Impor Cabe: Membunuh Petani Kala Pandemi


Oleh : Saripah

Akhir-akhir ini, para petani khususnya petani cabe semakin merasakan kekhawatiran. Pasalnya selain perekonomian mereka terganggu dikala pandemi, juga ditambah dengan Semakin menurunnya harga cabe yang disebabkan beberapa faktor.

Bisa dibayangkan sangat mirisnya penurunan harga cabe, di Sulawesi Barat, cabe merah besar yang harganya berkisar 16.650 rupiah per kilogram dibulan agustus, sekarang harganya sudah menurun darastis menjadi 6500 rupiah per kilogram.

Sama halnya dengan cabe keriting, yang pada bulan agustus seharga 17.750 per kilogramnya kini menjadi 6500 per kilogram.

Meskipun cabe rawit tidak terlalu mengalami penurunan harga yang begitu darastis dari harga cabe besar, namun cabe rawit pun juga mengalami penurunan harga, cabe rawit merah yang dari bulan agustus 28.500 rupiah, dan sekarang pada bulan september 23.000 per kilogramnnya.

Bisa kita bayangkan seperti apa perasaan petani cabe, dengan penuh pengharapan agar harga cabai tidak rendah dari pengeluaran yang dikeluarkan dalam proses penanaman hingga sampai masa panen.

SLEMAN, AYOYOGYA.COM, Sebelumnya diceritakan nasib tragis menimpa petani cabai di kawasan Kalasan Sleman.

Petani cabai kawasan ini harus menerima pil pahit lantaran komoditas cabai panenannya yang digadang-gadang harganya bagus ternyata anjlok.

SLEMAN, AYOYOGYA.COM — Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Yogyakarta Hempri Suyatna menyayangkan kebijakan adanya impor cabai yang dilakukan pemerintah Indonesia pada saat pandemi.
Ketua Forum Petani Kalasan Janu Riyanto mengeluhkan harga cabai di tingkat petani merosot hingga 50 persen dari harga normal.

Janu menjelaskan, selama ini harga normal cabai ada di kisaran Rp11.000 per kilogram, sedangkan sekarang harga cabai anjlok hanya dihargai Rp5.000 per kilogram.

“Perlu mengurangi impor cabai dari luar negeri. Hal ini karena selama pandemi ini Indonesia tetap melakukan impor cabai besar-besaran sehingga panenan produk lokal rentan terganggu seperti saat ini,” jelas Hempri saat dihubungi AYOYOGYA.COM, Minggu (29/8/2021).

Saking rendahnya harga jual cabai dari petani, mereka akhirnya membagi-bagikan cabai gratis ke masyarakat sebagai bentuk keprihatinannya komoditas cabai yang dengan susah payah ditanam dihargai drop.

Baca juga  Buanglah Korupsi Pada Tempatnya!

Anjloknya harga cabe ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu sepinya pasar akibat diadakannya PPKM dan impor komoditas cabe secara besar-besaran yang sudah dilegalkan oleh pemerintah.

Kata hempri Berdasarkan data yang dihimpunnya, pada bulan Januari -Juni 2021 ini, Indonesia melakukan impor cabai yang mencapai 27.851,98 ton atau senilai Rp8,58 triliun. Adapun India sebagai pemasok paling besar.

Jadi untuk memperbaiki kembali harga cabe akan sangat sulit, jika pemerintah masih saja melegalkan impor komoditas cabe ditengah banyaknya petani dalam negari yang masih sanggup memberikan produk cabe terbaik mereka untuk dipasarkan.

Jika dalih pemerintah bahwa dengan impor komoditas dapat menstabilkan harga, ini hanyalah sebuah alasan untuk lepas tanggung jawab mengurusi para petani. Kegagalan pemerintah berkali-kali terjadi, bagaimana tidak, Diberbagai kasus terjadi pemerintah mengeluarkan peraturan atau kebijakan Lebih sering menguntungkan pihak luar. Masyarakat seolah dinomor duakan.

Justru dengan adanya impor maka akan semakin memperparah kemerosotan harga cabai dipasaran, pemerintah tidak boleh lepas tanggungjawab, hal ini juga terjadi karena kebijakan dan data pemerintah yang amburadul. Pemerintah sangat berperan besar dalam permasalahan yang dialami oleh petani cabe.

Lebih-lebih setiap masalah seperti ini terjadi, menteri pertanian seringkali beralasan karena banyaknya barang yang tersedia Sedang daya beli masyarakat yang rendah. Hal seperti ini harusnya tidak dijadikan alasan, melihat banyaknya barang atau produksi cabe ini ternyata ada sebagian besar dari impor negara lain, sehingga dapat merugikan petani cabe dalam negri sendiri.

Banyaknya strategi yang dirancang pemerintah untuk memperbaiki perekonomian, yang katanya akan meningkatkan kapasitas produksi, mendorong ekspor pertanian hingga tiga kali lipat, serta beberapa strategi lainnya.

Namun ternyata semua strategi tersebut menuai kegagalan, faktanya justru semakin membuat para petani kecil semakin memprihatinkan karena dengan hal ini justru semakin mendorong para kapitalis melanggengkan aksinya.

Hal ini menggambarkan bukti bahwa telah bergesernya peran pemerintah yang seharusnya membantu dan melindungi serta mengedepankan rakyat itu omong kosong belaka, karna nyatanya, lagi-lagi rakyat dinomor duakan.

