Dibaca : 127 kali.

Jeruk Makan Jeruk, Itulah Dagelan Demokrasi


Oleh: Khadijah Nelly, M.Pd.

(Akademisi dan Pemerhati Sosial Masyarakat)

Di tengah karut marut persoalan bangsa mulai dari ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, problem sosial, di mana hingga kini diketahui bersama belum juga dapat di atasi oleh bangsa ini. Ditambah lagi bahasan tentang korupsi juga gak ada habisnya, kian ke sini bukannya korupsi mampu diberantas sampai tuntas, namun malah kian menggurita. Seperti kasus terbaru publik dikejutkan lagi adanya pemberitaan, bahwa KPK menetapkan Penyidik KPK sebagai tersangka.

Dilansir pada laman berita antaranews, penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020-2021, (23/4/2021). Ini untuk kesekian kalinya kasus korupsi semakin menjadi di negeri demokrasi ini. Tentu saja sangat amat disayangkan, KPK yang diharapkan dan ditugaskan oleh negara untuk memberantas korupsi, namun justru KPK sendiri yang melakukan korupsi seperti jeruk makan jeruk.

Menanggapi kasus ini, pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus suap yang menyeret penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju akan menjadi catatan buruk bagi pemerintahan saat ini. Pakar filsafat itu menyatakan kasus rasywah tersebut memupus harapan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. “Ini serius karena sejarah KPK jadi kelam,”  ujar Rocky dalam kanal pribadinya di YouTube, Minggu (25/4).

Menurut Rocky, masyarakat kehabisan kesabaran dalam melihat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia menyebut kasus suap kepada Stepanus itu tidak hanya buruk bagi KPK, tetapi juga kepada pemimpin negeri ini. Lihat saja bertumpuk-tumpuk kasus korupsi pada masa pemerintahan hari ini, tanpa ada terlihat titik terang korupsi teratasi. Pemberantasan korupsi dikebiri dengan pelemahan KPK dan akhirnya hal ini (terjadi kasus suap kepada penyidik KPK sendiri).

Rocky menuturkan banyak kasus korupsi menyangkut orang kuat yang tak terselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kalaupun ada pejabat tinggi yang diadili, hukumannya minimal dan memperoleh banyak keringanan. Jadi, terlihat komitmen pemberantasan korupsi itu hanya diucapkan di masa kampanye saja,” tegasnya, (jpnn.com.news, 25/4/2021).

Ya, jika ditelisik lebih jauh, kasus korupsi seakan menjadi problem bangsa yang akut, dengan kasus penyidik KPK menjadi tersangka kasus korupsi menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi bangsa ini. Padahal kasus sebelumnya masih banyak, sebut saja yang masih belum terlihat penyelesainnya seperti kasus korupsi Bank Century, korupsi BLBI, korupsi pertamina, korupsi Hambalang, korupsi Bupati Kotawaringin Timur, korupsi e-KTP, Jiwasraya dan banyak lagi. Korupsi terus saja menggurita tak hanya di pusat pemerintahan, namun juga di semua elemen pemerintahan. Bahkan di Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri juga sarat dengan praktik korupsi.

Baca juga  Investasi Infrastruktur melalui INA, Akankah Menguntungkan ?

Tak bisa di pungkiri, tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan penyakit klasik yang tidak kunjung terobati. Meskipun upaya-upaya pemberantasannya sudah dilakukan dengan berbagai macam cara, namun pada faktanya korupsi di Indonesia malah semakin mewabah. Harapan besar itu pun oleh masyarakat Indonesia sebenarnya ditujukan pada KPK.

Dalam perjalanannya memang KPK telah berhasil pada beberapa kasus menjaring dan menangkap pelaku korupsi sekitar 256 orang sebagai tersangka kasus korupsi sepanjang 2018 hingga 2019. Sebanyak 256 tersangka itu terjerat sekitar 53 kasus baru, 30 di antaranya merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sebanyak 26 orang di antara para tersangka tersebut, adalah kepala daerah yang terdiri atas dua gubernur, empat wali kota, dan 20 bupati.

