Korupsi Kian Menggurita dalam Sistem Kapitalis


Oleh: Sitti Fatimah

Di negara kapitalis, korupsi telah menjadi hal yang lumrah dan telah menggurita. Namun hal ini tetap menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri di setiap negara khususnya di Indonesia.

Lembaga Survei Indonesi (LSM) mempublikasikan hasil survei nasional terkait persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dan potensi korupsi sektor sumber daya alam. Diperoleh bahwa kopusi menjadi hal yang paling memprihatikan dengan menduduki posisi pertama. Terdapat 60 persen publik menilai tingkat korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir (detiknews, 13/08/2021).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebanyak 44 persen masyarakat menilai sangat prihatin, 49 persen prihatin, 4 persen tidak prihatin dan 2 persen tidak menjawab. Untuk posisi kedua, tiga, dan empat pada survei ini berturut-turut diduduki oleh isu lapangan kerja, isu pertumbuhan ekonomi, dan isu kerusakan lingkungan.

BUMN menjadi perbincangan, bukan hanya utangnya yang banyak, tapi juga karena ajang bagi-bagi kursi kekuasaan yang terjadi. Misalnya saja sejak 18 Februari 2021, BUMN telah mengangkat salah satu komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yakni Emir Moeis. Usut punya usu, komisaris tersebut adalah mantan terpidana korupsi yang tersandung kasus suap Pembangunan Pembangkit Listrik Uap (PLTU) di Tarahan, tahun 2004. Emir merugikan negara debesar 357.000 dollar AS, jumlah yang sangat fantastis (kompas.com, 13/08/2021).

Sanyangnya BUMN memang menjadi ajang bagi-bagi kekuasaanya, misalnya saja (1) Mantan gitaris Slank, Abdi Negara Nurdin alias Abdee. Ia diangkat menjadi komisaris PT Telkom Indonesia. (2) Kemal Arsjad yang menjadi komisaris PT Askrindo dicecar publik karena perilakunya yang menghina gubernur DKI, Anies Baswedan. (3) Kristia Budiyarto, komisaris independen PT Pelni yang mengundang amarah publik lantaran membatalkan kajian online ramadhan yang diisi beberapa tokoh agama karena menuding kajian tersebut bermuatan radikal hingga berujung pada pemecatan pegawai Pelni. (4) Ari Kuncoro, Rektor Universitas Indonesia yang diketahui merangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama di salah satu bank BUMN. Setelah viral dan geger, tak lama ia mengundurkan diri dari jabatan tersebut. (5) KH Said Aqil Siradj yang secara mengejutkan ditunjuk sebagai komisaris PT KAI. Publik pun mempertanyakan penunjukkannya karena dipandang belum memiliki rekam jejak maupun pengetahuan yang cukup untuk mengelola bidang transportasi perkeretaapian. (6) Yang terbaru, Eks narapidana kasus korupsi proyek pembangunan PLTU di Tarahan, Lampung, Izedrik Emir Moeis ditunjuk jadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda.

Baca juga  Polemik Pembatalan Haji 1441 H

Masuknya eks koruptor sebagai komisaris BUMN menegaskan bahwa sistem ini sangat ramah terhadap koruptor. BUMN serasa hadir bukan untuk negeri tapi untuk relawan dan pendukung rezim sebagai momen membalas budi. Lebih parahnya lagi, kejadian ini malah mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Padalah pemilihan komisaris di BUMN telah tertuang dalam Permen BUMN tahun 2012 pasal 4, disebutkan untuk sayart menjadi dewan komisaris di antara tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu lima tahun sebelum pencalonan. Hal ini menandakan betapa lemahnya sistem yang diterapkan. Akibanya munculah istilah korupsi kini tumbuh subur di Indonesia.

Baca juga  Muslim Good Looking, Patutkah Dicurigai?

Namun tak heran apabila korupsi kini menggurita, karena manusialah yang secara penuh membuat aturan. Dimana aturan tersebut berpotensi memihak pada kepentingan tertentu. Sehingga yang terjadi adalah tendensi kepentingan individu atau kelompok. Salah satu yang menjadi faktor meningkatnya korupsi adalah biaya demokrasi yang mahal. Biaya besar yang dikeluarkan saat pemilu tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma oleh para pemilik modal, tanpa mengharapkan kompensasi maksimal. Akibatnya bagi-bagi kursi kekuasaan menjadi hal yang biasa.

Alhasil negara ini akan menjadi negara korporatokrasi. Rakyat pun menjadi korban keserakahan para kapitalis. Sumber daya alam yang melimpah dan dapat membiayai kebutuhan masyarakat, malah di kuasai oleh segelentir orang. Bukan hanya itu, mereka juga sangat merugikan negara dengan menggunungnya utang pada negara lain.

Sistem yang digunakan inilah menjadi faktor utama terjadinya segala kekacauan. Karena dibuat dan disepakat secara sepihak. Sehingga aturan yang dibuat bisa saja diubah kapan pun sesuai dengan kepentingan. Berbeda dengan aturan yang ditawarkan oleh sistem Islam. Korupsi dalam Islam adalah tindakan yang dilarang, Pelakunya disebut khaaa’in. Sanksinya pun tidak main-main, karena tujuan pemberian sanksi dalam Islam bukan hanya sekedar memberi hukuman tetapi sebagai penebus siksaan di akhirat dan memberi efek jera. Sehingga tidak akan ada yang berani melakukannya lagi.

Baca juga  Istana Undang Selebritas, Kemana Buzzer?

Sanksi korupsi termasuk dalam ta’zir (sanksi yang jenis kadarnya ditentukan oleh hakim). Adapun bentuk sanksi dari korupsi mulai dari yang paling ringan yakni sekedar teguran, penjara, pengenaan denda (gharamah), pengumuman pelaku di hadapan umat, hukuman cambuk hingga hukuman mati. Sanksi ini disesuaikan dengan berat kejahatan yang dilakukan.

Selain itu, Islam juga menawarkan sistem kelola sumber daya alam agar pengelolaannya berjalan dengan baik dan jauh dari sentuhan koruptor. Adapun beberapa langkah tersebut: (1) Rekrutmen SDM harus sesuai dengan profesionalisat bukan ajang bagi-bagi kekuasaan. (2) Pembinaan keimanan kepada seluruh aparat negara. (3) Islam melarang suap dan hadiah. (4) Melakukan perhitungan kekayaan dari badan pengawasan dan pemeriksa keuangan negara sehingga akan mudah terdeteksi seseorang melakukan kecurangan atau tidak. (5) Adanya teladan dari pimpinan. (6) Pengawasahan oleh negara dan masyarakat.

Demikilanlah solusi yang ditawarkan oleh Islam, yang mampu menuntaskan wabah korupsi dan menutup semua pintu terjadinya korupsi. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan mengambil Islam sebagai sistem pengatur dan menerapkannya secara kaffah.
Walahu ‘alam bishawab.


OPINI