Dibaca : 27 kali.

Ironi Impor Beras Menjelang Panen Raya, Untuk Siapa?


Oleh: Khadijah Nelly, M.Pd.

(Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Publik)

Surga impor, mungkin inilah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi negeri kaya raya dan subur ini. Betapa tidak, hampir setiap tahun persoalan yang menyangkut impor barang pangan selalu menjadi persoalan bangsa. Kali ini yang menjadi polemik kembali adalah tentang rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras di tengah para petani akan segera panen raya.

Berbagai alasan sebagai dalih pemerintah dalam hal impor beras ini adalah untuk menjaga stok cadangan beras nasional. Pemerintah berkeras cadangan beras, atau istilah kerennya iron stock, diperlukan untuk kebutuhan mendesak, seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) atau operasi pasar untuk stabilisasi harga. Ini menjadi perdebatan karena di saat yang sama sebetulnya Indonesia tidak sedang kekurangan beras. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84% dari produksi di periode sama 2020 yang sebesar 11,46 juta ton (Media Indonesia, 17/3/2021).

Namun alangkah mirisnya bahwa menurut data pasokan beras dalam negeri sebentar lagi akan dicapai karena Maret-April 2021 merupakan waktu panen raya beras secara nasional. Menurut data dari BPS telah mencatat bahwa sebaran daerah sentra produksi beras di beberapa wilayah provinsi di Jawa, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Artinya jika saja pemerintah tetap memaksakan impor beras tahun ini, tentu saja yang kena imbasnya adalah petani di daerah sentra produksi beras pasti dirugikan.
Sumber data lain menyebutkan pada 7 Maret 2021 lalu, stok beras Bulog sebesar 869.151 ton, terdiri atas stok komersial 25.828 ton dan cadangan beras pemerintah (CBP) 843.647 ton. Angka CBP itu memang masih di bawah angka minimal cadangan di masa pandemi, yakni sebesar 1,5 juta ton. Akan tetapi, dengan logika sederhana bisa dihitung bahwa dengan produksi panen raya 2021, sesungguhnya kekurangan cadangan beras bisa ditutup oleh serapan dari produksi dalam negeri.

Dari berbagai data tersebut, tentu saja impor beras bukan sesuatu yang mendesak dan harus dilakukan dalam waktu dekat ini. Maka, bila impor tetap menjadi kebijakan dan dipaksakan pada saat produksi beras dalam negeri sangat mencukupi, apalagi kondisinya menjelang panen raya seperti saat ini, pertanyaannya siapa yang paling dirugikan? Tentu saja para petani, yang notabene rakyat jelata. Sebab tentu saja harga gabah sangat mungkin bakal turun seperti kasus-kasus sebelumnya.

Walaupun pemerintah berdalih bahwa sudah ada penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. Namun, fakta yang kerap terjadi sampai saat ini, harga gabah di tingkat petani kerap berkutat di bawah HPP. Bahkan saat impor beras masih dalam tahap rencana, belum dieksekusi, harga jual gabah kering petani sudah mulai terpengaruh.

Baca juga  Tagihan Listrik Naik, Rakyat Semakin Tercekik

Sudah menjadi rahasia umum fakta dilapangan dengan adanya impor itu justru dimanfaatkan para mafia untuk memainkan harga yang ujung-ujungnya merugikan para petani.
Jika kemudian alasan pemerintah mengimpor beras itu sebagai cadangan untuk kebutuhan seperti bansos, bukankah pemerintah sendiri sudah memutuskan bansos di tahun ini tidak lagi berupa sembako yang di dalamnya ada beras, tetapi akan diganti dengan uang tunai? Pertanyaannya adalah untuk siapa kebijakan impor ini tetap dipaksakan?

Akar Masalah Impor

Adanya lonjakkan impor pangan yang terus membanjiri tanah air memang patut untuk dipertanyakan. Sebab, kedaulatan pangan menjadi satu dari sembilan program prioritas pemerintahan yang tertuang dalam Nawacita. Bahkan pemerintah sendiri menargetkan kedaulatan pangan lewat swasembada bisa terlaksana dalam tiga tahun ke depan.

