Hearing Dialog, Itol Saiful Tonra : Pemulihan Ekonomi Roh APBD 2022


SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Anggota DPRD Sulbar, Itol Saipul Tonra kembali menggelar hearing dialog. Puluhan bahkan ratusan masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Diantaranya kepala lingkungan, Bhabinkamtibmas dan juga tokoh masyarakat di halaman rumah miliknya, di lingkungan Tulu Kecamatan Banggae Timur, Minggu (28/3/2021)

Dalam hearing dialognya, politisi senior dari partai berlambang kepala banteng dapil Majene itu menjelaskan, Refocusing masih akan terus berlanjut hingga tahun 2022.

Persoalan Sulbar tahun 2021 cukup menyita perhatian. “Selain pandemi covid menyusul gempa beberapa waktu lalu. Setidaknya biaya kegiatan DPRD 18 persen dalam struktur APBD provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 akan dipangkas dan berfokus pada pemulihan ekonomi. Sehingga menurut saya ada komisi sedikit dirugikan, ada juga diuntungkan. Kebetulan yang diuntungkan komisi dua karena bidangnya ekonomi,” terang Itol.

Baca juga  Ketua Komisi I DPRD Majene Napirman Sesalkan Keterlambatan Penyaluran BLT

Selain itu, dijelaskan pula adanya sejumlah kewenangaan alami perubahan, yang tidak lepas dari penyesuaian kondisi bangsa. Tak terkecuali kewenangan provinsi yang menjadi ranah pusat. “Seperti infrastrktur, misalnya pembangunan jembatan, tanggul penahan ombak, MCK, alat pertanian, ternak ayam juga bronjong dan talud tidak lagi menjadi kewenangan provinsi tapi kewenangan pusat. Khusus talud dan bronjong jalan provinsi dikecualikan, ” jelasnya.

Baca juga  Komisi IV DPRD Sulbar Rapat dengan RS Regional dan BPKPD Soal Piutang

Sementara itu, Lukman, salah seorang perwakilan kelompok tani mengeluhkan BPJS tanggungan daerah yang jumlahnya 12770 orang, beberapa waktu lalu tidak diberlakukan lagi. “Sudah ada beberapa kasus terjadi di Rumah Sakit Majene baik yang hanya berobat jalan, lebih lagi yang rawat inap tidak dibolehkan pulang sebelum melunasi biayanya, karena kartu BPJS tanggungan daerah tidak berlaku lagi,” ungkapnya.

Baca juga  Komisi I DPRD Majene Menyoal Pemberhentian Perangkat Desa

Selain itu tidak kalah penting yakni masih kurangnya kelompok tani yang terdaftar dan memiliki ijin. “Contoh di lingkungan Rangas, kelompok tani yang ada di sana hanya satu yang terdaftar. Kami berharap ini dapat menjadi perhatian,” harap Lukman. (Adv-Satriawan)