Jejaring Politik Dinasti, Wajah Demokrasi Masa Kini


Oleh : Hamzinah (Pemerhati Opini Medsos)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 telah selesai digelar pada Rabu, 9 Desember 2020, yang menarik perhatian di dalam dan diluar negeri. Selain menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemic Covid-19, Pilkada 2020 menjadi sorotan karena semakin menunjukkan penguatan dinasti politik. Salah satunya dari keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah Lembaga survei dan Sistem Informasi dan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU), sederet kandidat yang terafiliasi dengan pejabat dan mantan pejabat memenangi pesta politik 5 tahunan tersebut. Putra sulung Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa unggul telak atas pasangan Bagyo-Supardjo di Pilwalkot Surakarta.

Pasangan Gibran-Teguh mengantongi 87,15% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika. Menantu Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman unggul atas pasangan Akhyar Nasution-Salman Al Farisi di Pilwalkot Medan. Pasangan Bobby-Aulia mengantongi 55,29% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika. (Katadata.co.id).

Baca juga  Serangan Terhadap al Aqsha Terus Terjadi, Tak Cukup Kecaman Semata

Dosen FISIP UNS Martien Herna Susanti dalam penelitiannya yang berjudul Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia menyatakan, penyebab dinasti politik terus bercokol dari Pilkada ke pilkada adalah regulasi yang lemah. Pasal 7 poin (q) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur tentang larangan dinasti politik, dibatalkan MK melalui putusan Nomor 34/PUU-XIII/2015. (Katadata.co.id).

Sebagaimana dipahami, dinasti politik adalah kekuasaan turun temurun dalam kelompok keluarga untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Tak bisa dipungkiri bahwa kekuasaan yang didominasi oleh satu garis keturunan sangat berbahaya. Selain akan menimbulkan kecenderungan tertutupnya kesempatan orang lain atau tokoh baru sebagai pemimpin, kondisi tersebut akan membuat penguasa menjadi tak terkontrol dan tak memiliki batasan pada kekuasaannya.

Dinasti politik di negeri ini bukan hal yang baru sebab tidak ada aturan baku yang melarang hadirnya dinasti politik dalam pilkada, sebelumnya dinasti politik yang heboh dimasyarakat salah satunya dinasti Atut, mantan Gubernur Banten. Serta calon kepala daerah lain yang dianggap memiliki kekerabatan dengan kekuasaan politik di daerah atau di pusat.

Baca juga  Upaya Pengaburan Islam Dibalik Moderasi Beragama

Bagi kebanyakan pemangku jabatan di dalam demokrasi hari ini, kekuasaan bagaikan emas dengan segala fasilitas, pujian dan kegemilangan harta yang harus dipertahankan. Sehingga bagi mereka yang tak mau kehilangan kemewahan tersebut tergiur penggiliran kekuasaan yang harus dilakukan. Baik kepada anak, isteri, menantu dan lainnya.

Suara rakyat suara Tuhan adalah ruh di dalam demokrasi, sehingga tak akan ada sedikitpun regulasi yang terbentuk berdasar halal atau kah haram, jadi perjuangan akan hak-hak rakyat hanya akan menjadi omong kosong. Sebab di dalam demokrasi kapitalisme kebijakan yang dibuat selalu mengalami benturan dengan kepentingan sekelompok orang ataupun partai politik. Hal ini rentan memunculkan benih korupsi, kolusi dan nepotisme. Asal ada uang kebijakan dapat dipesan dan dibuat.

Baca juga  Makin Liberal Dan Pro Asing, Ekonomi Makin Hancur

Berbeda dengan sistem Islam yang menggariskan pemimpin diraih dengan syarat yang ditentukan syariat dan mendapat dukungan nyata dari umat. Metode pengangkatan Khalifah adalah baiat dari umat, syariat telah menetapkan bahwa kekuasaan milik umat. Artinya umat merupakan pemilik hak dalam memilih kepala negara (Khalifah) yang akan mengurusi urusan mereka. Namun, untuk wali, amil dan mu’awin dipilih melalui penunjukkan Khalifah terpilih.

Sementara prosedur praktis pengangkatan Khalifah sebelum dibaiat boleh menggunakan bentuk yang berbeda-beda. Pencalonan Khalifah akan diseleksi oleh Mahkamah Mazhalim dan dinyatakan layak ketika memenuhi ketujuh syarat in’iqod, yaitu muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, mampu. Setelah diverifikasi oleh Mahkamah Mazhalim, maka mereka yang dinyatakan lolos oleh Mahkamah Mazhalim diserahkan kepada Mejelis Umat. Selanjutnya Majelis Umat akan melakukan musyawarah untuk menapis mereka yang memenuhi kualifikasi. Wallahu’alam bishowwab.


OPINI