Islam Solusi Tuntas Kriminalitas


Oleh: Sri Mulyati
(Pemerhati Masalah Sosial)

Sebanyak sembilan pemalsu hasil swab Polymerase Chain Reaction (PCR) dan surat vaksin Covid-19 ditangkap di Samarinda, Kalimantan Timur. Sembilan pelaku itu ditangkap dalam rentan waktu 29 Juli hingga 2 Agustus 2021. Kini semuanya sudah ditetapkan tersangka. 

Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto mengatakan, peristiwa ini terungkap ketika pihaknya mendapat laporan dari petugas Bandara APT Pranoto Samarinda, Kamis (29/7/2021). Ketika itu, kata Eko, petugas bandara sedang memeriksa surat hasil PCR dan surat vaksin penumpang saat hendak terbang. Petugas mendapati seorang penumpang diduga menggunakan hasil swab PCR dan surat vaksin palsu karena barcode tidak terdaftar.

Eko menjelaskan, para pelaku merupakan sindikat pemalsu hasil PCR dan surat vaksin dengan peran masing-masing. Sebagian pelaku sebagai pemalsu hasil swab PCR dan sebagian lainnya pemalsu kartu vaksin. Modusnya sama, memalsukan dan menjual untuk meraup keuntungan (https://regionalkompas.com/read/2021/08/04/200629678//polisi-bongkar-sindikat-pemalsu-hasil-swab-pcr-dan-surat-vaksin-di-)

Dalam keadaan yang masih dilingkupi pandemi, nyatanya tak menyurutkan pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan dan merugikan masyarakat. Seperti kasus penipuan yang berkedok Covid-19 ini masih saja terjadi. Dampaknya memperlambat penuntasan pandemi.

Ada dua hal yang patut digaris bawahi dalam memandang permasalahan ini. Pertama, sistem hukum yang berlaku saat ini tidak mampu memberikan kesadaran secara kolektif, karena kapitalis menghasilkan orang-orang yang hanya mengejar materi. Sehingga menjadi lumrah melakukan tindakan yang merugikan publik tak di hiraukan lagi.

Kedua, sistem sanksi yang berlaku bagi pelaku kriminalitas tak memberikan efek jera. Hal ini dapat dilihat ketika kejadian serupa terus berulang di tengah masyarakat. Lalu, bagaimana Islam dan sistem pemerintahan Islam menangani kasus kriminal di tengah wabah? Kita dapat membandingkan hukum yang berlaku kini dengan hukum sistem Islam.

Baca juga  Merayakan Panen Raya dengan Impor Beras

Mengulas tentang kriminalitas tentu akan jelas saat kita mengetahui batasan yang tegas mengenai kejahatan itu sendiri. Kejahatan adalah perbuatan tercela (al-qabîh), berstandarkan syariat Allah. Ketika syariat telah menetapkan suatu perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang lagi tingkat tercelanya. Artinya, tidak lagi dilihat besar kecil kejahatan. Syariat telah menetapkan suatu perbuatan sebagai dosa yang harus dikenai sanksi. Jadi dosa itu substansinya adalah kejahatan.

Berbeda halnya dengan sistem hukum sekuler kapitalisme yang diterapkan saat ini, yakni kriminalitas/kejahatan disandarkan pada akal manusia semata yang lemah, terbatas dan diliputi hawa nafsunya. Alhasil hukum yang ada tak memberi efek jera dan menghilangkan kriminalitas.

Hal inilah yang mendorong munculnya kesadaran kolektif, dimana masyarakat memahami betul ada pertanggungjawaban individu yang melakukan tindak kejahatan. Karena aspek akidah merupakan landasan utama tegaknya hukum. Bagi seorang muslim, akidah adalah segalanya. Akidah menjadi kunci keselamatan dunia dan akhirat. Akidah Islam memberikan keyakinan bahwa manusia kelak akan kembali kepada Allah dan mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukan di dunia.

