SULBAR99.COM-MAJENE, Hingga hari kedua pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati majene yang dibuka oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Majene, dua figur telah melakukan pendaftaran, yaitu H. Asnuddin Sokong yang merupakan Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan A. Sukri Tammalele (AST) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten Majene.
Hal ini diungkapkan Ir. Basri Ibrahim, Ketua DPC PKB Kabupaten Majene yang dihubungi via telepon, Selasa (15/10/2019).
Basri menambahkan, Politikus PPP H. Asnuddin Sokong mengambil formulir dan mendaftar pada posisi calon Bupati Majene, sedangkan AST melakukan pengambilan formulir dan mendaftar pada posisi calon wakil Bupati. “Sejak dibuka kemarin pendaftaran hingga hari ini, sudah dua figur yang mengambil formulir, Asnuddin ambil formulir 01 dan AST maju dan mengambil formulir untuk posisi 02,” ungkap Basri.
Ketika disinggung apakah PKB punya calon internal yang akan diusung pada pilkada Kabupaten 2020, Basri mengiyakan bahwa PKB miliki calon internal dan akan melakukan pendaftaran juga di partai politik lain yang masih membuka pendaftaran Calon Bupati dan calon wakil bupati, namun figur internal yang dimaksud masih dirahasiakan dan belum bisa disebut namanya. “Masih tertutup, nanti akan diberitahukan,” ujarnya.
Namun, Basri mengungkapkan, calon bupati yang akan diusung PKB adalah figur visioner yang memiliki visi yang jelas terhadap pengembangan Majene, bisa memahami kondisi Majene saat ini serta harus berjiwa petarung. ”Harus seorang single fighter atau petarung. Tidak bisa hanya mengandalkan DAU (Dana Alokasi Umum),” tegas Basri sembari mengatakan, Jika DAU menjadi harapan bupati setelah terpilih, maka Majene akan habis.
Lebih jauh Basri mengungkapkan, setiap orang yang berkeinginan menjadi pemimpin di Majene harus paham kondisi Majene saat ini. “Konsep juga harus jelas, seperti pada sisi internal pemerintah, harus memang seluruh perangkat yang akan membantu bupati memahami tugas dan fungsinya, ”Ujar Basri.
Selain itu, Basri juga manyebutkan, kebijakan yang diambil Bupati harus diserahkan ke intansi teknis. Bagaimana instansi itu berkreasi dan menberikan dukungan penuh terhadap kebijakan yang diberi bupatinya. “ Bupati juga harus lihai menempatkan ASN pada posisi tertentu di dinas-dinas,” pungkas Basri. (Wan)
