Kontrak Pembangunan Pasar Tempe Wajo Senilai Rp45,3 miliar Dihentikan


Ketua Pelita Hukum Independent Kabupaten Wajo, Sudirman SH. MH. (foto : ist)

SULBAR99NEWS.COM-WAJO, Kebijakan pemerintah melakukan pemutusan kontrak kerja proyek pembangunan Pasar Tempe Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, mendapat dukungan sejumlah kalangan.

Salah satunya, Pelita Hukum Independen Kabupaten Wajo. Lembaga yang selama ini getol menyuarakan pemerintahan yang bersih dan pro rakyat, sangat mendukung langkah pemerintah memutuskan kontrak pembangunan Pasar Tempe.

Ketua Pelita Hukum Independent Kabupaten Wajo, Sudirman SH. MH, yang dihubungi wartawan, Selasa 23 November 2021, menilai keputusan pemerintah dengan melakukan pemutusan kontrak pembangunan Pasar Tempe sudah tepat.

Artinya, lanjut Advokat ini, Kementerian PU PR dapat mendeteksi secara dini, kerja kontraktor yang asal-asalan, sehingga langkah penyelamatannya harus putus kontrak.

Baca juga  Nelayan Paccumi Sahril yang Dikabarkan Hilang di Perairan Palipi Somba Telah Kembali

“Saya kira, langkah pemerintah dengan melakukan pemutusan kerja dengan pihak kontraktor sudah tepat,” ujarnya.

Hanya saja, sebut aktivis ini, pemutusan kontrak pekerjaan berdampak pada tertundanya pembangunan pasar tempe yang tentu hal ini sangat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat penerima manfaat langsung, maupun masyarakat penerima manfaat tidak langsung dari keberadaan Pasar Tempe

Menurutnya, apa yang terjadi saat ini tidak terlepas dari pekerja proyek yang tidak qualified, khususnya sub kontraktor harus diutamakan dari kontraktor yang punya track record, punya peralatan dan punya modal yang tidak kembang kempis.

“Seharusnya rekanan yang dilibatkan tidak berdasarkan jaringan pertemanan tapi betul betul yang punya kemampuan untuk mengerjakan proyek tersebut,” pungkasnya.

Baca juga  Banjir Bonehau, 60 KK Berada di Lokasi Bencana

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah mengirimkan surat kepada Bupati Wajo, tertanggal 16 November 2021 dengan nomor, Pw 0202-cb29/1573, prihal Informasi Permakluman Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Tempe.

Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Dr. Ir. H. Ahmad Asiri, M.Si.

Dalam surat disebutkan, bahwa pemutusan kontrak adalah tindak lanjut dari Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melalui surat Inspektur Jenderal Nomor, PWp 0101-lj/1076, tanggal 14 September 2021. Serta surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor PW.0202-Dc/1770 Tanggal 8 November 2021.

Sebagaimana yang disampaikan dalam isi suratnya, bahwa kegiatan Pembangunan Pasar Tempe, Sengkang Kabupaten Wajo, diinstruksikan untuk dilakukan pemutusan kontrak.

Baca juga  Diduga Akibat Arus Pendek di Rumah Kosong, Enam Rumah Ludes di Pamboang

Pemutusan kontrak ini akan dilakukan pada tanggal 24 November 2021.

Terkait kelanjutan pembanguan Pasar Tempe, Kabupaten Wajo, dijelaskan dalam surat bahwa masih perlu waktu untuk dilakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku, dan mengharapkan kepada Bupati Wajo untuk memerintahkan SKPD terkait dalam hal pengamanan lokasi tersebut.

Sekedar di ketahui, proyek pembangunan Pasar Tempe di kerjakan oleh PT Delima Agung Utama dengan total anggaran mencapai Rp45,3 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), seharusnya rampung sebelum 31 Desember 2021 tahun ini. (gus)