Majene Dievaluasi Kementerian PPPA, Apakah Termasuk Kota Layak Anak?


SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Pemerintah Kabupaten mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) untuk evaluasi Kabupaten Majene layak anak oleh tim evaluasi KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. VLH dilaksanakan Senin 31 Mei yang turut dihadiri Bupati Majene, Pj Sekda Majene dan seluruh anggota tim gugus tugas KLA Kabupaten Majene.

Pj Sekda Majene Suyuti Marzuki selaku penanggung jawab tim gugus tugas KLA Kabupaten Majene, terlebih dahulu memaparkan laporan kegiatan yang mendukung sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian program melalui konsep mapping strategi. Dilanjutkan dengan tanya jawab dari dua tim verifikator dari Kementerian PPA RI. Tanya jawab berlangsung dari pukul 09.00 – 12.45 Wita, yang juga melibatkan setiap anggota tim gugus KLA.

Baca juga  BI Sulbar Dorong Percepatan Implementasi Penerapan QRIS di Majene

Bupati Majene Lukman sebelumnya menyampaikan sebelum adanya penilaian kota layak anak, secara alami Pemerintah Majene telah membangun jati dirinya dengan membuka ruang kesempatan bagi seluruh anak di Majene untuk memperoleh pendidikan yang ia mengatakan sebagai anak dari keluarga anak tidak mampu dan anak nelayan ia tetap bisa bersekolah dengan nyaman hingga menjadi Bupati saat ini. ” Ini sudah sangat kongkrit karena kami lah pelaku sejarah,” ujarnya.

Baca juga  MUI Majene Akan Keluarkan Maklumat Tiadakan Tarwih di Masjid

Ia juga menjelaskan, Majene menjadi satu-satunya di Provinsi Sulbar yang telah menginisiasi dan menyusun perda tentang perlindungan anak, aktif menyuarakan hak-hak anak melalui musrembang termasuk satu-satunya daerah di Sulbar yang menyusun perbup rencana perlindungan wanita dan anak. Ia berkomitmen tidak boleh ada anak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Termasuk adanya tindakan kekerasan fisik sehingga perlu efek jera dan tetap dikampanyekan di masyarakat.

Baca juga  Maklumat MUI Majene : Tidak Melakukan I'tikaf Sepuluh Malam Terakhir di Masjid

Sementara itu diakhir acara, Pemkab Majene mendapatkan sejumlah rekomendasi untuk hasil verifikasi kota layak anak yang salah satunya, harus memberikan porsi anggaran tersendiri di APBD terkait KLA. (Ih)


DAERAH