Namun, yang terjadi sangat berbeda jauh panggang dari api. Alih-alih swasembada pangan, komoditas pangan impor malah membanjiri Indonesia setiap tahunnya. Yang perlu juga dikritisi pada lonjakan impor yang terjadi saat wabah pandemi. Para punggawa pun berdalih dan mengklaim bahwa produksi lokal turun hingga untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Akan tetapi yang mengherankan, kenapa dalih pada saat pandemi menjadikan adanya pelonggaran syarat impor. Dari segi pemenuhan kebutuhan rakyat memang harus dipenuhi oleh negara, namun tidak harus dengan impor barang. Sebab kita tahu bahwa rakyat juga mampu untuk menghasilkan barang pangan tersebut, tinggal bagaimana pemerintah memberikan support pertanian hingga mampu memproduksi dengan jumlah melimpah.

Adanya perbedaan sikap antara kementerian perdagangan dan pertanian dalam soal impor di masa wabah. Ini menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Karenanya rencana swasembada atau kemandirian produksi pangan tidak sejalan dengan peluang cukai yang ingin didapat oleh kementerian perdagangan dan kepentingan pebisnis yang mendorong pelonggaran syarat impor.

Jika ditelisik impor barang adalah cara yang paling mudah, murah dan cepat untuk mengatasi kekurangan suatu komoditi dalam sebuah negeri. Hanya saja, adanya impor justru akan membuat masalah baru dengan meningkatkan ketergantungan terhadap negara lain dan mematikan produksi di dalam negeri.
Dalam masalah impor ini kalau kita lihat sebenarnya tidak lepas dari kebijakan liberalisasi ekonomi (ekonomi neolib) yang diambil oleh rezim. Ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad 20 yang prinsip dasarnya adalah menolak intervensi pemerintah dalam ekonomi.

Ekonomi neoliberal memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas. Merobohkan semua hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi. Maka jadilah rezim penguasa di negara berkembang sebagai fasilitator diterimanya berbagai bentuk agreement perdagangan bebas, yang kena dampaknya pastilah rakyat itu sendiri.

Baca juga  Istana Undang Selebritas, Kemana Buzzer?

Berbagai bentuk agreement perdagangan bebas tersebut dipaksakan melalui lembaga dunia-World Trade Organization (WTO). Sejak WTO digagas di Peru tahun 1994, dominasi AS dan Uni Eropa nampak dominan dalam setiap pengambilan keputusan WTO. Masih tingginya domestic support negara maju dan kuatnya tekanan kepada negara berkembang untuk membuka pasar (market access) membuat negara-negara berkembang yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian harus menghadapi pertarungan yang asimetris dengan negara maju.

Institusi tersebut telah memaksa negara-negara miskin untuk membuka pasar mereka sebelum produsen lokal memiliki kapasitas untuk berkompetisi.

Konsekuensinya kekuatan ekonomi yang timpang antarnegara maju dan negara-negara berkembang dan miskin yang tergabung dalam WTO didorong untuk beradu dalam ring pasar bebas. Ibarat petinju kelas berat yang berhadapan dengan petinju kelas bulu, negara-negara maju dengan mudah menganvaskan negara berkembang ke sudut ring.

Mengatasi Masalah Impor

Menurut Abdul Qadir Zallum, tujuan utama dari kebijakan liberalisasi perdagangan tidak lain agar negara-negara berkembang di seluruh dunia dapat membuka pasar mereka terhadap barang dan investasi negara-negara maju yang memiliki superioritas dari negara-negara berkembang.
Akibatnya negara-negara berkembang terus menjadi konsumen utama dari komoditas dan investasi negara-negara maju.

Di sisi lain kebijakan tersebut membuat struktur perekonomian negara-negara berkembang sangat sulit dalam membangun fondasi ekonomi yang tangguh sebab terus bergantung kepada negara-negara industri. Dengan demikian mereka tidak akan bergeser menjadi negara industri yang kuat dan berpengaruh.

Lalu bagaimana strategi agar pangan tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, tanpa adanya kelangkaan dan harga yang mahal.

Tsunami impor akan terus menggerus negeri ini selama rezim tetap berpegang pada kebijakan ekonomi neolib. Untuk menghentikannya dibutuhkan negara yang punya visi jelas, pemerintah yang berperan sebagai pelayan bukan pebisnis, serta sistem ekonomi syariah bukan ekonomi yang prokapitalis. 

