Terbaik terbaik

Ini Tanggapan Kades Katumbangan Lemo Soal Berita yang Sebut Dirinya Langgar Aturan


Kepala Desa Katumbangan Lemo, Bahariah.

SULBAR99NEWS.COM-POLMAN, Kepala Desa Katumbangan Lemo, Bahariah, menanggapi berita soal penjaringan aparat desa Katumbangan Lemo yang menurut pemberitaan beredar menganggap dirinya melanggar semua peraturan.

Ditemui Selasa (11/5/2021), Bahariah dengan tegas membantah pemberitaan tersebut. “Maka saya selaku Kepala Desa mengatakan itu tidak benar adanya karena pemberhentian aparat desa itu sesuai amanat permendagri nomor 83 tahun 2015 dan UU desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” tegasnya.

Ditanya terkait Dinas Pemberdayaan masyarakat desa (PMD) Kabupaten Polewali Mandar telah menyurati dirinya, Baharia membenarkan hal tersebut, tapi surat itu bukan teguran, melainkan pemberitahuan tentang hasil mediasi yang dilaksanakan Pihak PMD bersama Sekda Polman pada tanggal 04 Mei 2021. “Jadi kalau ada yang mengatakan teguran dari pemerintah kabupaten itu juga tidak benar,” jelasnya.

Baca juga  Sengketa Pilkades di Empat Desa, Kadis PMD : Bila Diperlukan, Ahli Dilibatkan

Baharia mengatakan, pihaknya dituding tidak mengindahkan surat keputusan PMD itu juga tidak benar. “Saya selaku Kepala Desa harus patuh terhadap pimpinan dan apa yang menjadi sebuah aturan pemerintah, ” tutur Baharia.

Lebih jauh dirinya mengungkapkan, Senin 10 Mei 2021 kemarin, dirinya sudah menyurat ke PMD atas permintaan menanggapi secara tertulis surat dari PMD yang diterimanya 4 Mei 2021.

Baharia kembali mengatakan surat PMD bukan teguran. “Bahkan itulah surat kami tunggu-tunggu, karena itulah solusi bagi desa kami, penjaringan aparat desa kan belum dilaksanakan karena belum mendapatkan respon atau rekomendasi dari pemerintah kecamatan dan PMD,” ungkap Baharia

Baca juga  Hakim PN Majene, Tolak Prapradilan Oknum LSM Tipikor

Lanjut Baharia mengatakan, pemuda yang mana memberitahu kami dan melarang kami melakukan penjaringan. “Justru dalam surat Dinas PMD yang saya terima tanggal 4 Mei, pada poin 3 didalamnya diperintahkan melaksanakan penjaringan untuk mengisi kekosongan jabatan di perangkat desa kami. Dan insya Allah sesudah lebaran penjaringan perangkat desa Katumbangan Lemo akan dilaksanakan setelah lebaran Idul Fitri nanti,” tambahnya.

Baharia menyebut, sudahlah mencari cari kesalahan kami di desa, karena yang punya wewenang melarang kami melaksanakan penjaringan adalah Pihak pemerintah kecamatan, PMD yang berdasar pada peraturan. “Kalau ada selaku pihak yang mengatasnamakan dirinya pemuda Katumbangan Lemo melarang saya melaksanakan penjaringan itu perlu dipertanyakan,” jelasnya.

Baca juga  Bupati Majene Hadiri Puncak Perayaan HUT Ke-9 Desa Lombong Timur

Yang lebih lucu lagi, lanjut Bahariah, dalam berita tersebut seakan mengancam dirinya tentang pemberhentian kepala Desa, apabila tidak mengindahkan surat dari PMD. “Pemberhentian itu melalui mekanisme dan aturan perundangan undangan yang berlaku, dan yang bisa melakukan itu adalah pemerintah kabupaten, dalam hal ini Bupati. Bukan kelompok pemuda atau berupa organisasi,” Tutup Baharia kesal. (FA)