Namun seiring berjalannya waktu, bertubi-tubi lembaga ini di hajar oleh berbagai persoalan. Setelah kasus Antazari Azhar, giliran kemudian pimpinan KPK lain yakni Bibit-Candra yang kesandung masalah. Banyak pihak menganggap hal ini adalah upaya pelemahan terhadap KPK, termasuk dengan di sahkannya revisi UU KPK yang telah lalu.

Kalau ditelaah lebih jauh, sebenarnya keberadaan KPK sebagai lembaga untuk memberantas korupsi tidak serta merta kemudian mampu menghentikan segala tindak tanduk para koruptor, bahkan tidak semua lapisan masyarakat mampu di jangkau oleh KPK, padahal kasus korupsi hampir terjadi di semua lapisan. Sehingga muncul pertanyaan kenapa kasus korupsi di negeri ini makin merajalela dan sulit untuk diberantas hingga keakarnya? Apakah KPK juga tak mampu dijadikan alat untuk memberantas korupsi? 

Akar Masalah Korupsi

Bicara persoalan korupsi, sebenarnya masalah ini terjadi disebabkan adanya persoalan tata kelola negara. Negeri ini dalam tatanan sistem aturannya telah menerapkan sistem kapitalis demokrasi sekuler, dimana dalam sistem ini tujuan hidupnya adalah manfaat, tak peduli halal dan haram. Selain itu juga proses demokrasi di negeri ini yang membutuhkan biaya mahal dalam penyelenggaraan pesta lima tahunan pemilu.

Sebut saja saat kampanye perlu biaya yang sangat mahal, belum lagi untuk membeli partai politik yang memerlukan biaya yang sangat besar juga.
Rendahnya hukuman terhadap koruptor juga menjadi faktor sulitnya menghilangkan korupsi ditambah lagi korupsi pada penegak hukum yang seringkali mudah disuap bahkan dibeli. Mulai dari para penyedik, penuntut, sampai di penjara sekalipun praktek mempermainkan hukum masih saja terjadi.

Baca juga  Rezim Neolib Pelit dan Berbelit Berikan Hak Rakyat

Ditambah lagi aspek lain yang juga memicu praktek korupsi yaitu pertama, sistem aturan yang mendorong dan memicu korupsi, itulah sistem politik demokrasi sekuler, yang kedua rendahnya keteladanan para pejabat dan pemimpin. Dan ketiga, tipisnya apa yang disebut suasana keimanan yang hampir-hampir tidak ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.

Bagaimanapun, lembaga sekelas KPK tentunya tidak akan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam memberantas korupsi.

Faktanya hanya sedikit yang mampu terungkap ke permukaan, itupun dalam pelaksanaanya selama ini bisa dibilang masih tebang pilih, ada beberapa pihak yang masih kebal terhadap penyidikan KPK. Bahkan penyidik KPK sendiri melakukan praktek korupsi. Secara tugasnya, lembaga ini memang hanya berfungsi sebagai pemburu dan penangkap koruptor. Pelaku korupsi yang tertangkap hanya sebagian yang kemudian dipidanakan atau paling banter cuma divonis dengan sanksi yang sangat ringan oleh lembaga peradilan.

Bahkan banyak pelaku korupsi kelas kakap yang sekarang ini masih bebas berkeliaran di luar negeri. Sistem pencegahan (preventif) dan sistem efek jera pun juga tidak berjalan secara efektif. Padahal ini adalah faktor penting dalam memberantas korupsi.

Solusi Komprehensif Masalah Korupsi

Menyelesaikan masalah korupsi tentunya harus menyeluruh, Islam hadir memberikan solusi yang sistematis sampai ke akarnya, oleh karena itu untuk menuju Indonesia yang lebih bersih haruslah dengan syariah Islam. Dalam sistem Islam, salah satu pilar penting dalam mencegah korupsi ialah di tempuh dengan menggunakan sistem pengawasan yang bagus.

Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh individu. Kedua, pengawasan dari kelompok, dan Ketiga, pengawasan oleh negara.

Dengan sistem pengawasan ekstra ketat seperti ini tentu akan membuat peluang terjadinya korupsi menjadi semakin kecil, karena sangat sedikit ruang untuk melakukan korupsi. Spirit ruhiah yang sangat kental ketika menjalankan hukum-hukum Islam, berdampak pada menggairahnya budaya amar ma’ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat.

Diberlakukannya juga seperangkat hukuman pidana yang keras, hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pencegah bagi calon pelaku. Sistem sanksi yang berupa ta’zir bertindak sebagai penebus dosa (al-jawabir), sehingga mendorong para pelakunya untuk bertobat dan menyerahkan diri. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh sistem yang diterapkan saat ini di negeri ini.

Baca juga  Komisaris Telkom : Serahkan pada Ahlinya

Dalam sistem Islam negara juga sangat memperhatikan kesejahteraan para pegawainya dengan cara menerapkan sistem penggajian yang layak. Rasulullah SAW bersabda: “Siapapun yang menjadi pegawai kami hendaklah mengambil seorang istri, jika tidak memiliki pelayan, hendaklah mengambil seorang pelayan, jika tidak mempunyai tempat tinggal hendaknya mengambil rumah. (HR. Abu Dawud). Dengan terpenuhinya segala kebutuhan mereka, tentunya hal ini akan cukup menekan terjadinya tindakan korupsi.

Kemudian, untuk menghindari membengkaknya harta kekayaan para pegawai, sistem Islam juga melakukan penghitungan harta kekayaan. Pada masa kepemimpinan Umar Bin khatab, hal ini rutin dilakukan. Beliau selalu menghitung harta kekayaan para pegawainya seperti para wali atau Gubenur dan Amil atau bupati.

Sedangkan dalam upayanya untuk menghindari terjadinya kasus suap dalam berbagai modusnya, sistem Islam melarang pejabat Negara atau pegawai untuk menerima hadiah.

Bisa dilihat, pada masa sekarang ini banyak diantara pejabat/pegawai, ketika mereka melaporkan harta kekayaanya, kemudian banyak ditemukan harta yang tidak wajar, mereka menggunakan dalih mendapatkan hibah.

Kasus seperti ini tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang kami (Negara) beri tugas untuk melakukan suatu pekerjaan dan kepadanya telah kami beri rezeki (upah/gaji), maka apa yang diambil olehnya selain (upah/gaji) itu adalah kecurangan. (HR. Abu Dawud).

Pilar lain dalam upaya pencegahan korupsi dalam Islam adalah dengan keteladanan pemimpin. Bisa di ambilkan contoh, khalifah Umar Bin abdul aziz pernah memberikan teladan yang sangat baik sekali, ketika beliau menutup hidungnya saat membagi-bagikan minyak wangi karena khawatir akan mencium sesuatu yang bukan haknya.

Beliau juga pernah mematikan fasilitas lampu di ruang kerjanya pada saat menerima anaknya.
Hal ini dilakukan karena pertemuan itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan Negara.

Tampaknya hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di negeri ini, ketika rakyatnya banyak yang lagi kesusahan, para pejabat dengan gagahnya memakai segala fasilitas dengan hidup bermewah-mewah, bahkan melakukan tindakan yang sangat rendah yaitu korupsi.

Inilah strategi Islam dalam pemberantasan korupsi, ini memang harus diterapkan secara menyeluruh, tidak sebagian demi sempurnanya kemaslahatan yang diinginkan yaitu tegaknya syariah Islam secara kaaffah dalam bernegara sebagaimana dulu Rasulullah Muhammad contohkan.

Wallahu’alam bis showab