Kekayaan Pejabat Melambung Tinggi di Tengah Pandemi


Penulis : Septiana Hasmita, SPsi

Pandemi covid-19 yang tengah dihadapi Indonesia telah mempengaruhi banyak sektor kehidupan, bukan hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor ekonomi. Selama masa pandemi banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan penghasilan sebab PHK massal dan pembatasan aktivitas di luar rumah. Akibatnya banyak pengangguran, rakyat miskin meningkat, dan banyak rakyat yang hanya untuk bertahan hidup pun sulit.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang. Kepala BPS Margo Yuwono menuturkan, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 0,01 persen poin. Garis kemiskinan pada Maret ini naik dari Rp 458.947 di bulan September 2020. Penyumbang terbesarnya berada pada kategori Garis kemiskinan makanan, dengan share sebesar 73,96% (Kompas, 13/09/2021).

Sementara dilansir dari kumparan.com (11/09/2021), satu keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak yang masih berusia 6 tahun ditemukan tewas di dalam tumpukan puluhan plastik berisi baju baru siap edar. Polisi menduga, mereka tewas karena tertimpa puluhan tumpukan baju di sebuah rumah yang menjadi gudang penyimpanan pakaian. Kepala keluarga merupakan pekerjaan penjaga gudang penyimpanan pakaian.

Sungguh ironis, jumlah rakyat miskin meningkatkan drastis dan bahkan satu keluarga rela tinggal di gudang penyimpanan pakaian demi bertahan hidup. Namun, kondisi berkebalikan terjadi pada pundi-pundi harta kekayaan para pejabat negara selama pandemi.

Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat” pada Selasa 7 September 2021, mengungkapkan bahwa kenaikan harta para pejabat diketahui setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama pendemi setahun terakhir ini, sejumlah pejabat negara hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3%.

Baca juga  Disintegrasi Papua, Ilusi atau Fakta?

Bahkan ada menteri yang baru menjabat 9 bulan, kekayaannya bertambah sekitar 10 miliar rupiah. Peningkatan kekayaan selama pandemi juga dialami oleh kepala negara. Demikian sebagaimana dilansir oleh banyak media baru-baru ini.

Akar Masalah

Sungguh sangat besar ketimpangan antara kondisi para pejabat negara dan rakyat selama pandemi covid-19. Tentu adalah hal lumrah jika kemudian masyarakat mempertanyakan, apakah penambahan pundi-pundi harta kekayaan para pejabat tersebut diperoleh dengan cara yang halal? Mengingat masih tingginya angka korupsi dan kolusi di negeri ini.

Lalu dari mana sumber kenaikan harta para pejabat? Jika diperoleh dari kenaikan gaji atau tunjangan mereka. Tentu masyarakat masih bertanya-tanya bagaimana mungkin ada menteri yang baru 9 bulan menjabat, harta-kekayaannya bertambah Rp 10 miliar atau lebih dari Rp 1 Miliar perbulan?

Karenanya boleh menjadi pertimbangan, Pertama, berasal dari sumber pendapatan lain di luar gaji dan tunjangan sebagai pejabat. Sebagaimana diketahui, banyak pejabat di negeri ini yang juga sekaligus pengusaha. Misalnya, ada menteri yang memiliki puluhan perusahaan, di antaranya perusahaan tambang batubara. Meski tidak ada larangan seorang pejabat sekaligus pengusaha, jelas di sana ada potensi penyalahgunaan jabatan untuk mendukung kepentingan usaha/bisnis pribadi.

Kedua, boleh jadi penambahan harta kekayaan mereka bersumber dari yang tidak halal, seperti hadiah atau fee dari para pengusaha (kelompok oligarki) sebagai kompensasi dari kebijakan penguasa yang mendukung bisnis mereka, suap-menyuap dan korupsi. Sebagaimana diketahui, korupsi para pejabat penyelenggara pada masa pandemi bukannya surut, malah makin gila-gilaan. Salah satunya korupsi triliunan rupiah uang bansos.