Entah disadari atau tidak namun faktanya demikian. Selama pemerintah mempunyai paradigma berfikir sekuler kapitalistik maka akan semakin sulit untuk mengedepankan hajat rakyat.

Baca juga  Tunjangan Guru Dihapus, Jaminan Kesejahteraan Terabaikan

Wajar saja jika hal ini menimpa kehidupan rakyat, tidak hanya para petani, namun keseluruhan rakyat indonesia, jika masih bertahan dengan sistem kapitalis ini maka mustahil kemaslahatan dapat dirasakan. Karena faktanya kekuasaan saat ini dijadikan suatu perisai untuk menggapai kepentingan para penguasa lebih-lebih partai politik. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan sekarang seperti suatu ladang bisnis atau perjudian karena para penguasa yang sempat menjabat itu tidak jauh dari para pendukung.

Disitem sekarang, pendukung dalam sistem kapitalis demokrasi ini, terutama pendukung yang punya banyak modal untuk mencapai puncak kursi kekuasaan sangat-sangat dibutuhkan, dan tentunya donatur ini tidak akan membantu dengan cuma-cuma, melainkan menginginkan suatu timbal balik yang bisa menguntungkan.

Dan sudah menjadi rahasia publik, bahwa bagi-bagi kekuasaan sudah menjadi kebiasaan dalam sistem kapitalis demokrasi, bahkan dengan bagi-bagi kursi ini, sehingga para penguasa yang menjabat terkadang duduk namun tidak mempunyai kapasitas didalam bidang tersebut.

Tentu sangat berbeda dalam sistem pemerintahan Islam, para penguasa atau pemimpin pemerintahannya selain menjadi pelindung, juga sebagai pelayan bagi umat. Dengan kekuasaan yang dimiliki pemimpin tidak akan memanfaatkan kepemimpinannya dengan menjadikan ladang bisnis

Karena pemimpin Islam tahu betul proporsi dalam menjalankan pemerintahan, tidak akan mengikut sertakan kepentingan didalam kekuasaan, bahkan yang menjadi perhatian besarnya ialah memastikan kemakmuran, kedaulatan serta kemandirian negara tetap terkontrol dengan baik, serta berharap negara diridhoi oleh Allah Swt karena hanya dengan negara islam hukum-hukum Allah dapat tegak dalam kehidupan.

Dengan penerapan hukum-hukum yang berasal dari sang pencipta, insyaAllah akan memberikan solusi yang baik dan menyeluruh atas seluruh masalah umat, baik dari permasalahan pribadi sampai kejenjang yang lebih tinggi ialah negara.

Jadi, semua hal yang menghambat terjaminnya kebutuhan pangan yang dapat berdampak buruk bagi ummat akan diatasi dengan semaksimal mungkin untuk tidak merugikan ummat seperti produksi pangan misalnya, akan disesuaikan sesuai kebutuhan, tidak akan ada lagi berada disuatu kondisi harus mengsuplai kebutuhan pangan yang bergantung pada kegiatan impor pangan dari luar.

Baca juga  Utang Luar Negri Bertambah Seakan Menjadi Prinsip dan Solusi

Bahkan seperti proses produksi, rantai pasok atau distribusi pangan, termasuk munculnya fluktuasi harga yang memberatkan, akan diselesaikan secara mendalam. Bahkan peluang munculnya pihak-pihak yang mencari keuntungan di atas penderitaan masyarakat, akan ditutup rapat-rapat. Adapun celah-celah penyelewengan akan ditutup dengan penerapan sistem sanksi dan peradilan Islam yang dikenal tegas. Kasus kezaliman yang lumrah terjadi dalam sistem sekuler ini tak mungkin merebak dalam sistem yang menerapkan aturan-aturan Islam.

Hal ini tentu akan didukung penuh oleh negara, dengan penerapan sistem pertanahan dalam Islam yang mengharuskan optimalisasi penggunaan lahan sesuai potensinya.

Baiklah, keadaan ini tidak akan pernah akan berubah menjadi baik jika hukum Allah belum tegak. Bahkan, sistem yang ada sekarang akan terus menghasilkan kezoliman yang menjauhkan masyarakat dari kesejahteraan hidup dalam hukum Allah. sudah saatnya masyarakat menyadari pentingnya perubahan ke arah Islam. Tentu dimulai dengan amal dakwah yang targetnya memahamkan Islam sebagai solusi hidup, bukan semata sebagai agama ruhiyah yang hanya mengajarkan urusan akidah, ibadah, dan akhlak saja.

Inilah jalan perubahan yang dicontohkan Rasulullah ﷺ, hingga beliau berhasil membangun masyarakat Islam yang ideal, yang dilanjutkan dari generasi demi generasi hingga belasan abad.

Sepanjang sejarah peradaban Islam itulah, kita mendapati contoh terbaik sistem pemerintahan yang dibutuhkan manusia. Pengurusan urusan umat berjalan demikian sempurna, sehingga umat bisa merasakan hidup sejahtera dan penuh berkah di bawah naungannya sebagaimana firman Allah Swt.,

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96)

Rezim demokrasi telah gagal mengurusi pemenuhan kebutuhan rakyat, karena lebih berorientasi untuk mengembalikan model politik dan Mempertahankan kursi.