Komisi II DPRD Sulbar Rapat Konsultasi dengan OPD Mitra Kerja


SULBAR99NEWS.COM-MAMUJU, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Konsultasi Badan Anggaran (Banggar) bersama dengan OPD Mitra Kerja Komisi II mengenai RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, Rabu 29 September 2021

Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Komisi II dan dipimpin langsung Ketua Komisi II Sukri dan Wakil Ketua Komisi II Muh. Hatta Kainang, SH, Sekretaris Komisi II Taufiq Agus, SH serta Anggota lainnya yakni Bonggalangi dan Drs. H. Itol Syaiful Tonia, MM Serta OPD terkait diantaranya Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag).

Baca juga  DPRD Sulbar Kunker ke Dinas Koperasi dan UKM Terkait Bantuan Stimulus

Anggota Komisi II DPRD Sulbar, Drs. H. Itol Saiful Tonra, MM yang dihubungi mengatakan, Perubahan APBD intinya ada kegiatan dirubah apabila tidak sesuai dengan kewenangan, jadi perubahan kegiatan. “Contoh bidang perikanan, dulu rumpong bisa menjadi kewenangan provinsi, tapi harus diubah karena aturan saat ini pengadaan rumpong menjadi kewenangan kementerian Perikanan,” ujarnya.

Baca juga  Ini Kata Dalif Arsyad Saat Kunker di Dinas PMD Polman

Mantan kepala Bappeda Majene itu menjelaskan, pengadaan rumpong harus melalui kementerian, karena mungkin banyak protes soal keberadaan rumpong di lautan.

Baca juga  DPRD Sulbar Paripurna Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020

“Inilah konsekuensinya, awalnya bisa, setelah perjalanannya, ternyata menjadi kewenangan kementerian, aturan seperti itu, harus dijalankan,” ujarnya.

Itol juga mencontohkan hal lain yang dulunya merupakan kewenangan provinsi tapi diubah menjadi kewenangan kementerian. “Misalnya dulu kita bisa bikin talud di pantai, sekarang sudah tidak boleh, karena pantai kewenangan nasional,” pungkasnya. (adv/satriawan)


PARLEMEN