Terbaik terbaik

Kritisi Kinerja Bupati Mateng, Warga Majene Dipolisikan


Irfan Syarif, Sekretaris Partai Golkar Majene

SULBAR99NEWS.COM–MAJENE, Lantaran mengkritisi kinerja Bupati Mamuju Tengah (Mateng), melalui media sosial (facebook) terkait penanganan Covid-19, salah seorang warga Majene, Irfan Syarif terpaksa harus berurusan dengan polisi.

Irfan Syarif selaku  Sekretaris Golkar Majene  dilaporkan ke polisi oleh salah seorang ASN, Rosihan Abidin, Kasubag Protokol Humas Setda Mateng atas dugaan pencemaran nama baik beberapa hari lalu di Polres Mamuju Tengah lantaran postingannya di akun Facebook miliknya.

Saat dikonformasi Irfan Syarif membenarkan laporan tersebut, namun ia mengaku tidak ada unsur mencemarkan nama baik bupati Mateng, apalagi menurutnya, dirinya tidak pernah menyebut nama bupati.

Baca juga  APBD Majene 2020 Ditetapkan Rp 990 Miliar

“Iya benar, laporan itu sudah ada dari kemarin, bahkan saya sudah menjalani periksaan di Polres Majene, hingga pemeriksaan di Polda Sulbar, hanya saja dalam kasus ini ada beberapa kejanggalan yang menimpah diri saya, seperti pada saat pemeriksaan,”ungkap Irfan, didampingi kuasa hukumnya, Senin (20/04).

Baca juga  Jelang Hari Jadi Barru, Suardi Saleh Cek Kesiapan Mal Pelayanan Publik

Irfan Syarif juga mengakui, untuk menghadapi kasus yang menimpanya dirinya ini, ia telah menunjuk tiga orang kusa hukum yang nantinya akan mendampingi selama proses hukum berjalan.

“Saya sudah menunjuk kuasa hukum saudara Hari Ananda Gani, SH bersama dua orang yang akan mendampingi sebagi langkah hukum selanjutnya, yang jelas saya siap, karena kritikan yang saya sampaikan itu merupakan hal yang wajar, apalgi  bukan secara personal, beliau kan sebagai pejabat, terus apanya yang salah,” tegas Irfan Syarif.

Baca juga  Polsek Tinambung Berikan Pengawalan Terhadap Pernikahan Warganya

Sementara itu kuasa hukum Irfan Syarif, Hari Ananda mengaku siap untuk menghadapi proses hukum kliennya. Bahkan menurut Hari, dalam kritikan kliennya tidak mencantumkan nama bupati Mateng.

“Apalagi klien saya tidak menyinggung secara personal, masa lantaran menyampaikan pendapat dipidana. UU 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia,”ujarnya. (Alimukhtar).