Komisi II DPRD Sulbar Kunker ke Salutambung, Ini Kata Itol Saiful Tonra


SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Komisi II DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja ke Kantor UPTD Dinas Kehutanan Sulbar di Salutambung, Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, Jumat (11/9/2020).

Rombongan Komisi II DPRD Sulbar itu berkunjung dalam rangka berkoordinasi hal-hal apa saja sehingga kinerja polisi kehutanan Sulbar tidak maksimal dalam melakukan tugasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, unsur komisi II DPRD Sulbar, Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah dan Abd. Rahim, S.Ag, sementara dari pihak UPTD Dinas Kehutanan Sulbar hadir Kepala UPTD, sejumlah staf dan polisi kehutanan.

Anggota komisi II DPRD Sulbar, Drs. H. Itol Saiful Tonra, MM mengatakan, komisi II DPRD Sulbar berkoordinasi tentang pelaksanaan tugas polisi kehutanan, hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas. “Supaya kita tahu, hal apa yang bisa disupport, apa yang menjadi penyebab tidak maksimalnya pekerjaannya,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Baca juga  Anggota DPRD Sulbar Dalif Arsyad Hearing Dialog, Serap Aspirasi Warga

Mantan wakil bupati Majene itu menambahkan, setelah diketahui persoalannya. tentu kita bisa support. “Tentu dalam rangka peningkatan kualitas pekerjaan, sempat disinggung honornya yang relatif sangat rendah kemudian mobilitas prasarana dalam melakukan operasional dianggap kurang, itu menjadi bahan untuk dibahas di APBD 2021,” ujarnya.

Itol menyebutkan, honor polisi kehutanan perlu ditinjau kembali. “Mereka minta disetarakan dengan honor satpol PP Provinsi. Selain itu, juga minta dibantu kendaraan operasional dalam bentuk motorr dan sebagainya, sehingga mereka gampang bergerak,” urainya.

Baca juga  Ketua DPRD Sulbar Tinjau Sejumlah Proyek Pembangunan di Mamuju

Polisi kehutanan, lanjut Itol, adalah kewenangan Dinas Kehutanan provinsi Sulbar. “Nanti kita perjuangkan supaya bisa setara. Minimal ada peningksrab, tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan provinsi, minimal Rp 1 jutaan juga,” tutur Itol.

Menurut mantan kepala Bappeda Majene itu, tugas polisi kehutanan juga perlu dievaluasi dalam hal menjaga hutan. “Hutan perlu dikelola dengan baik, diperlukan polhut. Untuk memaksimalkan kerja mereka, harus ditunjang dengan sarana dan prasarana termasuk honor, kendaraan, pakaian dan sebagainya,” akunya.

Memang, lanjut Itol, akan rawan terjadi pembabatan hutan secara liar karena mereka belum maksimal dalam melaksanakan tugas. “Bisakah mereka mengawasi area hutan yang luas, sementara tidak ditunjang faktor pendukung yang memadai. Untuk bisa maksimal, harus ada dukungan,” tambahnya.

Baca juga  Biaya Makan Minum Rapat di DPRD Sulbar Diusulkan Digeser Untuk Rakyat Miskin Terdampak Covid-19

Dibanding honor Satpol PP Provinsi, honor Polhut jauh lebih rendah. “Hanya Rp 600 ribuan. Sedangkan Satpol PP provinsi Rp 1,2 juta.
Dan mereka punya tugas mengawasi pembabat liar hutan,” tandasnya.

Tahap awal, lanjut Itol, akan maksimalkan apa yang ada. “Kehutanan merupakan penyumbang APBD terbesar, sehingga perlu dimaksimalkan. Seperti dari hasil hutan kayu dan non kayu, termasuk lebahnya, jika dikelolah dengan baik, rotannya, banyak hal yang bisa dikembangkan, ada juga wisata hutan, banyk yang bisa dijadikan sumber pendapatan,” pungkasnya. (Adv-Satriawan)