KPK Temukan Banyak Kebocoran Pajak di Mamuju


KEBOCORAN PAJAK. Koordinator KPK Wilayah Sulbar Muhammad Jhanattan temukan sejumlah kebocoran pajak ketika melaksanakan monitoring.

SULBAR99.COM-MAMUJU, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan
banyak kebocoran penerimaan pajak, saat melakukan evaluasi pencegahan
korupsi dan penyelamatan aset di Kabupaten Mamuju.

Penanggung jawab Wilayah KPK Sulawesi Barat, Mohammad Jhanattan
menjelaskan, ada beberapa temuan kebocoran penerimaan pajak, saat KPK
melakukan monitoring dan evaluasi di jajaran Pemkab Mamuju, Rabu (04/09/2019).

“Ditemukan masih banyak kebocoran pajak diakibatkan perangkat Bapenda
Mamuju tidak serius, dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan pajak
daerah, Pajak daerah yang masuk masih sangat minim,”ungkap Jhanattan,
Rabu (04/09)

Baca juga  Dugaan Korupsi, Kejari Sita Kapal Motor Bantuan DKP Sulbar

Menurut Jhanattan, Bapenda Kabupaten Mamuju masih tidak maksimal dalam
memungut pajak dari wajib pajak, padahal sudah dilakukan diseminasi
wajib pajak sejak Juli 2019 dan Kabupaten Mamuju adalah Kabupaten pertama di Sulbar yang menjadi percontohan inovasi pemungutan pajak online.

“Pengawasan dan pengelolaan pajak daerah belum dilaksanakan sejak dipasang alat tapping box. Uji petik yang dilaksanakan oleh Bapenda dan Inspektorat tidak berjalan maksimal, dikarenakan tidak punya format yang komprehensif,”katanya.

Baca juga  ASN Mantan Tipikor Hukuman Dibawah Dua Tahun Berpeluang Tidak Dipecat

Selain itu kata Jhanattan,  Bapenda Kabupaten Mamuju juga belum
memaksimalkan potensi Wajib Pajak pada Hotel Maleo Mamuju, padahal sudah dilakukan diseminasi wajib pajak di Hotel Mamuju tersebut yang dihadiri oleh GM Hotel pada bulan Juli 2019, namun Bapenda belum berhasil
memasang alat Tapping Box.

Baca juga  Cegah Penyalahgunaan Dana, BPKP Sulbar Buka Pengaduan Melalui Aplikasi

“Olehnya itu KPK mendorong kepada Bapenda segera memasang alat
perhitungan pajak untuk pendapatan daerah Mamuju, dan rekomendasi dari
KPK untuk Kepala Bapenda Mamuju dan Bupati Mamuju adalah memastikan
Kabid di Bapenda Mamuju harus berkerja lebih ekstra dan memastikan tidak ada
lagi kebocoran pajak daerah (rumah makan, hiburan dan
hotel),”tegasnya.(Ali)


ANTI KORUPSI