Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS-RPJMD Kabupaten Majene 2021-2026 Libatkan UNHAS


SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Konsultasi Publik II Dalam rangka penyusunan dan dokumen lingkungan hidup strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene 2021 – 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Senin, 13 September 2021.

Dihadiri Wakil Bupati Majene, Kapolres, Mewakili Dandim, Kadis. LHK, Para Asisten & Para Staf Ahli, Para Pimp. OPD, Tim Ahli Penyusun KLHS dari Unhas, Kepala BPS Majene dan Direktur PDAM, Para Camat & Kabag. Setda,
Undangan lainnya.

Kadis. LHK H. Sudirman, S. Pd, M. Si dalam pengantarnya menyampaikan Proses penyelenggaran KLHS – RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan dengan mengacu pada arahan PP. No. 46 Tahun 2016, Permen-LHK No. 69 Tahun 2017 dan Permendagri No. 7 Tahun 2018.

Maksud KLHS RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembanguan berkelanjutan termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026.

Baca juga  Kejari Majene Berhasil Kumpulkan 25 Kantong Darah Pada Gelar Donor Darah HUT Adhyaksa

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme :
a. pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD,
b. pengkajian Pembangunan Berkelanjutan,
C. perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan, dan
d. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

Pada Tahap Konsultasi Publik I (Pertama) kita telah melakukan identifikasi, pengumpulan dan analisis data:

  1. Capaian indikator TPB yang tercapai, tidak tercapai, tidak ada data
  2. Kondisi umum daerah dilihat dari Daya Dukung Daya Tampung LH, keuangan daerah, demografi, dan kondisi geografi
  3. Pembagian peran antara pemerintah, non pemerintah
    Dimana hasil kajian menjadi dasar penyusunan alternatif skenario pencapaian TPB
Baca juga  Kadis Tapan Mamuju Berharap Bantuan Bibit Jagung Tingkatkan Pendapatan Petani

Untuk Tahap Konsultasi Publik II (Kedua) ini diharapkan lahir perumusan skenario Alternatif Proyeksi : Tanpa Upaya Tambahan dan. Upaya Tambahan , Analisis Pendanaan, Indikasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sehingga dapat menghasilkan Rumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan terkait Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran Strategis, Keuangan Daerah .

Untuk selanjutnya akan dilakukan pengintergrasian Hasil Penyusunan KLHS RPJMD dengan dokumen RPJMD terkait

  1. Gambaran umum kondisi daerah.
  2. Gambaran keuangan daerah
  3. Permasalahan dan isu strategis.
  4. Tujuan dan sasaran.
  5. Strategi, Arah Kebijakan dan Program pembangunan.

Wakil Bupati Majene Arismunandar, S. STP, MM dalam sambutannya menyampaikan Pada konsultasi publik II ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis dari hasil perumusan skenario pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan proyeksi indikator dan rekomendasi menggunakan asumsi dengan atau tanpa upaya tambahan berdasarkan analisis proyeksi pertumbuhan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, analisis potensi daerah, analisis keuangan dan analisis dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Baca juga  Ribuan Masker Kain Buatan Puluhan Penjahit di Majene Dibagikan PNS

Wakil Bupati juga menyampaikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi satu hal yang pokok. Tujuan pembangunan berkelanjutan diposisikan sebagai instrumen pembangunan yang pelaksanaannya selaras dengan prioritas nasional dan daerah. Keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dalam RPJMD Kab. Majene 2021 – 2026.

Diakhir sambutannya Wakil Bupati berharap dari rekomendasi yang tertuang dalam kajian lingkungan hidup strategis yang telah terintegrasi dengan dokumen RPJMD, dapat dilaksanakan di setiap program kerja masing masing OPD. (ril)