Kasus Korupsi yang Tak Kunjung Usai, Butuh Sanksi Tegas


Oleh: Hamsina Halik, A. Md. (Pegiat Revowriter)

Di saat rakyat tengah berjuang untuk bertahan hidup di masa pandemi ini, kabar buruk justru datang menimpa mereka. Bantuan sosial yang menjadi harapan terpenuhinya kebutuhan mereka, rupanya dikorupsi. Tak tanggung-tanggung dana bansos corona yang dikorupsi sebesar 17 Miliar yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Sungguh kabar yang mengejutkan.

Kasus suap ini diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode. Perusahaan rekanan yang jadi vendor pengadaan bansos diduga menyuap pejabat Kementerian Sosial lewat skema fee Rp 10.000 dari setiap paket sembako yang nilainya Rp300.000. (Kompascom,7/12/2020)

Tentu saja kabar ini menyakiti hati rakyat. Bagaimana tidak, pejabat yang seharusnya melayani rakyat dan memperhatikan kesejahteraan mereka, justru mengkhianatinya. Hal ini semakin menambah catatan gelap kebobrokan demokrasi yang berbiaya tinggi.

Ditetapkannya Juliari menjadi tersangka dugaan korupsi bansos corona 17 Miliar tercatat sebagai menteri keempat yang tersandung kasus korupsi di era kepemimpinan Presiden Jokowi sejak periode pertama kepemimpinannya (2014-2019).

Dua orang lainnya yakni eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi serta eks Menteri Sosial Idrus Marham, merupakan menteri Jokowi di Kabinet Kerja, yakni pada periode 2014-2019. Dan di periode kedua (2019-2024), menteri Jokowi yang terjerat yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. (kompas.com, 06/12/2020)

Baca juga  Ketaatan sebagai Bukti Cinta Kepada Nabi Muhammad SAW

Sungguh, korupsi kian subur di negeri ini, bahkan bisa dikata sudah menjadi budaya. Satu tertangkap, kasus lainnya pun ikut terungkap. Tentu saja, ini menyimpan tanya pada benak setiap orang. Mengapa hal demikian terus saja terjadi, penyelesaiannya tak kunjung selesai.

Hukuman Mati, Layakkah?

Apa yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari dianggap sebagai perilaku yang sangat kejam. Hingga dianggap layak dijatuhi hukuman mati. Wacana ini pun mencuat di jagad media sosial. Para netizen menagih janji setelah Ketua KPK, Firli Bahuri, berkata dengan lantangnya akan menjatuhkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi dana pandemi ataupun bencana lainnya.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati sebenarnya tercantum di awal undang-undang. Di Pasal 2 tentang Tindak Pidana Korupsi, tercantum di ayat 2 bahwa: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” (tempo.com, 07/12/2020)

Meski demikian, wacana hukuman mati ini menuai pro dan kontra. Dikatakan bahwa hukuman ini tak akan mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Justru pidana penjara dan perampasan aset merupakan opsi terbaik. Pendapat ini diperkuat dengan adanya bukti dari negara-negara yang menerapkan hukuman mati meraih skor rendah dalam indeks persepsi korupsinya. Misalnya,  Cina dan Iran, yang peringkatnya bahkan berada di bawah Indonesia.

Baca juga  Kehebatan Khilafah Menjaga Ekologi, Banjir Tak Akan Terjadi

Jika hukuman mati dianggap tak layak dan tak mampu membuat jera pelaku, lantas bagaimana dengan pidana penjara? Sudah menjadi rahasia umum, para koruptor yang ada di lembaga pemasyarakatan mendapatkan perlakuan khusus dan istimewa. Penjara sebagai tempat untuk menebus kesalahan tak seburuk yang dibayangkan oleh masyarakat umum.

Masih segar diingatan kasus Lapas Sukamiskin di tahun 2018 lalu, yang memiliki fasilitas yang sangat mewah buat napi tertentu. Temuan KPK di salah satu kamar tahanan dilengkapi dengan pendingin udara, kulkas, televisi, hingga fasilitas air panas di kamar mandi. Harga kamar mewah ini ditaksir mencapai Rp 200 – Rp 500 juta. Jika sudah demikian, bagaimana akan ada efek jera bagi para koruptor?

Islam Pemberi Sanksi Tegas

Islam adalah agama yang sempurna, lengkap dengan segala aturannya. Mulai dari persoalan individu hingga pengaturan negara. Semua termaktub dengan jelas dalam al Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
Terkait korupsi, Islam sangat tegas mengharamkan praktik suap menyuap dan segala bentuknya.

Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW: “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud).

Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul pun bersabda, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR Imam Ahmad)

Baca juga  Mendudukan Akar Persoalan Bangsa Dalam Polemik RUU HIP

Adanya ketakwaan individu dalam diri umatnya, akan membuat mereka senantiasa mengikatkan diri pada hukum syara’. Dimana segala perbuatannya tidak akan keluar dari koridor syara’. Termasuk praktik suap ini, akan dijauhinya.Dengan ketakwaan individu pula, akan melahirkan budaya amar ma’ruf nahyi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Allah SWT berfirman:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”. (TQS. Ali Imron :110).

Juga dalam sabda Rasulullah SAW, “Barang siapa diantara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah selamahnya iman”.  (HR.muslim).

Sehingga dalam hal ini, masyarakat bertindak sebagai pengawas, kontrol masyarakat. Mengingatkan satu sama lain ketika terjadi pelanggaran syara’ di tengah-tengah masyarakat, bukan malah menyarankan untuk meringankan beban dengan memberikan urunan dana misalnya bagi pelaku koruptor.

Disamping itu, Islam menetapkan hukuman yang berat, berupa ta’zir bisa berbentuk peringatan, ancaman, penyitaan harta hingga hukuman mati disesuaikan dengan besar kesalahannya. Sanksi ta’zir ini berfungsi sebagai pencegahan (zawajir) agar tak terulang lagi tindakan serupa. Juga, sebagai penebus dosa (jawabir) sehingga mendorong para pelakunya untuk bertaubat dan menyerahkan diri. Inilah yang tidak dimiliki oleh sistem demokrasi.

Wallahu a’lam.


OPINI