Terbaik terbaik

Investasi Infrastruktur melalui INA, Akankah Menguntungkan ?


Oleh: Ummu Aulia

Presiden Joko Widodo pada selasa 16 februari 2021 telah melantik Lembaga Pengelola Invesatasi (LPI) ATAU Indonesia Investment Authorithy (INA). LPI atau INA ini bertugas sebagai sebuah instrumen investasi baru di Tanah Air.

Pasalnya, tujuan dari pendirian Lembaga ini adalah sebagai lembaga yang kuat dengan tata kelola baik untuk mendapatkan Investor Global. Juga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta bertanggun jawab terhadap Presiden.
Lembaga ini memiliki target mengoptimalkan nilai Investasi pemerintah pusat, meningkatkan investasi asing atau Foreign Direct Investment ( FDI) dan mendorong iklim investasi.

Sebagai mana kita melihat tujuan dan target dari lembaga ini akan semakin memberikan peluang kepada Investor baik lokal maupun Asing untuk berinfestasi di negeri ini terutama dalam bidang infrastruktur .

Pembangunan Sarana Umum Melalui INA

Pembangunan Infrastruktur adalah bentuk periayahan negara terhadap Umat. Pengadaan sarana transportasi misalnya, akan mempermudah setiap orang untuk melakukan aktifitasnya atau memenuhi kebutuhannya. Namun sangat disayangkan, karena saat ini negara kita sudah tidak mampu untuk membiayai dan mengelola pembangunan itu secara mandiri.

Sebagaimana kita ketahui bersama kondisi keuangan negara dimasa pandemi sangat terguncang. Pembiayaan wabah Covid telah berhasil mempersempit dana yang dimiliki oleh negara. Bahkan telah berhasil menambah utang untuk menutup lubang lubang pengeluaran yang membengkak, belum lagi PR besar pertumbuhan ekonomi masih menunggu diselesaikan.

Baca juga  Varian Baru Virus Covid, Masihkah Tak Percaya?

Dengan kondisi seperti ini, Pemerintah Khususnya mentri keuangan Sry Mulyani mengambil jalan keluar dengan meminta LPI atau INA untuk membentuk dana Pengelolaan. Dana pengelolaan ini didapatkan dari kerjasama INA atau LPI dengan para Investor dengan skema Kerja sama INA 30 % dan Investor 70 %. Ini berati Investor memberikan dana yang jauh lebih besar. ( tempo.co.id, 3/3/2021).

Akankah Menguntungkan?

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Sarana umum seperti sarana transportasi adalah milik negara dan merupakan fasilitas umum bagi masyarakat. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika pembiayaan itu dilimpahkan sebagian besar kepada investor asing, ini tidak akan menguntungkan justru sebaliknya akan merugikan negara khususnya masyarakat itu sendiri.

Karena pada akhirnya masyarakat harus merogoh kocek yang lumayan mahal untuk sekedar menikmati fasilitas transportasi tersebut. Dan ini hanya akan bisa dinikmati oleh kalangan ekonomi atas. Pun halnya, dari segi pendapatan hasil pemanfaatan fasilitas ini akan berlaku skema bagi hasil. Skema ini akan sesuai dengan skema jumlah investasi yang telah dikeluarkan. Kalaulah kemudian Investor Asing dananya jauh lebih besar dari pemerintah, secara otomatis mereka akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar.

Semua ini karena dalam sistem kapitalisme yang berlandaskan manfaat tidak ada istilah wakaf bagi investasi. Tapi, yang ada hanyalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya dari investasi.
Kalaupun suatu saat para Investor asing itu melihat sudah tidak ada prospek dari proyek infrastruktur mereka, misalnya kondisi jalanan tol yang sepi, mereka akan tetap bisa mendapatkan keuntungan. Mengingat pemerintah sudah menerima investasi yang besar dari para investor asing tersebut, bukan tidak mungkin suatu saat pemerintah akan menjual fasilitas umum yang telah dibangun dengan harga yang jauh lebih murah.

Baca juga  Gas Elpiji Naik Rakyat Tercekik

Jadi, Pembangunan sarana umum melalui INA/LPI dengan menggandeng investor asing sulit menguntungkan negeri ini, sebaliknya justru ini menjadi sarana bagi asing untuk menguasai negeri ini secara perlahan.

Investasi Dalam Islam

Investasi dalam islam adalah sesuatu yang bukan menjadi persoalan karena pada hakikatnya itu adalah merupakan penanaman modal untuk membiayai sesuatu.
Hanya saja investasi dalam islam perlu memperhatikan beberapa hal .

Pertama, investasi bukan dalam perkara yang haram. Karena Allah swt telah melarang hal itu.

Kedua, tidak terkait dengan pembiayaan fasilitas publik seperti RS, jalan tol, bandara, pelabuhan dll. Karena ini adalah bentuk riayah penguasa yang harus dijalankan untuk kemaslahatan Umat secara keseluruhan.

Ketiga, Pendanaanya tidak boleh berasal dari utang aluar negeri sebagaimana yang terjadi saat ini, karena Allah swt telah mengharamkannya dan Allah swt tidak akan memberikan jalan bagi orang orang kafir untuk menguasai kaum muslim. Sebagaimana firmannya dalam Qur’an surah An Nisa ayat 141 yang artinya: “Allah swt sekali-kali tidak akan memberikan jalan bagi orang orang kafir untuk menguasai kaum mukmin”.

Baca juga  Ancaman Disintegrasi Di Balik Topeng Demokrasi

Keempat, harus mengikuti ketentuan Umum yang ditentukan oleh Daulah Islam dan tidak boleh ada skema trunkey project ala OBOR China.

Dalam sistem Islam biaya pembiayaan fasilitas umum diambil dari sumber Baitul Mal terutama dari pos penghasilan pengelolaan sumber daya alam yang merupakan harta milik umum yang bisa digunakan untuk membiayai sarana transportasi, sarana kesehatan seperti rumah sakit dll. Dan jika masih kurang, masih ada sumber lain yang bisa diambil dari Fai’, Kharaj, Jizyah dan lainnya.

Skema pembiayaaan negara seperti ini tidak akan kita temui dalam negara yang menganut sistem kapitalisme saat ini karena Skema pembiayaan negara kapitalis hanya bergantung pada pajak, utang luar negeri, dan investasi seperti LPI/INA atau kita sebut sebagai WSF. Dengan demikian, jika kita ingin skema pembangunan yang aman dan berhasil, maka hanya sistem Islamlah satu-satunya yang dapat memberikan solusi.

Wallahu a’Lam .