Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Diterima DPRD dengan Catatan


SULBAR99NEWS.COM-MAMUJU, DPRD Provinsi Sulbar menggelar Rapat Paripurna terkait Jawaban Gubernur Sulawesi Barat atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulbar, Selasa, 29 September 2021.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulbar Hj. Siti Suraidah Suhardi, yang didampingi Wakil Ketua DPRD Usman Suhuriah dan H. Abdul Halim. Turut hadir Anggota DPRD lainnya secara daring melalui Zoom.

Hadir pula Sekretaris Daerah Muhammad Idris dan OPD terkait, diantaranya Asisten II, Asisten III, Kepala Dinas Perkim, Kasatpol-PP, Inspektorat, BPSDM, BKD, DP3AP2KB, Biro Umum, Litbang, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Disdukcapil, Dispora, Distrans, Dinas PUPR dan BPKPD yang masing-masing bersama jajarannya.

Baca juga  Bamus DPRD Sulbar Bahas Hak Interpelasi, KUA dan PPAS APBD 2022

Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris DP mengatakan, Pemerintah provinsi terus berupaya dan berkomitmen dalam penanganan Covid-19 melalui kebijakan Refocusing Anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 pada APBD T.A 2021 sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021. “Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, dukungan ekonomi, bidang kesehatan dan belanja prioritas lainnya,” ungkap Sekretaris Daerah dalam hal ini mewakili Gubernur Sulbar dalam menyampaikan jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

Baca juga  DPRD Sulbar Kunker ke Dinas Koperasi dan UKM Terkait Bantuan Stimulus

Setelah mendengar jawaban Gubernur serta tanggapan dari anggota fraksi pembawa Pandangan Umum, Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah berkesimpulan bahwa pada prinsipnya jawaban Gubernur diterima, meskipun disertai dengan catatan untuk menjadi perhatian saudara Gubernur.

Baca juga  Ketua Komisi I DPRD Majene Napirman Sesalkan Keterlambatan Penyaluran BLT

Ketua DPRD Sulbar berharap kiranya dalam proses pembahasan Ranperda APBD Perubahan T.A 2021, khususnya pada Rapat Kerja Badan Anggaran dan Rapat Komisi-Komisi maupun pada saat melakukan Kunjungan Kerja, Anggota DPRD dan jajaran eksekutif khususnya Kepala OPD untuk bersungguh-sungguh dan memanfaatkan waktu yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD untuk melakukan pembahasan RAPBD Perubahan T.A 2021, agar dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (hms/adv/satriawan)


PARLEMEN