Makin Kapitalistik, Pejabat Memperkaya Diri Saat Rakyat Makin Sekarat


Oleh: Saripah

Kekayaan pejabat negara naik drastis saat kemiskinan rakyat makin menghimpit. Kok bisa ya? Ditengah pandemi banyak mengeluh mengenai keadaan masyarakat yang kian menjerit, namun justru berbeda cerita dengan pejabat yang semakin hari kekayaan mereka malah semakin bertambah, fenomena sejenis ini terjadi pada banyak orang di berbagai level jabatan.

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan Maret 2021, angka kemiskinan Indonesia sebesar 10,14% dengan jumlah penduduk miskin saat ini 27,54 juta orang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil menurunkan persentase angka kemiskinan sebesar 9,22% pada September 2019. Namun akibat pandemi Covid-19, persentase angka kemiskinan saat ini naik di atas 10%.

Rakyat seperti menelan pil pahit, setelah pengumuman kekayaan pejabat yang mengalami kenaikan pesat. Presiden Indonesia kekayaannya meningkat sebesar Rp8,8 miliar. Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Agama, dengan harta kekayaan melejit selama hampir setahun pandemi, yakni naik 10 kali lipat, mencapai Rp10 miliar.

Sungguh sangat diluar dugaan, bagaimana bisa, harta para pejabat justru malah semakin bertambah, dikala pandemi, sangat disayangkan pejabat justru asik menambah pundi-pundi sedangkan dengan pandemi ini justru yang membuat hidup masyarakat semakin lama semakin terhimpit dan sulit untuk bertahan hidup. Tapi para pejabat negara justru merasakan kesenangan karena pundi-pundi hartanya yang semakin meningkat.

Perlu kita garis bawahi bersama bahwa ini bukanlah sebuah kewajaran, ini adalah masalah besar yang perlu dikupas habis dan perlu penjelasan, karena pada dasarnya kejadian ini tidak mampu diterima oleh akal, ditengah pandemi, kenapa justru malah banyak pejabat negara yang mengalami peningkatan pundi-pundi uang. Ibarat istilah, para pejabat menabur garam diatas luka yang tersayat, luka yang sakit bertambah sakit karena tertabur oleh garam.

Baca juga  Rohingya Tanpa Junnah Derita Tak Berujung

Inilah potret pemberlakuan sistem demokrasi yang digadang menjamin keadilan dan melahirkan aparatur serta pejabat yang mewakili rakyat, apakah benar demikian?

Berada di puncak kekuasaan memang melenakan. Itulah sebab banyak manusia tergelincir lantaran harta yang ia dapatkan. Publik patut bertanya, dari mana sumber kekayaan para pejabat negeri ini? Boleh saja diumumkan nominalnya, tetapi harus diusut tuntas dari mana sumber kekayaannya.

Mengapa hal seperti ini dapat terjadi?
Lagi-lagi, tidak usah kita mencari banyak penyebab dari kejadian ini, karena akar masalahnya hanyalah satu, ialah masih hidup dalam kubangan sistem kapitalis sekuler. Dimana para pejabat yang mencalonkan akan butuh banyak modal yang besar agar dapat melenggang dengan gesit, jadi wajar-wajar saja jika dalam sistem kapitalis demokrasi, para pejabat menuju jalan korupsi menjadi salah satu cara, untuk semata-mata agar modal dalam kampanye dapat kembali. Dalam kampanye tentu sangat membutuhkan biaya yang besar. Jadi lagi-lagi ini adalah hal yang wajar dalam menggambarkan wajah bobrok kapitalisme.

Inilah bukti sistem demokrasi membuka lebar pintu bagi pejabat dan segelintir elit memperkaya diri. Sedangkan rakyat tertutup akses sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya.

Baca juga  Praktik Toleransi yang Indah dalam Islam

sistem politik demokrasi mengenal prinsip kebebasan. Kebebasan ini menjadi suatu dasar sehingga dalam menambah pundi-pundi kekayaan bisa diperoleh dari arah mana saja, tampa memikirkan apakah dari jalan halal ataukah haram.

Dan sudah kita bisa simpulkan bersama bahwa dalam sistem kapitalis sekuler rasa kemanusiaan, empati akab terikikis tampa sisa inilah wajah yang ditutupi oleh sistem kapitalis demokrasi. Sehingga ketika menjabat tak lagi menghubungkan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, buktinya bahkan terkadang kebijakan pemerintah menghalalkan aktivitas yang justru diharamkan oleh Allah. Masyarakat jangan berharap para pejabat akan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Karena justru merekalah yang malah akan minta dilayani.

Jadi, sistem demokrasi betul-betul adalah sistem yang patutnya ditanggalkan oleh negara agar masyarakat tidak berlarut-larut dalam kesengsaraan.

Lagi-lagi kita akan merindukan sosok pemimpin dalam Islam, yang tenaganya sekokoh dan sekuat baja, sedang hatinya selembut kapas, ia beliau adalah Umar Bin Al-Khathab. Khalifah Umar bin Khathab ra. Dibalik perangainya yang keras beliau mempunyai hati yang lembut, dan yang paling spesial hati dan fikirannya selalu terikat dengan aturan Allah. Beliau selalu memantau jumlah kekayaan pejabatnya sebelum dan sesudah menjabat, untuk memastikan para pejabat tidak melakukan tindak korupsi.

Jika terlihat peningkatan pundi-pundi harta yang tidak wajar, mereka diminta membuktikan bahwa hasil kekayaan yang mereka dapat bukanlah hasil korupsi atau dari hal haram lainnya. Bahkan, Khalifah Umar beberapa kali membuat kebijakan bahkan tidak segan-segan mencopot jabatan atau menyita harta bawahannya hanya karena hartanya bertambah, terlebih jika diketahui hartanya itu didapat bukan dari gaji yang diberikan negara.

Baca juga  Musibah Melanda, Saatnya Kembali Pada Hukum Allah

Para pejabat juga perlu dibina dari segi keimanan dan ketakwaan. Mereka harus menyadari bahwa harta dan amanah yang diberikan pasti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.. Mereka hidup sederhana meski kaya.

Ingatlah, wahai manusia, penguasa dan pejabat! Harta itu ujian, bukan kebanggaan. Maka, belanjakanlah di jalan Allah jika ingin selamat dunia akhirat. Rasulullah saw. bersabda, “Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya ke mana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya; tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya; serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya.” (HR Tirmidzi).

Saatnya kembali pada sistem politik Islam yang mengurusi urusan umat. Yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan Islam. Karena hanya dengan penerapan syariat Islam secara kaffah, maka hukum Allah akan tegak, tidak ada hukum yang lebih baik darinya. Dalam sistem islam insyaAllah para pejabat akan berkali-kali lipat berfikir untuk melakukan kecurangan atau memanfaatkan jabatannya demi kepentingan pribadi, atau bahkan memperkaya diri dengan pundi-pundi. Karena jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelak nanti.