garapan yang hilang, kesuburan tanah yang berkurang karena krisis air tanah hingga potensi kekeringan bila musim kemarau tiba membayangi masa depan mereka.

Alih – alih proyek ini akan membawa berkah dan kesejahteraan yang terjadi justru musibah bagi warga. Alhasil mega proyek MNC Lido City praktik nyata korporatokrasi yang merujuk kepada perusahaan – perusahaan besar yang mendominasi bahkan mengendalikan pemerintahan. Terjadi simbiosis antara kekuatan bisnis dengan kekuatan politik transaksional sehingga pemerintah menjalankan negara di bawah kepentingan oligarki. Bahkan oligarki ini mampu menekan pemerintah untuk membuat aturan yang memudahkan bisnis mereka. Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) pariwisata Lido ini juga menunjukkan pembangunan dalam paradigma kapitalisme dijalankan pemerintah bukan untuk kemaslahatan umat, akan tetapi untuk kepentingan pengusaha.

Baca juga  Koruptor Merajalela, Sistem Islam Solusinya

Sistem Islam Aturan Terbaik
Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang memosisikan perannya sebagai pelayan bagi umat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya”. Dengan dasar kaidah syara “Suatu kewajiban tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib”. Maka negara wajib melakukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang tidak lain adalah membangun infrastruktur yang baik, bagus dan merata ke seluruh pelosok negeri. Bukan membangun pariwisata yang mematikan mata pencaharian rakyat. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memperlancar distribusi dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan pembangunan infrastruktur yang bagus dan merata ke seluruh pelosok negeri.

Di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Al-Khathtab sejak tahun 16 Hijriyah, kebijakan pembangunan infrastruktur dialihkan ke perbaikan berbagai daerah di Irak, membuat sungai dan memperbaiki jembatan. Ketika Khalifah Umar bin Al-Khathtab mendengar kabar bahwa ada salah satu sungai yang pernah mengalir diantara sungai Nil di dekat benteng Babilonia hingga ke laut merah, Al-Faruq menginstruksikan Gubernur Mesir Amru bin Ash untuk menggali kembali sungai itu. Padahal sungai yang pernah menyatukan Mesir dan Hijaz serta mempermudah perdagangan telah dibiarkan dan ditutup tanah oleh Romawi.

Baca juga  Harapan Hadirnya Tata Kehidupan Baru

Setelah penggalian sungai itu, aktivitas perdagangan di antara kedua lautan kembali bergeliat sehingga membawa kesejahteraan. Selain itu, Khalifah Umar meminta Gubernur Mesir menyediakan jamuan makanan dengan stok melimpah dan gratis di perjalanan menuju Madinah dan Kota Mekkah. Hal itu membawa manfaat bagi penduduk Haramain, itu terus belaku hingga setelah masa Umar bin Abdul Aziz.

Pembiayaan infrastruktur yang besar itu bukan berasal dari investasi asing atau utang, tetapi dari Baitul Mal. Aturan pembatasan kepemilikan menjadikan sumber APBN tidak bertumpu pada pajak dan utang. Kaharaman swasta apalagi asing dalam menguasai SDA yang melimpah menjadikan negara mandiri dalam proses pembangunannya sehingga tidak akan ada intervensi dalam setiap kebijakannya.

Demikianlah sistem Islam dalam membangun infrastruktur demi kemaslahatan rakyatnya. Oleh karena itu, jangan pernah berharap pada sistem kapitalisme untuk meraih kemaslahatan umat. Hanya dalam sistem Islam pembangunan ditujukan untuk kemaslahatan umat dan akan menerapkan syariat Islam secara kaffah. Wallahu a’lam bish-shawwab.