SULBAR99.COM-JAKARTA, Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih telah dilantik secara resmi oleh MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019, yang selanjutnya segera diikuti dengan pembentukan kabinet kerja baru.
Kabinet kerja baru mendatang perlu didukung kelancaran mobilitas kerjanya melalui pengadaan mobil dinas baru yang saat ini telah selesai proses pengadaannya dan siap digunakan oleh para menteri anggota kabinet dan pejabat tinggi lainnya.
“Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pengadaan mobil dinas bagi para pejabat tersebut telah melewati proses pembahasan yang panjang, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tahapan perencanaan, pembahasan hingga persetujuan DPR RI, untuk ditetapkan dalam APBN 2019,” ujar Eddy Cahyono Sugiarto, Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Sekretariat Negara, dalam siaran persnya Senin, (21/10/2019).
Disamping itu, pengalokasian DIPA 2019 Kemensetneg, sebagai dasar pengadaan mobil dinas baru tersebut, juga telah melalui pembahasan yang panjang dan mendapatkan persetujuan DPR RI, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
Dalam hal eksekusi pengadaan mobil dinas baru dimaksud, telah pula mengikuti mekanisme dan tats cara pemanfaatan anggaran dalam APBN 2019. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri, kendaraan dinas baru disiapkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat pemerintah.
Pengadaan kendaraan dinas baru sebagaimana yang tercantum dalam DIPA 2019 Kemensetneg, pada saat ini telah selesai dilakukan melalui mekanisme tender umum dengan menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau online, yang dalam prosesnya telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), dan terpilih PT Astra International Tbk-TSO sebagai pemenang untuk menyediakan 101 unit kendaraan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid yang nantinya digunakan untuk para menteri anggota kabinet dan pejabat tinggi lainnya.
Toyota Crown 2.5 HV G-Executive merupakan salah satu varian kendaraan elektrifikasi Toyota yang memiliki keunggulan spesifik dengan teknologi hybrid yang Iebih ramah lingkungan (green energy), efisien, dan aman dengan mengusung 3 pilar sebagai platform yakni, agility, stability dan visibility guna mendukung kinerja mesin yang andal. Terpilihnya Toyota Crown 2.5 HV G-Executive, juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pengembangan kendaraan elektrifikasi yang Iebih ramah lingkungan
Pengadaan mobil dinas baru menjadi suatu keniscayaan mengingat kondisi kendaraan dinas yang ada dan digunakan oleh para anggota kabinet dan pejabat tinggi lainnya, saat ini kondisinya sangat tidak layak dalam mendukung kelancaran mobiltas kerja, mengingat usianya yang sudah tua (lebih dari 10 tahun karena pengadaan mobil dinas baru, terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan 2009).
Dari record data yang dimiliki Kemensetneg, evaluasi terhadap performa kendaraan dalam mendukung kelancaran tugas, juga semakin menurun akibat termakan usia meskipun perawatan rutin dilakukan. Saat ini kondisi kendaraan dinas pejabat tinggi tidak layak dan tidak efisien untuk dipergunakan bagi pejabat negara, karena tingkat kerusakannya yang tinggi bahkan acapkali mengalami kerusakan pada saat digunakan, hal ini mengakibatkan semakin besarnya biaya perawatan yang dibutuhkan setiap tahunnya.
Berdasarkan data dan informasi di atas, kebutuhan peremajaan sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan, dengan pertimbangan biaya pemeliharaan yang semakin mahal karena usia pemakaian, serta mempertimbangkan faktor teknis lainnya seperti keamanan dan keandalan mesin untuk mendukung kelancaran mobilitas pejabat tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.(***)
