Krisis Pangan Melanda, Butuh Sistem Komprehensif


Oleh: Hamsina Halik, A. Md. (Pegiat Revowriter)

Negara yang memiliki fungsi utama sebagai pengurus urusan umat, kini telah bergeser menjadi penambah beban umat. Inilah kondisi yang tengah di alami oleh sebagian besar negara, tak terkecuali negeri muslim. Terutama negara yang menerapkan sistem kapitalisme sekular. Berbagai persoalan datang menghadang, solusi yang diberikan pun tak solutif. Alih-alih menyelesaikan, sebaliknya menambah persoalan baru. Ditambah utang yang semakin menumpuk, rakyatlah yang menjadi korban.

Cukuplah apa yang terjadi di Suriah menjadi bukti kegagalan negara dalam mengurusi rakyatnya. Suriah mengalami krisis pangan. Jutaan orang kelaparan. Roti yang telah lama menjadi makanan pokok di Suriah tak mudah untuk didapatkan. Adanya kenaikan harga bahkan dibatasi oleh pemerintah, membuat beberapa keluarga hanya makan secuil roti untuk bisa bertahan.

“Kami memecah roti menjadi gigitan kecil dan mencelupkannya ke dalam teh agar tampak lebih besar,” kata orang tersebut, dalam keterangan pers Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diterima, Ahad (30/5).

Hingga Februari 2021, Program Pangan Dunia, setidaknya 12,4 juta warga dari 16 juta warga Suriah mengalami kerawanan pangan. Jumlah ini bertambah 3,1 juta dari tahun lalu. World Food Programme (WFP) juga memperkirakan 46 persen keluarga di Suriah telah mengurangi jatah makanan harian mereka, dan 38 persen orang dewasa telah mengurangi konsumsi pangan mereka, agar anak-anak mereka memiliki cukup makanan. (msn.com, 30/05/2021)

Baca juga  Muslim Good Looking, Patutkah Dicurigai?

Sungguh memiris hati apa yang tengah dialami oleh saudara muslim kita yang ada di sana. Mereka rela berbagi dan berhemat sedemikian rupa demi bisa bertahan dalam kerasnya hidup yang mereka jalani. Bahkan, ada pula yang tidak mendapatkan makanan karena keterbatasan bahan makanan tersebut.

Tak hanya Suriah, Myanmar pun kurang lebih mengalami nasib yang sama. Negara yang masih hangat-hangatnya mengalami kudeta. Akibat dari ketakseimbangan politik di wilayah tersebut, tak lagi ditemukan lapangan pekerjaan. Pabrik-pabrik tutup, membuat warga jadi tuna karya. Mereka terpaksa bertahan dari tabungan atau bantuan (lenterasultra.com, 29/5/21).

Sebaliknya, di belahan negara yang lain justru mengalami kelebihan bahan pangan. Negara-negara itu tak lain adalah para negara penjajah yang telah merampok sumber daya alam negara berkembang dengan dalih kerjasama atau investasi, mereka menancapkan perusahaan-perusahaanperusahaan-perusahaannya di negara-negara berkembang tersebut. Mereka, para penjajah ini hidup dengan aman dan damai, tentram hidupnya dan terpenuhi kebutuhannya.

Sementara, negara yang diambil SDAnya hanya kerusakan yang mereka dapatkan. Para penjajah itu sukses memiskinkan negara jajahannya. Alhasil, kebutuhan sulit dipenuhi hingga kelaparan dan krisis pangan melanda. Padahal rakyatnya tengah berada dalam kekayaan SDA negaranya. Tapi, sayangnya tak bisa dinikmati.

Baca juga  Layakkah Corean Wave Jadi Inspirasi?

Inilah akibat dari sistem kapitalisme yang eksploitatif dan merusak alam serta iklim. Hingga kesenjangan makin nyata dalam sistem kapitalisme sekular ini. Hampir semilyar penduduk dunia kurang pangan sementara segelintir negara kapitalis berkelebihan pangan. Dan yang lebih buruk lagi adalah kondisi umat Islam yang berada di wilayah konflik.

Ditambah sikap penguasa yang tidak menghiraukan kesulitan yang dialami rakyatnya. Asas manfaat menjadi landasan, jika tak ada keuntungan yang diperoleh dari mengurusi rakyat, maka tak akan dilakukan. Padahal, sudah menjadi kewajiban negara untuk mengurusi dan melayani rakyatnya. Bukan sebaliknya, rakyat yang melayani kepentingan para kapitalis itu. Sungguh suatu kondisi yang sangat memprihatinkan.

Namun, beda halnya dengan sistem Islam. Dimana pemimpin benar-benar berfungsi sebagai pengurus dan pelayan rakyatnya. Ini sebagaimana yang terjadi di masa lampau. Ketika Islam dijadikan pijakan dan landasan aturan hidup. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khaththab. Saat itu dunia arab sedang dilanda bencana kekeringan. Hingga membuat masyarakat hijrah ke ibu kota pemerintahan demi mendapatkan bantuan. Sang Khalifah dengan tangan terbuka menerima mereka, meski berasal dari wilayah nun jauh di sana.

Khalifah Umar bin Khaththab menjadi panutan. Terkenal sebagai pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyatnya di atas kepentingannya sendiri. Sebelum rakyatnya kenyang, beliau tak akan makan. Bahkan, beliau pun makan sebagaimana apa yang di makan oleh rakyatnya, yaitu minyak zaitun dan roti.

Baca juga  Derita Uyghur, Sampai Kapan?

Inilah ketika umat Islam disatukan dalam satu naungan dan satu perisai. Sehingga, ketika ada kaum muslim lainnya yang tertimpa kesusahan dan penderitaan, maka muslim yang lainnya akan mengulurkan tangannya. Sebab, ada ikatan persaudaraan yang begitu kuat. Ikatan akidah yang telah membuat persaudaraan itu menjadi kental. Meski mereka berasal dari berbagai perbedaan yang ada. Tak seperti saat ini, di mana terpecah belah di bawah sekat-sekat nasionalisme dan sikap individualisme.

Penerapan sistem aturan yang komprehensif, yaitu sistem Islam secara kaffah, akan melahirkan pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang benar-benar memposisikan dirinya sebagian pelayan rakyatnya. Termasuk dalam persoalan pengaturan pangan, akan dipastikan seluruh rakyat akan memperolehnya. Krisis pangan akan mampu diatasi.

Melalui penyediaan lapangan kerja, pemberian pinjaman modal tanpa riba bagi mereka yang kurang mampu untuk memulai usaha, menyediakan fasilitas hingga pelatihan bagi para petani untuk mengembangkan hasil tani mereka. Dan semua ini didukung dengan adanya sistem pendidikan yang akan menghasilkan SDM yang unggul dan keuangan yang memadai yang bersumber dari baitul mall. Disertai dengan kebijakan penguasa yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat yang sesuai hukum syara’ demi kesejahteraan mereka.

Wallahu a’lam