Terbaik terbaik

Ingin Dekat dengan Direktur, Adi Ahsan Minta Ruangan Kerja di RSUD Majene


Wakil Ketua II DPRD Majene, Adi Ahsan (Foto : Istimewa)

SULBAR99.COM-MAJENE, Persoalan meninggalnya seorang pasien, Almaida (15) yang diduga karena lambat penanganan ternyata berbuntut panjang. Wakil ketua II DPRD Majene, Adi Ahsan, melayangkan surat permohonan kepada Bupati Majene agar difasilitasi ruang kerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene selama dua bulan.

Dihubungi, Jumat (31/1/2020), Adi Ahsan menjelaskan, keinginan dirinya untuk berkantor di RSUD selama dua bulan bukan untuk mencari-cari kesalahan, namun untuk memperdekat agar lebih mudah berkoordinasi sebagai mitra RS.

“Bukan mencurigai, namun kita mau koordinasi sebagai mitra Rumah sakit supaya tidak ada tanggapan miring,” ujar Adi Ahsan.

Legislator Golkar itu ingin mengetahui sejumlah permasalahan di RS, selain persoalan rujukan. “Adakah persoalan lain di RS, dengan cara berkantor di sana, kita bisa lebih dekat dengan direktur, lebih dekat dengan Pegawai dan tenaga honorernya, dan bisa berkomunikasi langsung, sehingga mendapatkan informasi yang detail,” ujar Adi Ahsan.

Baca juga  Ketua Komisi I DPRD Majene Napirman Sesalkan Keterlambatan Penyaluran BLT

Mantan Aktivis UKM Pers Unhas itu menceritakan, dirinya mendengar informasi kalau tenaga sukarela di RS melebihi kapasitas. “Jika dibandingkan dengan Sumedang (Kota di Jawa Barat), jumlah penduduknya sekira 1,4 juta, tenaga kontrak secara keseluruhan hanya 600. Di Majene, jumlah penduduk sekira 171 ribu, namun tenaga kontraknya hampir menyamai jumlah tenaga kontrak di Sumedang,” ujarnya.

Baca juga  DPRD Sulbar Minta Pemprov Negoisasi Pemilik Tanah Soal Pembebasan Lahan Gedung Farmasi

Bukan cuma itu, Adi Ahsan juga mendengar kalau hampir 90 persen tenaga sukarela di Rumah Sakit tidak memiki SK Bupati. “Mereka yang bukan SK Bupati otomatis tanggung jawabnya jika ada apa-apa tentu kurang,” ungkap Adi Ahsan.

Dirinya juga menyebut, hampir tiap malam ke RS, yang ada hanya tenaga honorer yang tidak jelas gajinya. ” Perlu disampaikan, tahun 2014, dia pernah memikirkan tenaga honorer yang tidak di SK kan Bupati, sekitar 210 yang terdata,” ungkapnya.

Sehingga dirinya waktu itu berkoordinasi dengan bupati agar dibuatkan SK. “Tapi menjelang keluar SK, tiba-tiba membengkak jadi 400. Seharusnya hanya 210 orang, namun membengkak jadi 400 dan akhirnya (honornya) dibagi rata,” pungkas Adi Ahsan.

Baca juga  Dialog dengan Kelompok Tani Nelayan, Itol Himbau Waspadai Penyebaran Corona

Sementara itu, Direktur RSUD Majene, Dr. Yupie yang dikonfirmasi terkait rencana Wakil Ketua DPRD berkantor sementara di RS, belum bisa menanggapi dengan alasan belum menerima surat tersebut dari Bupati. “Saya belum bisa tanggapi karena belum terima suratnya. Nanti kalau sudah diterima, saya hubungiki,” ujar Dr Yupie yang belum lama ini Puskesmas yang dipimpinnya menerima penghargaan dari BPJS kesehatan Pusat sebagai Puskesmas Terbaik di Indonesia. (Satriawan)