Ketua Komisi I DPRD Majene Sesalkan Sikap Sejumlah OPD


Rahmatullah dan Napirman, dua anggota DPRD Majene yang berasal dari dapil II Majene. (Foto : fb Rahmatullah)

SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Ketua Komisi I DPRD Majene Napirman, menyesalkan sejumlah sikap dan perilaku sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mengakomodir sejumlah usulan dalam bentuk proposal kedalam rencana kerja (Renja) APBD 2021.

Napirman yang dihubungi, Kamis (26/11/2020) mengatakan, bukan hanya usulan DPRD, tetapi usulan masyarakat secara langsung ke Pemda. “Kita di DPRD tidak hanya berfikir pada wilayah usulan kita, tetapi secara menyeluruh yang menyangkut masalah permohonan ke pemerintah daerah,” ungkapnya.

Menurut Napirman, jika usulan tidak masuk dalam renja, maka tidak ada lagi ruang untuk melanjutkan. “Biar ada Pagu Anggaran, kalau tidak ada judul, misalnya, tidak bisa juga terakomodir. Tidak bisa diperjuangkan lagi,” tambahnya.

Baca juga  Banggar DPRD Kembali Kupas Struktur Rancangan APBD 2022 Majene

Olehnya itu, ketua Komisi I DPRD Majene itu mengaku tidak mengerti mengapa OPD seperti itu. “Tidak adanya koordinasi yang baik. Seandainya dikoordinasikan dengan baik, mengapa tidak diakomodir. Misalnya proposal ada, tapi ada kesalahan, kan bisa langsung sampaikan ke masyarakat untuk memperbaiki kekurangannya,” lanjutnya.

Sedangkan beberapa program yang dicoret dan tidak dilanjutkan, juga program yang sudah ada proposalnya. “Kalau tidak ada dalam kode anggaran sesuai permendagri, kan bisa disampaikan kepada pengusul, agar mencari program lain untuk diusuljan,” tuturnya.

Baca juga  Bapemperda DPRD Sulbar Temukan 10 Nomenklatur Baru Terkait Perda di Gorontalo

Sekarang ini, OPD baru menyampaikan tidak bisa masuk pada saat di ambang pintu Pengesahan APBD. “Tidak bisa lagi mencari cara untuk antisipasi itu semua,” lanjutnya.

Intinya, baik itu hasil reses, musrenbang, atau pintu manapun yang dimasuki perencanaan, kalau sudah tidak masuk renja, tidak bisa lagi ke tahap berikutnya. “Tidak akan bisa masuk ke RKA (Rencana kerja dan anggaran), apalagi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), tidak bisa,” tuturnya.

Baca juga  Bapemparda DPRD Sulbar Kunker ke DPRD Sulteng, Ini Kata Dalif Arsyad

Napirman menegaskan, inilah yang menjadi pokok persoalan, karena tidak ada di pintu awalnya. “Semoga tidak terulang lagi, perencanaan harus betul-betul ditata dengan baik, terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh sulbar99news.com, salah satu OPD yang tidak mengakomodir usulan yang sudah dilengkapi proposal lengkap dari masyarakat dan menyampaikan bahwa proposal tidak diakomodir masuk Renja hanya karena faktor lupa adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. (Satriawan)