Masa Tanggap Darurat Bencana di Sulbar Diperpanjang Hingga 4 Februari 2021


SULBAR,99NEWS.COM-MAMUJU, Rapat Evaluasi Penanganan Bencana alam Gempa Bumi 6,2 M secara rutin dilaksanakan setiap malam, dimulai pada pukul 20.00 Wita hingga Selesai. Rapat evalusai yang dilaksanakan pada 28 Januari 2021, dipimpin langsung Danrem 142 Tatag sebagai Dansatgas dan Sekda Sulbar sebagai Wadansatgas penanganan Gempa Bumi 6,2 M di Kabupaten Majene dan Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Rapat evaluasi tersebut, bertujuan mengevaluasi seluruh hasil kerja semua stakeholder yang terlibat dalam penanganan gempa 6,2 M di Kabupaten Majene dan Mamuju. Pelaksanaan rapat evalusai tersebut dilaksanakan dari 15 Januari hingga 28 Januari 2021, sesuai masa tanggap darurat penanggulangan bencana.

Baca juga  Jembatan Penghubung di Jalur Trans Sulbar Amblas, Ratusan Kendaraan Terjebak Macet

Dalam evaluasi kegiatan yang dilaksanakan pada 28 Januari 2021 hingga pukul 23.00 Wita, masing-masing stakeholder melaporkan hasil kerja selama masa tanggap darurat, dan diketahui masih ditemukan kendala dan permasalahan yang terdapat di lapangan selama masa tanggap darurat.

Baca juga  26 Anggota Teroris Bersenjata Papua Kembali ke NKRI

Berdasarkan hasil rapat tersebut, maka diputuskan, masa tanggap darurat penanganan gempa bumi 6,2 M di perpanjang dari 29 Januari hingga 04 Februari 2021.

Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mamuju selaku SMC, Saidar Rahmanjaya, S.H.,M.A.P mengungkapkan, dengan adanya keputusan tersebut, pihaknya akan tetap melaksanakan kesiapsiagaan dan tanggap darurat evakuasi untuk mengantisipasi adanya laporan orang hilang atau permintaan bantuan evakuasi dari keluarga korban dan masyarakat. Pelaksanaan kesiapsiagaan tersebut akan tetap dilaksanakan di Posko Terpadu yang terletak di Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Baca juga  Peduli Lingkungan, Spiderman Pungut Sampah di Pantai Lumpue

“Dengan adanya penambahan masa tanggap darurat satu minggu kedepan ini, kita berharap penanganan dampak bencana alam gempa bumi 6,2 M dapat segera dinormalisasi sehingga masyarakat dapat beraktifitas kembali seperti biasanya,” ungkap Saidar. (Satriawan)