KBM Tatap Muka, Perlu Dikaji Kembali


Oleh: Hamsina Halik, A. Md. (Pegiat Revowriter)

Hingga saat ini, pemerintah belum juga menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di tengah pandemi ini. Belajar jarak jauh (BJJ) rupanya tak berjalan mulus. Mulai dari ketidakefektifan pemberian materi pelajaran hingga sulitnya sarana dan prasarana untuk menunjang BJJ ini.

Alhasil, pemerintah melalui Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan bahwa  SMK dan perguruan tinggi di seluruh zona sudah diperbolehkan untuk melakukan sekolah secara tatap muka. Namun Nadiem tetap menegaskan bahwa protokol kesehatan harus tetap dilakukan secara ketat.

Namun pembelajaran tersebut menggunakan ketentuan maksimal peserta didik yang hadir sebanyak 18 anak. Sementara sebagian siswa di waktu selanjutnya. Sistem ini harus dilakukan dan wajib menggunakan sistem rotasi. (hits.grid.id, 07/08/2020)

Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tak setuju dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut belum tepat waktunya, mengingat risiko untuk tertular masih ada, terlebih untuk zona kuning. (tribunnews.com, 08/08/2020)

Disamping itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut sekolah masih kebingungan mempersiapkan kenormalan baru. KPAI menyebut banyak sekolah belum siap secara infrastruktur fisik, berbagai standar prosedur operasional (SoP) seperti kedatangan ke sekolah, kegiatan di kelas, kepergian dari sekolah, ibadah di masjid sekolah. (cnnindonesia.com, 12/08/2020)

Baca juga  Kasus Covid Meledak, Bukti Kegagalan Strategi Global

Keputusan yang Tergesa-gesa

Sekolah tatap muka menjadi tuntutan dan harapan berbagai pihak agar tercapai target pembelajaran dan kendala BJJ dapat dihilangkan. Guru, siswa maupun orangtua sangat merasakan kendala yang dihadapi dalam proses BJJ ini. Namun, sayangnya pemerintah merespon dengan kebijakan yang tidak menentu, tidak terarah, seolah hanya memenuhi desakan publik tanpa diiringi dengan persiapan memadai agar resiko bahaya bisa diminimalisir.

Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh pemerintah terkesan tergesa-gesa. Terlebih ditengah pandemi saat ini yang masih memungkinkan penularan covid-19 terus menyebar dengan cepat. Meski berada di zona kuning atau hijau, namun tak ada jaminan akan aman dari sebaran covid-19. Tak ada jaminan pula SoP akan terlaksana dengan baik dan benar. Akan memungkinkan wilayah yang tadinya zona kuning akan berubah menjadi zona merah. Demikian pula, wilayah zona hijau akan berubah menjadi zona kuning.

Cukuplah pemerintah berkaca dari berbagai negara yang akhirnya melakukan penutupan kembali sekolah-sekolah seperti Israel, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Di mana akibat pembukaan sekolah tersebut telah menjadi klaster baru penyebaran covid.-19. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah tidak terburu-buru menetapkan kebolehan sekolah melakukan pembelajaran tatap muka sampai kondisi benar-benar dipastikan aman.

Baca juga  LIBERALISASI PARIWISATA YANG KATANYA MENGGIURKAN

Dan, sebaiknya pemerintah harus mengkaji kembali kebijakan tersebut, agar tidak menimbulkan persoalan baru lagi dengan bertambahnya klaster baru penyebaran covid-19.

Negara Tak Boleh Abai

Adanya berbagai keluhan dan keresahan dalam proses BJJ dari para guru, siswa dan orangtua tak bisa dijadikan sebagai alasan yang tepat dalam menetapkan kebijakan KBM tatap muka ini. Apalagi dengan mengabaikan keamanan dan kesehatan generasi, ditambah dengan berbagai ketidaksiapan sekolah dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana penyelenggaran pendidikan dalam sistem kapitalisme selalu menuai persoalan. Mulai dari penyelenggaran kegiatan belajar mengajar (KBM) yang tak jelas prosedurnya, kekurangan sarana dan fasilitas belajar mengajar. Dalam pembelajaran online ini misalnya, ketersediaan kuota internet dan pengadaan jaringan internet tak dicarikan solusinya hingga sampai pada wacana kurikulum darurat selama proses BJJ ini.

Fakta-fakta ini menunjukkan lemahnya pemerintah dalam sistem sekular ini dalam mengatasi masalah pendidikan akibat tersanderanya kebijakan dengan kepentingan ekonomi dan tidak adanya jaminan pendidikan sebagai kebutuhan publik yang wajib dijamin penyelenggaraannya oleh negara.

Baca juga  Penolakan Jenazah Covid-19, Minim Edukasi

Berbeda halnya dengan Islam. Dalam sistem pendidikan Islam, negaralah yang bertanggung jawab penuh dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Mulai dari penetapan kurikulum, metode pengajaran, kelengkapan sarana dan prasarana yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan pendidikan sesuai kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan.

Semua sarana yang menunjang keberhasilan pendidikan itu dijamin negara, seperti buku-buku penunjang pendidikan, sekolah yang memadai, asrama, laboratorium, perpustakaan, ruang seminar atau tempat-tempat untuk melakukan diskusi dll. Sebab, negara dalam sistem Islam berperan sebagai raa’in (penanggung jawab). Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

“Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim

Dengan demikian, negara dalam sistem Islam tidak akan abai terhadap segala persoalan hidup, termasuk dalam hal pendidikan. Sehingga tak ada sekolah yang akan kebingungan dalam menjalankan aktivitas pembelajaran tersebab kekurangan sarana infrastruktur dan operasional sebagaimana saat ini.

Wallahu a’lam


OPINI