Komisaris Telkom : Serahkan pada Ahlinya


Oleh : Rahmawati, S.Pd

Siapa yang tak mengenal Abdee Slank gitaris salah satu Band ternama di Indonesia. Nama Abdi Negara alias Abdee Slank tiba-tiba santer menjadi pemberitaan dan banyak diperbincangkan di media sosial. Bukan karena grup bandnya mengeluarkan album terbaru melainkan namanya masuk dalam daftar 13 nama yang diangkat sebagai Komisaris di perusahaan plat merah dan Abdee Slank menjadi Komisaris Telkom (CNN.Indonesia, 29/05/2021).

Pengangkatan ini dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jum’at (28/5) kemarin.

Pengangkatan Abdee Slank sebagai komisaris Telkom menimbulkan pro kontra. Bahkan banyak pihak menilai pengangkatan tersebut bukan karena kapabilitasnya melainkan karena politik balas budi.

Salah satu yang berpandangan demikian adalah wakil ketua umum MUI Anwar Abbas, beliau berkata, ” Akhir-akhir ini yang banyak terabaikan, dimana yg didudukkan untuk menjadi pemimpin di BUMN tersebut terutama untuk posisi komisaris adalah orang-orang yang dinilai oleh banyak pihak tidak tepat, tidak kompeten dan tidak mumpuni. Penunjukannya terkesan lebih banyak bernuansa sebagai balas budi karena yang bersangkutan telah berkontribusi di dalam pemilu yang baru lalu”,(CNN.Indonesia, 30/05/2021)

Baca juga  TEKANAN GLOBAL PAKSA IMPOR ALKES DAN OBAT

Penunjukan komisaris BUMN bukan berdasar kompetensi menegaskan pengelolaan negara bukan untuk kemaslahatan rakyat, tapi demi keuntungan pihak tertentu. Praktik oligarki dalam sistem kapitalisme merupakan suatu hal yang biasa. Kekuasaan dalam pandangan kapitalis adalah alat untuk keuntungan materi, sedangkan keuntungan materi merupakan makna kebahagiaanya.

Padahal komisaris merupakan jabatan prestisius dengan gaji yang sangat besar sekitar Rp. 1,49 Milyar sampai dengan Rp. 11,31 Milyar. Ketika dijabat oleh seseorang yang tidak kompeten pada bidangnya maka tidak hanya Telkom yang dirugikan bahkan negara juga akan dirugikan yang tentu saja imbasnya akan kembali kepada rakyat.

Baca juga  BLT Bagi Pekerja Swasta, Tepatkah?

Ketua DPP Pks Bukhori Yusuf menyebut penempatan Abdee Slank sebagai komisaris hanya akan merugikan telkom karena latar belakang profesi yang tidak sesuai, “ini jelas merugikan telkom, karena tidak sesuai dengan profesi yang dijabatnya sebagai komisaris dan jika telkom dirugikan, negara yang akan dirugikan, “kata Bukhori kepada wartawan sabtu (29/5/2021).

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang mengelola harta milik umum (rakyat) menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan salah satu elemen utama untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Jika BUMN dikelola secara oligarki dan tidak profesional maka BUMN bisa gulung tikar.

Karena itu BUMN yang mengelola sektor energi, infrastruktur, listrik, migas, dan sektor strategis lainnya haruslah dikelola dengan benar sehingga bisa mengabdi pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok.

Baca juga  Mencintai Nabi Muhammad SAW

Menurut Islam, kekuasaan itu adalah amanah sedangkan amanah adalah taklif hukum dari Allah, SWT. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada dasarnya amanah adalah taklif yang harus dijalankan dengan sepenuh hati dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Sehingga sikap amanah penguasa terlihat dari caranya mengurusi kemaslahatan rakyat secara optimal. Menunjuk orang-orang yang profesional dan ahli dibidangnya dalam memimpin suatu lembaga sehingga orientasi kebijakan yang dihasilkan akan mengacu pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW “Jika amanah telah disia-siakan tunggu saja kehancuran terjadi”. Ada seorang sahabat bertanya :’Bagaimana maksud amanah disia-siakan? ‘Nabi menjawab : “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu”.(HR. Al-Bukhari).

Wallhu’alam.