Hukum yang terpancar dari akidah ini memiliki ruh yang memicu kesadaran manusia hubungannya kepada sang pencipta bahwa Allah maha melihat, sehingga terkontrol perbuatan mereka. Kesadaran Inilah yang tidak dimiliki dalam sistem hidup saat ini.

Baca juga  Kemelut Finansial, Tangguhkah Sistem Ekonomi Kita?

Individu masyarakat yang hidup dalam sistem kapitalisme telah mendorong mereka melakukan perbuatan tanpa mempertimbangkan halal haramnya. Sebab kesadaran hukum mereka tidak terpancar dari ketakutan mereka kepada Allah, Sang pencipta manusia.

Sistem sekular telah menciptakan sistem hidup dimana manusia menyingkirkan peran Allah Swt sebagai pengatur kehidupan, pada aktivitas keseharian mereka. Allah hanya ada dalam rutinitas ibadah ritual, namun tidak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan demikian, akidah adalah pondasi utama bagi terwujudnya kehidupan yang aman, tenteram, dan dapat mengurangi penipuan dalam kondisi apapun. Selanjutnya peran masyarakat, sangat penting dalam mengontrol kejadian kasus penipuan atau kriminalitas lainnya. Masyarakat melaksanakan amal ma’ruf dan nahi munkar untuk mencegah kriminalitas yang muncul di lingkungan mereka.

Berbeda dengan saat ini ketika masyarakat sekular menjelma menjadi masyarakat yang tidak peduli dengan hukum yang berlaku. Masyarakat seperti ini acuh akan keadaan sekitar. Sikap individualis dan tak peduli dengan yang lain telah menciptakan iklim kondusif bagi pelaku kriminal. Yang tak kalah pentingnya adalah penegakan hukum dan sistem sanksi oleh negara. Penegakan hukum ini dibarengi dengan penguatan perangkat yang memudahkan aparat dalam melaksnakan tugasnya.

Jika saat ini para pemalsu keterangan vaksinasi/kartu vaksin begitu mudah meretas dan menyisipkan data penerima vaksin melalui vaksinasi, maka negara wajib memperkuat sistem keamanan data penduduk.

Baca juga  Cluster Baru OTG Milineial, Di Era New Normal

Demikian juga dengan aktivitas pemalsuan obat atau terapi covid atau pemalsuan tabung oksigen dengan menggunakan tabung alat pemadam api ringan (APAR). Negara wajib hadir memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek penyembuhan dan pemulihan sistem kesehatan dengan pendanaan penuh sesuai sistem Islam yang diperoleh dari kas baitulmal.

Jika kas baitulmal kosong, penguasa dapat memungut pajak sesuai kebutuhan pada masyarakat yang memiliki kelebihan harta/orang kaya, dan dikelola negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi pengobatan dan pemulihan. Hal ini akan menutup celah munculnya kejahatan pemalsuan obat dan oksigen yang dibutuhkan bagi pasien Covid-19. Negara wajib hadir memenuhi kebutuhan masyarakat dari sisi pengobatan dan pemulihan selama pandemi.

Tak kalah pentingnya, negara wajib menjalankan sistem sanksi yang berefek jera kepada para pelaku, hingga kejahatan serupa tak muncul lagi di tengah-tengah masyarakat. Penguasa dapat menerapkan Ta’zir yakni hukuman yang disyariatkan atas pelaku maksiat yang tidak ditentukan hudud dan kafaratnya.

Ketentuan ta’zir diserahkan kepada Khalifah, namun hakim dibenarkan untuk menetapkan ketentuannya, berdasarkan ijtihadnya. Di antara bentuknya dapat dipenjara, dicambuk, didenda atau bahkan dibunuh jika Khalifah/hakim melihat hal tersebut sebagai sanksi yang layak bagi pelaku. Maka, hanya dengan Islam yang mampu menuntaskan penipuan yang merugikan masyarakat. Sehingga tercipta kehidupan aman dan tentram. Wallahua’lam.