Jadwal Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten, 13 Hingga 17 Desember


Anggota KPU Sulbar, Farhanuddin (tengah), Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo (samping kiri) bersama Ketua KPU Majene, Muh.Arsalin Aras (samping kanan).

SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di empat Kabupaten di Sulbar saat ini sedang melakukan proses penghitungan suara Pilkada 2020. Selama proses penghitungan berlangsung, masyarakat bisa mengecek update Pilkada 2020 terbaru sesuai daerah melalui Sirekap KPU.

Menurut jadwal KPU, penghitungan akan dilakukan maksimal sampai 26 Desember 2020. Sedangkan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan sejak pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 9 Desember 2020.

Menurut anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, Farhanuddin bahwa sesuai PKPU nomo 5/2020 pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dijadwalkan 13-17 Desember 2020.

Baca juga  DPRD Pasangkayu Gelar Paripurna Penetapan Bupati dan Wabup Terpilih

“Kemudian pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Provinsi untuk  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dijadwalkan 16-20 Des 2020,” kata Farhanuddin. koordinator divisi Hukum KPU Provinsi Sulbar.

Baca juga  Komitmen Patma-Lukman, Maksimalkan Karya Industri Musik Kalangan Millenial

Farhan menambahkan, dalam PKPU nomor 5/2020 tahapan penetapan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihana calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan  permohonan yang teregistrasi dalam Buku  Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.

Baca juga  Sejumlah Seniman Musik Daerah Dukung Patmawati Fahmi

“Selanjutnya untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah  Konstitusi secara resmi memberitahukan  permohonan yang teregistrasi dalam Buku  Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU,” jelasnya. (Alim)


PILKADA