Dibaca : 137 kali.

Impor Garam Meningkat, Swasembada Terancam Gagal


Oleh : Rahmawati, S. Pd

Petambak garam kembali mengelus dada, pasalnya tahun ini pemerintah kembali membuka keran impor garam sebanyak 3,07 ton. Keputusan ini diambil dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 25 Januari 2021. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan investigasi Safri Burhanuddin menjelaskan bahwa angka impor ini dihitung berdasarkan produksi 2021 yang diperkirakan hanya sekitar 2,1 juta ton sementara kebutuhan terus naik tiap tahunnya dan mencapai 4,67 juta ton. Syafri juga memastikan target swasembada garam yang dicanangkan pemerintah tahun 2022 gagal tercapai. (Tirto.Id, 17/03/2021).

Menurut data UN Comtrade, impor garam terbesar RI pernah dicapai pada tahun 2018 sebanyak 2, 839 juta ton dan 2011 sebanyak 2, 835 juta ton. Jika impor garam tahun ini jadi terealisasi, maka impor tersebut akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Baca juga  PERUBAHAN MENDASAR KE ARAH ISLAM

Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia (APGI) Jakfar Sodikin menyayangkan keputusan impor garam yang terus berlanjut, apalagi disertai pembatalan target swasembada. APGI menilai importir garam akan semakin membuat petambak terpuruk karena harga garam ditingkat petani akan semakin tertekan seiring membanjirnya pasokan garam.

Alih-alih membuat kebijakan sistematis memenuhi kebutuhan garam industri melalui keputusan impor garam (sesuai UU Cipta Kerja) pemerintah justru membatalkan target swasembada dan mengabaikan jeritan petambak garam akibat panen melimpah dan tidak lakunya garam lokal. Para pengusaha tentunya lebih melirik garam impor ketimbang garam petani lokal.

Juru bicara Menteri Kelautan Perikanan Wahyu Muryadi mengatakan KKP tidak akan tinggal diam dengan potensi lonjakan impor garam karena hal itu akan merusak garam petani.

Baca juga  Suntikan Bantuan Ke Jiwasraya, Perampokan Dana Rakyat

Besarnya potensi yang dimiliki Indonesia yakni luas lahan garam nasional sebesar 27.047, 65 ha dengan jumlah petambak sebanyak 19.503 orang. Indonesia juga memiliki potensi gunung garam seperti di Kalimantan Timur dan juga masih berpeluang untuk perluasan lahan tambak baru. Dengan potensi yang besar ini, harusnya Indonesia mampu menjadi swasembada garam andai saja semua lahan tersebut dikelola dengan optimal dan teknologi yang canggih.

Penerapan sistem ekonomi kapitalistik menjadikan kepentingan korporasi lebih utama ketimbang kepentingan rakyat. Banjirnya investor, impor terus menerus, mengandalkan korporasi dalam menyerap garam rakyat hingga penetapan HET. Kondisi ini membuat para petambak garam semakin sengsara akibat gagal swasembada 2022.

Baca juga  Menyoal RUU Miras

Lain halnya dalam Islam. Di mana, dalam sistem kehidupan Islam ditopang oleh sistem ekonomi Islam dan politik ekonomi Islam mampu mewujudkan peran pemerintah sebagai raa’in (pelayan) dan junnah (perisai) yang akan melindungi rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Negara bertanggung jawab langsung mulai dari perencanaan (produksi, distribusi, konsumsi) hingga realisasi yaitu pemenuhan hajat rakyat dan keberlangsungan usaha tambak. Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dengan mendukung para petambak garam memaksimalkan produksinya melalui pelatihan dan edukasi, dukungan sarana produksi serta infrastruktur penunjang serta edukasi dan sanksi yang berefek jera kepada pelaku kejahatan pangan termasuk pelaku kartel. Jika hal itu dimaksimalkan, niscaya impor tak perlu terjadi dan swasembada garam dapat tercapai.

Wallahu’alam