KKPI Sebut 9000 PNS Tersangkut Korupsi Belum Dipecat


Ilustrasi sejumlah PNS tampak gembira dengan raut wajah. (foto : tribunnews)

SULBAR99NEWS.COM-BENGKULU, Upaya menuntut keadilan terus dilakukan Dewan Pimpinan Pusat Korp Karyapraja Indonesia (KKPI), mewakili 2000 lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipecat Secara Tidak Hormat (PTDH) oleh Pejabat Pembina Kegawaian (PPK) baik di pusat maupun daerah, akibat Surat Keputusan Bersama 3 menteri yang dikeluarkan tahun 2018 silam.

Dikutip dari detakserawai.com, Minggu (26/9/2021), menurut KKPI, hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Setelah mengadu ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNASHAM) dan menyurati Presiden RI Joko Widodo. KPPI yang diwakili oleh Zakaria Zainul, M.Si selaku bendahara beserta beberapa pengurus mengadakan pertemuan dengan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, di hotel Horizon Bengkulu.

Baca juga  IFAD Indonesia Kagum Konsep SDGs Desa yang Diterapkan Pembangunan Desa Berkelanjutan

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Doli Kurnia telah memahami semua persoalan ini. Menurutnya, akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang ada di DPR RI.

“Saya sudah memahami semua persoalan ini dan akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang ada di DPR,” ujarnya.

Menurut Zakaria, masih ada 9000 lebih PNS Tersandung Kasus Tipikor yang sudah mempunyai keputusan hukum tetap belum dilakukan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan masih berstatus PNS, mereka masih beraktifitas dan menerima gaji dan fasilitas lainnya dari negara.

Baca juga  Rumah H. Idris Hangus Terbakar, Dugaan sementara Api berasal dari salah satu kompor anak kost

Harapan Zakaria yang mewakili 2000 lebih PNS PTDH akibat kasus Tipikor, agar pemerintah dapat mengembalikan hak-haknya Sebagai PNS atau perlakukan sama terhadap sembilan ribu lebih yang terlibat kasus Tipikor, yaitu sama-sama di PTDH.

“Kembalikan hak-hak Kami sebagai PNS atau tegakkanlah keadilan dengan perlakuan yang sama terhadap sembilan ribu lebih PNS yang tersangkut kasus Tipikor, sama-sama di PTDH. Sebelum harapan ini terkabul, kami akan terus berjuang, “pungkas Zakaria.

Dikutip dari sindonews.com, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebut masih ada prosedur pemberian hukuman disiplin tidak diterapkan secara menyeluruh. Salah satunya, terkait belum diberhentikannya PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan sudah mendapatkan keputusan hukum tetap atau inkrah. “Diantaranya pada kasus banyaknya PNS yang sudah inkrah keputusannya tetapi tidak dieksekusi dan masih bekerja sebagai PNS.” Katanya dikutip dari BKN.go.id, Rabu (24/2/2021). 

Baca juga  Pasca Dibatasinya Fitur Instagram, Facebook dan Whats’up, Sejumlah Masyarakat Beralih Gunakan Aplikasi Telegram dan VPN

Bima memastikan akan kembali menyurati jajaran Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar PNS yang telah memiliki keputusan hukum tetap segera diberhentikan. “BKN akan kembali menyurati pejabat pembina kepegawaian terkait data-data mengenai orang orang yang seharusnya diberhentikan sesuai putusan BPK dan KPK,” tegasnya. (*)


NASIONAL