Terbaik terbaik

KPK Dorong Pemkab Majene Optimalkan Aset Daerah


PENERTIBAN ASET. Koordinator KPK wilayah Sulbar Jhanattan mendorong Pemkab Majene untuk penertiban Aset (Foto : Alimukhtar)

SULBAR99.COM-MAJENE, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui
fungsi koordinasi dan supervisi,  mendorong Pemerintah Kabupaten
Majene untuk segera melakukan penertiban dalam pengelolaan aset daerah
dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Hal ini ditegaskan Koordinator KPK Wilayah Sulawesi Barat, Mohammad Jhanattan dalam rapat Monitoring dan Evaluasi Penertiban Aset dan Optimalisasi pendapatan Daerah Kabupaten Majene, di ruang pola Kantor Bupati Majene, Senin (02/09/2019).

Dalam rapat monev tersebut, hadir Sekda Majene, Andi Achmad Sukri, Kasi
Pidum Kejari Majene, Andi Asben Awaluddin mewakili Kajari Majene,
pihak BPN serta seluruh pimpinan OPD Majene.

“Kita monev pagi ini di Majene dalam rangka penertiban aset daerah, bahwa fokusnya ada di 14 persen aset yang baru
tersertifikasi, ingat 14 persen ini masih minim sekali, sisanya belum, sekitar 600 lebih aset yang belum tersertifikasi di Majene khususnya,”kata Jhanattan, kepada sejumlah awak media, usai melaksanakan monev, Senin (02/09).

Baca juga  Bupati Barru Ingatkan Jangan Asal Menaikkan Sewa Lods di Pasar

Olehnya itu, kata Jhanattan pihaknya minta ada komitmen dengan kantor
Badan Pertanahaan Nasional (BPN) di Majene, minta bantuannya agar asset tersebut segera disertifikatkan, paling lambat bulan Oktober mendatang.

“Kami minta komitmen dari BPN tadi, seperti asset tanah yang belum disertifikatkan, dan patoknya dipasang, janjinya bulan oktober segera
terselesaikan,” tegas Jhanattan.

Baca juga  Tim Supervisi Jam Pidum Kejagung RI Berkunjung ke Kejari Majene

Menurut Jhanattan, selain asset daerah, pihaknya juga minta ada keseriusan dari Dinas PTSP Majene, terkait perizinan-perizinan yang belum sepenuhnya dilimpahkan dari semua jenis perizinan.

“Perizinan itu harus ada di PTSP, semua jenis perizinan harus ada di PTSP, jadi sesuai peraturan perizinan itu sepenuhnya ada di PTSP, tidak boleh lagi ada di luar, mereka rekomendasinya perizinan masih diluar, makanya kami minta semua dilimpahkan ke PTSP, ”ungkapnya.

Selanjutnya kata Jhanattan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kita perlu orang-orang yang sudah disahkan dan memiliki surat keputusan dari Bupati. ”Mereka itu harus permanen, tidak boleh dua kaki, mereka tidak boleh ada di OPD lain, khusus di PTSP,”pungkasnya.

Baca juga  Tutup Pelaksanaan MTQ Barru, Bupati-Wabup dan Plh Sekda Tunjukkan Kekompakan

Sementara itu Bupati Majene, Fahmi Massiara mengharapakan kepada
seluruh OPD agar segera menindaklanjuti apa yang disampaikan pihak KPK.

”Saya hanya menegaskan kembali, karena persoalan ini sudah berjalan sebelumnya, saya juga tidak kontrol sebab terlalu banyak persoalan, jadi saya minta yang bilang tadi besok, harus besok, kemudian masalah motor saya minta agar segera ditarik, ”tandasnya. (Ali)