SULBAR99.COM-MAJENE-Penjaringan pilkada Bupati di provinsi Sulawesi Barat pada empat kabupaten sudah mulai bergulir. Yaitu kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamuju serta Kabupaten Majene. Bukan cuma itu, sejumlah partai juga telah membuka pendaftaran untuk menjaring kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ketua DPD Partai Demokrat H. Kalma Katta yang dihubungi via telepon Minggu (13/10/2019) menyebutkan, terkhusus kabupaten Majene sendiri, terkesan melambat pergerakannya dikarenakan belum ada figur yang memiliki pasangan permanen.
Meski demikian, lanjut mantan Bupati Majene itu, safari politik terus dilakukan oleh sejumlah partai politik dan menjalin komunikasi. Dirinya mengapresiasi langkah sejumlah calon kontestan yang akan bertarung di Pilkada 2020 mendatang.
Diakui, saat ini meskipun sejumlah figur sudah mendaftar, namun belum ada nampak keseriusan sejumlah kandidat
Lain halnya dengan calon petahana yang sudah memastikan diri kembali maju di Pilkada tahun depan. “Terkesan belum nampak yang benar benar serius. Yang menampakkan diri hanya petahana yang mulai muncul di ruang publik,” kata Kalma Katta.
Mantan bupati Majene dua periode mengatakan, untuk mengusung calon kandidat, khusus Partai Demokrat, beberapa kriteria harus terpenuhi. “Yang paling penting punya peluang menang,” tegas Kalma.
Sejumlah partai politik yang meraih kursi DPRD kabupaten Majene tidak memenuhi syarat mengusung kader sendiri sesuai aturan yang ditetapkan KPU. “Hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memenuhi syarat mengusung calon sendiri,”lanjut Kalma.
Disinggung soal nama-nama yang mulai muncul dipermukaan seperti Itol Saiful Tonra, Sukri Tammalele, Asnuddin Sokong juga Harun, Kalma tidak menampik sejumlah figur tersebut masing masing punya peluang untuk maju bertarung diperhelatan 2020 mendatang.
“Yang jelas kita mengharapkan figur yang benar benar siap untuk maju, bukan yang sebatas mendaftar saja,”kata Kalma dengan dialeg khasnya
Menyinggung soal kriteria bakal calon bupati yang akan diusung partai Demokrat, Kalma mengatakan usungan balon Bupati dan balon wakil bupati ditubuh partai Demokrat melalui sejumlah penilaian yang memerlukan persetujuan DPD tingkat I partai Demokrat selanjutnya dibawah ke DPP guna memastikan mesin bisa bekerja maksimal.
“Di partai Demokrat, ada rel rel yang harus dilalui. Jadi tidak serta merta mengusung calon begitu saja, ada aturannya masing masing. Begini saja, sekarang masih berjalan lobi-lobi politik dan sangat dinamis. Banyak hal yang bisa terbangun,”Jelas Kalma. (Wan)