Baca juga  Korean Wave Dijadikan Inspirasi, Good Looking Dimusuhi

Jika masyarakat menganalisa mengenai problematika ini, maka masalahnya bukan hanya pada oknum pejabatnya saja yang melakukan korupsi atau kolusi, namun ini adalah hal yang sudah membudaya dan mengakar buah dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Demokrasi merupakan sistem politik transaksional yang mahal. Dalam proses pengambilan dan peralihan kekuasaannya, memerlukan biaya yang begitu mahal. Korupsi dan kolusi adalah hal yang tidak terelakkan, yang lahir dari sistem demokrasi, yang sulit untuk diberantas. Miliaran bahkan triliunan rupiah digelontorkan demi memenangkan pemilihan pemimpin dan wakil rakyat di perlemen. Sehingga ketika memimpin atau menjadi wakil rakyat bukan untuk mengurus pemenuhan kebutuhan rakyat, akan tetapi lebih berorientasi untuk mengembalikan modal politik dan mempertahankan kursi.

Para pejabat juga rentan melakukan kolusi saat memegang jabatannya, sebab dahulu saat musim pemilihan para pemodal men-support mereka dengan banyak gelontoran dana. Para pejabat tentu akan lebih loyal kepada para pemodal daripada kepada rakyat. Karena itu jangan heran jika banyak pejabat yang kehilangan rasa empati sekalipun banyak rakyatnya yang menderita pada masa pandemi saat ini. Mereka lebih memilih memperkaya diri dan koleganya (oligarki) daripada peduli kepada rakyat.

Keteladanan pemimpin Islam

Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah. Seorang waliyul amri (pemimpin) dibebani amanah. Di antaranya menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui kebijakan yang dia ambil. Pemerintah harus bertanggungjawab penuh dalam pemeliharaan urusan-urusan rakyatnya, sebagai termaktub dalam dalil, yakni “Kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari)

Baca juga  Bahaya Sekulerisme Bagi Generasi

Salah satu kisah pemimpin Islam yang dapat menjadi teladan yaitu khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa kepemimpinannya, kesejahteraan rakyat merata ke penjuru negeri. Sehingga tidak ada lagi orang berhak menerima zakat mau menerima zakat, sehingga dana zakat disumbangkan ke negeri lain yang membutuhkan.

Sosok pemimpin Islam yang juga dapat diteladani adalah Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik. Pada saat itu daerah Hijaz benar-benar kering kerontang. Penduduk pedesaan banyak yang mengungsi ke Madinah. Mereka tidak lagi memiliki bahan makanan sedikitpun. Umar bin Khattab kemudian segera membagi-bagikan makanan dan uang dari Baitul Mal hingga gudang makanan dan kas Baitul Mal menjadi kosong.

Pada masa paceklik Umar bin Khattab mengharamkan dirinya memakan makanan enak, seperti daging, lemak, dan mentega. Jika sebelumnya selalu dihidangkan roti, lemak dan susu, pada masa paceklik Umar bin Khattab hanya makan minyak dan cuka, serta tidak pernah kenyang dengan makanan tersebut. Akibatnya, tubuhnya menjadi kurus dan kulitnya menghitam.

Kisah keteladanan dua pemimpin Islam ini, menjadi gambaran betapa jauh berbedanya perbandingan pemimpin Islam dibandingkan pemimpin dalam arus sistem demokrasi perihal mengurusi rakyatnya. Disisi lain, kebutuhan akan pemimpin yang amanah dan dapat bertanggungjawab penuh terhadap rakyat merupakan hal yang mendesak. Akan tetapi hal ini tidak dapat diwujudkan tanpa adanya perubahan sistemik, seyogianya masyarakat dapat mengkaji kembali penerapan sistem demokrasi di Indonesia, masih layakkah untuk dipertahankan.


OPINI