Kesetaraan Gender di Indonesia Masih Pada Posisi yang Memprihatinkan

  • Bagikan
Bupati Majene Fahmi Massiara

SULBAR99.COM-MAJENE,Pemerintah Kabupaten Majene, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mengelar rapat teknis percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak, melalui perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG), di ruang rapat BapPeda, Selasa (15/10/2019).

Rapat dihadiri bupati Majene, Fahmi Massiara, sekaligus membuka rapat,
dihadiri wakil Bupati Majene,  Lukman didampingi Asisten Bidang
Ekonomi, Jazuli Muchtar, serta sejumlah pimpinan OPD pemkab Majene.

Bupati Majene, Fahmi Massiara dalam sambutannya menyampaikan
penghargaan kepada seluruh stakeholder yang telah menginisiasi rapat teknis percepatan pelaksanaan dan penganggaran yang responsif gender
tersebut.

“Penghargaan ini saya berikan atas inisiasi dan komitmen yang kuat, dalam pelaksanaan pembangunan yang adil, melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai yang diharapkan, ”ujar Fahmi.

Meski demikian, kata Fahmi upaya untuk mewujudkan pembangunan yang
berkeadilan dan berkesetaraan sebenarnya telah lama dilakukan. Seperti diketahui upaya itu telah dilakukan pihak Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Swasta, Organisasi masyarakat maupun kalangan perguruan tinggi.

“Semuanya itu memiliki tujuan yang sama,  tak lain adalah untuk
mensejahterakan masyarakat, dan tentunya kita semua menyadari, bahwa
perwujudan masyarakat yang adil dan makmur tidak terlepas dari upaya
seluruh unsur dalam setiap bangsa,”katanya.

Olehnya itu menurut Fahmi, gender merupakan aspek yang sangat penting,
tentunya harus direspon dalam setiap aktivitas pembangunan. Alasannya,
gender merupakan salah satu tujuan utama pembangunan global (Sustainable development goals atau SDGs) yang merupakan hasil kesepakatan dari negara-negara sedunia.

“Artinya semua laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara optimal dalam peran serta pembangunan dengan mengedepankan prinsip-prinsip
kesetaraan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, ”sebutnya.

Hanya saja kata Fahmi, kondisi kesetaraan gender di Indonesia masih berada pada posisi yang memprihatinkan jika dibandingkan dengan negara lainnya. Ini dikarenakan masih banyak pemahaman yang tidak pas tentang pemahaman keadilan gender itu sendiri.

“Tetapi dalam upaya mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender di
daerah, pihak Kementerian PP dan PA telah melakukan berbagai sosialisasi dan fasilitasi serta pendampingan pada seluruh provinsi dan beberapa kabupaten dan kota. Termasuk di daerah melalui Dinas PPPA dan Bappeda,”pungkasnya.(Ali)

  • Bagikan