Kebijakan Buka Tutup Wisata, Membingungkan Rakyat


Oleh: Yozii Asy Syarifah

Pada hari jumat pertanggal (14/05/21), jumlah wisatawan di Ancol Jakarta membludak sakitar 39 ribu orang. Semua pengunjung berkerumun dan dikhawatirkan akan memicu terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19. Sehingga sempat menyebabkan trending topic twitter dengan membandingkan kerumunan kunjungan wisatawan di Ancol, mirip dengan yang dilakukan warga india ketika melakukan ritual mandi di Sungai Gangga yang diduga penyebab terjadinya kelombang Tsunamii Covid-19 .

Dibukanya Pantai Ancol pasca lebaran membuat masyarakat geram sebab disisi lain Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan larangan ziarah kubur tetapi disisi lain malah membuka tempat wisata.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemprov DKI lebih teliti dalam membuat sebuah keputusan, karena menurutnya kebijakan membuka Pantai Ancoll sudah pasti terjadi kerumunan yang sulit untuk di control.

Baca juga  Ramadhan Momentum Tobat Kolektif

“Apakah orang yang mandi di pantai dapat menerapkan protocol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan? Pakai masker juga tidak mungkin. Mau jaga jarak juga bagaimana caranya? Coba lihat berbagai foto kerumunan yang terjadi juumat lalu di Pantai Ancol.” ujar Muhaimin Iskandar, Sabtu (15/5/2021).

Atas kebijakan yang plinplan itu masyarakat yang ada di kabupaten Pandeglang, Banten melakukan demontsrasi menolak penutupan objek wisata. Sebab saat Ramadhan membolehkan untuk membuka destinasi wisata namun ditengah perjalanan malah menutupnya .

Fasilitas prokes ada, masker di sediain, termometer ada. Mereka mengatakan terbebani dari segi moral karena banyak kerugian karyawannya harus dibayar, operasional juga dibayar, sementara pemasukan tidak ada. Jumlah pengunjung seribu mungkin ada, kalau hari ini sekitar 500-an,” katanya.”Bukan cuma banana, semua pedagang di sini juga menginginkan dibuka juga ini lokasi. Semua yang mempunyai usaha ikut demo disini,” ujar Aan.

Baca juga  Islam Sejati : Islam Inspiratif, Aspiratif, dan Solutif

Aan bercerita kalau pedagang berutang dulu untuk berjualan. Dibayar setelah dagangannya laku. Tetapi disuruh tutup oleh Pemprov Banten padahal dagangan belum habis. Mereka tetap membuka usahanya dan berdagang agar dapat tetap memenuhi kehidupan sehari-hari dan kebutuhan yang lain ditengah hantaman pandemi Covid-19. “Kita kan mendapatkan keuntungan dihari lebaran, sebab pada bulan puasa sepi, hari ini ada kendala,” ujarnya.

Dengan kebijakan yang seperti diatas sudah dipastikan bahwa itu semua dibuat bukan untukk Rakyat tapi untuk menimbang pemasukan dari PAD dan juga tentunya kepentingan usaha pariwisata. Sedari awal adanya pandemi harusnya mengambil kebijakan untuk mencegah ummat untuk tertular dengan memisahkan wilayah yang terdampak dengan yang tidak. Seperti dalam pemerintahan Islam dimasa Umar bin Khattab yang tidak ingin memasuki wilayah yang terjadi wabah sampai wilayah betul-betul bersih dari wabah tersebut. Dan tentunya dengan Sumber Daya Alam yang sangat luas maka cukup untuk memenuhi kebutuhan Negara dan tentunya masyarakat dibantu oleh sistem ekonomi yang baik, seperti baitul mal, dll.

Baca juga  Kasus Covid Meledak, Bukti Kegagalan Strategi Global

Maka saatnya kita kembali pada aturan yang tidak hanya menguntungkan pemerintah ataupun kalangan tertentu saja tapi semua umat yang ada dalam naungannya. Dan ummat tidak harus takut untuk tetap keluar rumah dengan aman dan juga tidak takut ketika tidak dibolehkan untuk berjualan karena sudah pasti Negara menjamin setiap kebutuhannya.
Wallahu a’lam.


OPINI