Komisi III DPRD Sulbar RDP dengan GMNI Mamuju Terkait Pembebasan Lahan Bandar Udara Tampa Padang


SULBAR99NEWS.COM-MAMUJU, Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju terkait Pembebasan Lahan Bandar Udara Tampa Padang Kabupaten Mamuju, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III DPDR Provindi Sulbar, Senin, 24 Mei 2021.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Andi Muslim Fattah, yang didampingi Wakil Ketua III Abdul Rahim, dan Anggota Komisi III H. Damris dan Ambo Intang serta Kasubag Persidangan, Risalah dan Publikasi Junaidi Muin.

Baca juga  DPRD Sulbar Paripurna Terkait Laporan Akhir Banggar

Adapun mitra kerja yang hadir Kepala BPN Mamuju, Dinas Perhubungan, Biro Tapem, Kepala UPBU Tampa Padang, Lurah Sinyonyoi Selatan yang masing-masing bersama jajarannya, serta beberapa perwakilan dari tokoh masyarakat Tampa Padang dan GMNI.

Dari hasil Rapat Dengar Pendapat tersebut terdapat beberapa poin yang menjadi kesepakatan diantaranya:

  1. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulbar untuk membuat skenario pembayaran secara periodik sesuai kemampuan keuangan daerah Pemprov. Sulbar.
  2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran ganti rugi secara berkala setiap tahun berdasarkan skala prioritas sampai tuntas.
  3. Lokasi yang akan dibayar untuk tahun 2021 telah diukur dan sesuai dengan kesepakatan harga, serta termuat dalam data sebagai Pemilik Lahan, serta lokasi tersebut sudah digunakan atau dibangun Fasilitas Bandara untuk diprioritaskan dibayar padan tahun 2021 termasuk lokasi radius aman penerbangan dan akan direalisasikan paling lambat bulan Juli tahun 2021 dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pihak Bandara segera melakukan Review Desain Pengembangan Bandar Udara Tampa Padang untuk masyarakat nelayan yang menggunakan fasilitas sungai yang ada dalam kawasan bandara agar dapat beraktifitas dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan bandara.
  5. Sistem pembayaran yang melibatkan bukan pemilik lahan agar pihak terkait tidak melayani proses administrasi termasuk pembayaran, kecuali mereka tidak dapat hadir secara langsung, maka dapat diwakili oleh ahli waris yang bersangkutan.
  6. Komisi III DPRD Prov. Sulbar akan melakukan peninjauan lokasi Bandara Tampa Padang dengan melibatkan stakeholder terkait. (Adv-humas DPRD Sulbar/Satriawan)
Baca juga  Napirman : PP No 12 Tahun 2018, Pembahasan Ranperda Harus Dibahas Melalui Komisi