Keadilan dalam Demokrasi hanya Ilusi


Oleh : Khadijah Nelly, M.Pd. (Akademisi dan Pemerhati Sosial Masyarakat)

Miris! mungkin itulah gambaran hukum di negeri yang menjunjung tinggi hukum itu. Namun kenyataannya, hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas, mungkin inilah yang terpampang nyata fakta peradilan di negeri ini. Mencari keadilan bagai mencari jerami di dasar laut, hukum tebang pilih dan tak berpihak pada kebenaran seakan bukan rahasia umum lagi.

Seperti kasus yang terjadi selama pandemi melanda negeri, kasus kerumunan, tak taat prokes hampir dilakukan oleh petinggi negeri, namun itu tak tersentuh hukum, lain halnya jika rakyat biasa bahkan ulama yang melanggar langsung ditindak dan dikenakan sanksi.
Kasus yang menyita perhatian masyarakat yaitu pada kasus Habib Rizieq, setelah menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya pada Kamis 24 Juni 2021 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun penjara terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) selaku terdakwa perkara hasil swab test di RS UMMI Bogor, Jawa Barat. Atas putusan pengadilan tersebut mendapat berbagai tanggapan dari berbagai pihak, pro dan kontra terjadi di tengah publik, terpantau di Twitter, topik Habib Rizieq berada di papan atas daftar trending topic untuk wilayah Indonesia. Sudah lebih dari 10 ribu kicauan dilontarkan oleh para netizen.

Sementara itu banyak tokoh yang menyatakan bahwa keputusan tersebut adalah sebuah ketidakadilan. Dilansir dari laman berita Sindonews, pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai hukuman itu tidak adil. Ini karena Habib Rizieq sebelumnya pernah diproses hukum atas perbuatan yang sama, yaitu pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan sudah dihukum membayar denda. Pada 28 Mei 2021 lalu, Habib Rizieq dijatuhi hukuman denda Rp20 juta subsider 5 bulan kurungan penjara oleh PN Jakarta Timur terkait kasus kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Fickar berpendapat bahwa vonis 4 tahun tersebut harus batal demi hukum, nebis in idem dan batal demi hukum,” terangnya, (24/6/2021).

Baca juga  SISTEM SEKULER LAHIRKAN GENERASI KEBLINGER

Hal senada juga disampaikan oleh Fadli Zon, politisi Gerindra tersebut mengungkapkan kalau pasal membuat keonaran yang dijatuhkan kepada Habib Rizieq saat ini konteksnya sudah jauh berubah. Pasalnya pasal yang dipakai untuk menjatuhkan vonis tersebut merupakan produk undang-undang KUHP warsian Hindia Belanda. Menurutnya banyak kebijakan dan keputusan yang tak adil pada HRS. Termasuk divonis dengan UU produk 1946, warisan Belanda. Konteksnya pun sudah jauh berbeda, twit Fadli Zon dalam akun Twitternya seperti yang dikutip Indozone, Kamis (24/6/2021).

Keputusan pengadilan atas vonis HRS tersebut pun dinilai Cendekiawan Muslim Ustaz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) sebagai kezaliman yang nyata. UIY mengatakan, apa yang sudah disampaikan baik oleh HRS sendiri maupun oleh penasehat hukumnya di muka pengadilan yang menyatakan diri sudah sembuh dari Covid-19 tidak bisa disebut sebuah kebohongan.“Bagaimana bisa dikatakan sebagai sebuah kebohongan?” tanyanya. Menurutnya, jika ada orang atau pihak lain yang berpendapat berbeda, boleh saja. “Tapi tidak bisa atas dasar pendapat itu lantas pernyataan diri sembuh yang disampaikan oleh HRS kemudian dianggap sebagai kebohongan. Jikapun itu dianggap kebohongan, juga tidak  serta merta dianggap sebagai tindakan pidana,” ujarnya.
 
Ustaz Ismail, mencontohkan ada banyak sekali pemimpin, termasuk orang nomor satu, di negeri ini yang melakukan kebohongan, namun tidak dihukum dan terkena sanksi. Pertanyaannya adalah mengapa segala hal yang menyangkut HRS, seperti dalam kasus sebelumnya, yakni kerumunan Petamburan dan Megamendung hukum terasa sangat tajam, bahkan cenderung mengada-ada,  sementara kepada yang lain, yang melakukan hal yang sama, hukum menjadi tumpul, bahkan tidak berjalan sama sekali?” bebernya, (Media Umat, 24/6/2021).

Baca juga  COVID-19 BELUM BERAKHIR, PELONGGARAN PSBB AKAN DILAKUKAN?

Ya, kasus hukum yang menimpa Habib Rizieq tersebut memang patut untuk dikritisi, sebab dari berbagai kasus yang menimpa HRS sangat mencoreng nilai keadilan di negeri ini. Jika bicara kasus kerumunan, selama ini banyak pihak yang melakukan pelanggaran serupa dengan HRS, tapi mereka tidak diproses hukum.

Maka, jelas bahwa pengadilan dan penguasa di negeri ini tak meletakkan keadilan pada semua. Banyak pihak yang juga melanggar hal yang sama tetapi tidak diproses hukum, ini artinya peradilan yang menghukum dan penguasa yang mengajukannya sudah berbuat dzalim.

Apalagi jika menilik kasus sebelumnya saja seperti pembunuhan terhadap 6 anggota laskar FPI belum ada titik terang hingga kini siapa pelaku dan hukumnya, belum lagi banyaknya terjadi kasus pembubaran kelompok-kelompok dakwah yang hanya karena bertentangan dengan maunya penguasa, dan banyak lagi lainnya. Tentu saja ini adalah bukti nyata dari tidak tegaknya keadilan di negeri ini.

Baca juga  Utang Kok Bangga

Mengutip apa yang disampaikan UIY, bahwa esensi hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. “Ketika keadilan tidak ada, yang ada justru hukum untuk melakukan ketidakadilan, maka hakekatnya sudah tidak ada hukum. Hukum hanya sebagai alat mengokohkan dan mempertahankan kekuasaan, seraya menindas siapa saja yang dianggap sebagai lawan dari kekuasaan. UIY menuturkan, ketika kekuasaan sudah mengangkangi hukum sedemikian sehingga hukum tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya untuk menegakkan keadilan, maka ini menjadi bukti dari telah lahir diktatorism atau kekuasaan tirani.

Ya, jelaslah terlihat keadilan tak ditegakkan di negeri yang mengdopsi sistem kapitalis demokrasi. Sebab asas dari sistem tersebut adalah manfaat, kepentingan dan kekuasaan. Bukan ketakwaan dan iman yang menjadi landasan apalagi takut pada Sang Pencipta, maka wajar tak adanya keadilan yang didapatkan apalagi dirasakan.

Maka, mesti ada paradigma berfikir untuk berubah bagi bangsa ini jika ingin menjadi bangsa yang maju dan berkeadilan. Mulai dari kepemimpinan dan sistem aturannya yang mesti berkiblat pada tuntunan nabi Muhammad SAW yaitu kembali pada aturan Ilahi.