Islam memperbolehkan negara untuk mengimpor komoditas-komoditas yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Namun demikian, harus benar-benar dipilih dan ditentukan komoditas strategis nasional.

Oleh karena itu, pemerintah perlu ada perbaikan dari sisi supplay chain atau rantai pasok agar berbagai produk dimasyarakat, seperti komoditi pangan, bisa cukup diproduksi dan didistribusi secara merata sehingga impor-impor pangan bisa dihindari. Adapun tata cara peningkatan produksi dan pemerataan distribusi bisa dilakukan dengan intensifikasi, ekstensifikasi, efisiensi tataniaga, pembangunan infrastruktur dan sistem informasi pasar yg memadai.
 
Pemerintah juga harus menguatkan pengawasan terhadap praktik-praktik kecurangan atau mafia impor yang merugikan masyarakat dan memberikan sanksi yang membuat jera, bukan hanya sekedar ancaman basa basi atau hukuman yang bisa dibeli dengan uang.

Baca juga  Pencabutan Perpres Investasi Miras dan Harapan Negeri Bebas Miras

Namun demikian, yang lebih penting dari itu semua adalah adanya paradigma sistem dan kepemimpinan yang sahih yang dimiliki oleh negara dan masyarakat didalamnya yaitu Islam. Karena visi-misi dalam sistem Islam bahwa negara adalah tugasnya untuk melayani dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Dengan penerapan sistem Islam yang kaaffah menyeluruh baik dalam permasalahan ekonomi dan ketersediaan pangan dan harga yang murah.

Seperti diketahui bahwa faktor penyebab kenaikan harga pangan ada faktor yang tercipta secara alami antara lain  yaitu langkanya ketersediaan bahan pangan tertentu akibat gagal panen, serangan hama, jadwal panen dan lain-lain. Kemudian bisa saja karena penyimpangan ekonomi yang diterapkan negeri ini dengan neoliberalnya dan ini tentu saja menyalahi dari hukum-hukum syari’ah Islam, seperti terjadinya ihtikâr (penimbunan), permainan harga (ghabn al fakhisy), hingga liberalisasi yang menghantarkan kepada ‘penjajahan’ ekonomi.

Jika melambungnya harga saat ini karena faktor alami yang menyebabkan kelangkaan barang, maka disamping umat dituntut bersabar, Islam juga mewajibkan negara untuk mengatasi kelangkaan tersebut dengan mencari suplay dari daerah lain. Jika seluruh wilayah dalam negeri keadaannya sama sedang defisit pasokan pangan, maka bisa diselesaikan dengan kebijakan impor dengan masih memperhatikan produk dalam negeri.

Namun jika melambungnya harga disebabkan penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal, maka penguasa harus mengatasi agar hal tersebut tidak terjadi. Hal ini pernah dicontohkan oleh kepemimpinan Islam selama kurun waktu 1300 tahun lebih, masa itu pernah Rasulullah saw sampai turun sendiri ke pasar untuk melakukan ‘inspeksi’ agar tidak terjadi penipuan harga maupun penipuan barang alat tukar, beliau juga melarang untuk menimbun barang.
Hal yang paling urgen adalah tanggungjawab pemerintah, dalam Islam pemimpin harus memaksimalkan upaya dan antisipasi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian sehingga negara tidak boleh kosong dari riset dan penemuan baru dibidang pangan.

Bahkan, pemerintah seharusnya memberikan perhatian terhadap sarana dan prasarana yang menunjang distribusi hasil pertanian misalnya penyediaan alat transportasi yang memadai serta perbaikan infrastruktur jalan karena pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi negara, bahkan negara bisa mengalami kegoncangan jika pertanian dikuasai ataupun bergantung pada negara lain. Pemerintah harus menyediakan bibit tanaman, pupuk yang murah dan segala fasilitas untuk memudahkan dan mendukung para petani.

Negara yang betul-betul mengayomi masyarakat dengan sepenuhnya amanah seperti ini hanya kita dapatkan dalam sistem Islam yang menerapkan Islam secara sempurna hingga dalam pengaturan kenegaraan termasuk dalam menangani permasalahan kelangkangan pangan dan soal harga. Maka sudah saatnya kita kembali pada aturan Islam agar mendapatkan keberkahan.
 
Wallahu alam