Harga Mahal Bagi Demokrasi


Oleh: Nurmia Yasin Limpo

Tak kurang 2 pekan lagi ritual tahunan ala demokrasi akan diselenggarakan. Tepatnya tanggal 9 Desember 2020 Pilkada serentak akan dilaksanakan. Pemerintah pun telah berencana menjadikannya sebagai hari libur nasional. Begitu sakral-nya hajatan ini, hingga pemerintah memberi ruang ke publik untuk menyambutnya dengan sukacita. Pesta demokrasi, ya itulah ungkapan uforia sebagian masyarakat dalam menyambut pesta 5 tahun sekali ini. Demokrasi dalam posisi yang diagungkan masyarakat dan dijaga oleh institusi.

Namun, situasi berbeda telah dihadapi negeri pada tahun ini. Pandemi covid-19 belum juga berakhir, bahkan belum terlihat kurva angka penurunan. Malah, semakin meninggi walau segala upaya telah dikeluarkan. Pandemi yang semakin menggila ternyata tak menyurutkan niat pemerintah untuk tetap menyelenggarakan ‘pesta demokrasi’.

Padahal, seperti yang diketahui bahwa beberapa dari calon kepala daerah ternyata terkonfirmasi terinfeksi covid-19. Tak hanya calon-nya, pun para penyelenggara pilkada juga beberapa diantaranya pun terkonfirmasi covid-19. Hal ini, makin menegaskan kepada publik bahwa, tak ada alasan yang dapat menghentikan ‘pesta demokrasi’ sekalipun harus dibayar mahal dengan mengorbankan keselamatan orang banyak.

Seperti yang telah dilansir Bisnis.com, (28/11/2020) Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020. Dengan jumlah 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19 dan 4 orang diantaranya meninggal dunia.

Keadaan serupa juga terjadi dibeberapa anggota penyelenggara pilkada, dikutip dari Detiknews (5/11/2020) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunda debat pasangan calon (paslon) Pilkada Kepri 2020. Sebab, tiga anggota KPU setempat terkonfirmasi positif COVID-19.

Baca juga  Seruan Kosong

Tak ada yang dapat memastikan bahwa jumlah terinfeksi tidak akan mengalami peningkatan. Mengingat semakin cepatnya penularan wabah Covid-19. Ditambah penanganan yang belum maksimal dan serius oleh semua pihak semakin memperparah situasi yang sulit ini.

Jaminan untuk mendapatkan perlindungan kesehatan nyaris diabaikan, sebab kalah penting dari sebuah pemilihan kepala daerah dalam artian demi sebuah jabatan. Munculnya berbagai kluster penyebaran diberbagai elemen masyarakat, ternyata tidak memunculkan khawatiran akan kluster baru pilkada. Problem di tengah masyarakat yang sudah terbiasa dengan hidup normal, nyaris abai dengan protokol kesehatan cukup membuat tenaga medis menghela nafas dalam-dalam. Kini, dengan diselenggarakannya pilkada bukan tidak mungkin akan menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 kedepannya.

Tidak Layak Dipertahankan
Demokrasi merupakan warisan dari negara asing yang seharusnya dipahami secara teliti dan mendalam. Demokrasi dalam sejarahnya, mengisahkan bercak noda dalam sistem pemerintah barat. Dimana kekuasaan dan hukum-hukum diletakkan ditangan manusia. Manusia yang membuat hukumnya sendiri, sehingga kekuasaan dapat diraih dengan caranya sendiri. Tanpa ada campur tangan yang lain. Sekalipun itu Sang Kholiq, pemilik semesta alam.

Sungguh hal wajar untuk meraih kedudukan segala cara akan diupayakan demi kursi impian. Walau nampak jelas ketimpangan disegala lini akibat demokrasi junjungan. Demokrasi telah memberi ruang bebas kapitalisme dalam mengatur hidup manusia. Sehingga tak nampak kesalahan dipermukaan sebab dipoles sedemikian rupa.

Baca juga  Tanah Papua, Duka dan Air Mata Tak Berkesudahan

Seolah menjaga hak-hak manusia dalam bernegara, nyatanya hanya digunakan alat untuk memuluskan aksi para cukong kekuasaan. Jika berbicara hak kaum bawah suara sumbang slogan kebebasan ala demokrasi tak terdengar. Namun, ketika berbicara kepentingan para komprador dan antek-anteknya, maka cuitan kebebasan disuarakan beriring-iringan.

Kapitalisme telah menjelma sebagai aturan hidup manusia. Bahkan di negeri yang mayoritas Muslim sekalipun. Sebab, sistem ini telah mendarah daging sejak lama setelah diterapkannya asas sistem sekularisme permata kali pada tahun 1924 silam hingga saat ini. Inilah sejarah keruntuhan keadilan dan kesejahteraan yang hakiki.

Dalam sistem kapitalisme para penguasa dipaksa untuk mengikuti aturan baku. Biaya penyelenggaraan pesta demokrasi tidak-lah murah. Perlu dana yang besar untuk maju dalam pusaran calon penguasa. Sehingga, tak jarang para calon harus berjibaku dengan para pengusaha asing dan aseng untuk memuluskan langkahnya. Tentunya dengan sejumlah syarat dari para pemodal.

Jadi, ketika telah tercapai duduk di kursi impian, maka syarat pun diberlakukan. Sejumlah aturan yang dikeluarkan biasanya harus sesuai dengan keinginan pemodal. Maka, wajar lahir berbagai UU yang erat dengan kepentingan pemodal. Sebut saja, UU Minerba, UU Permodalan, UU SDA dan UU Omnibus Law Cipta Kerja, dll.

Semua itu jelas, segala ketimpangan diperlihatkan dimuka publik. Masyarakat cukup menggunakan akal sehat dan mencoba berfikir tentang permasalahan yang kompleks ini dengan kacamata yang berbeda. Mencari solusi alternatif yang telah teruji keberhasilannya di masanya.

Baca juga  Pasar Bebas, Liberalisasi Ekonomi, Penjajahan ?

Pemimpin Amanah Lahir Dari Sistem Yang Baik
Pemimpin adalah pelindung rakyat. Senantiasa menjaga rakyatnya dari segala ancaman. Melindungi segenap jiwa, raga dan iman rakyatnya. Menjalankan amanah dengan penuh tanggungjawab. Jabatan dinilai hal yang menakutkan sehingga tidak semua pemimpin kriteria tersebut, ingin memegang jabatan. Sebab, dimatanya jabatan penuh dengan tanggung jawab dan penuh fitnah. Seperti, apa yang dilakukan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq ketika dipaksa untuk memegang jabatan. Beliau sampai menolak berkali-kali, namun karena desakan para sahabat akhirnya jabatan pun diterima dengan penuh kekhawatiran. Khawatir akan tanggung jawab dan amanah ketika tak terlaksana dikemudian hari.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW terkait pemimpin amanah, beliau menuturkan
“Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin.” (Riwayat Muslim).

Pemimpin amanah hanya dapat terwujud dalam sistem yang baik. Baik dimata Allah SWT bukan dimata manusia. Sistem yang berasaskan hanya pada Islam semata. Dengan menerapkan hukum syariah secara paripurna. Pemimpin amanah mustahil lahir dari sistem kapitalisme yang rusak lagi merusak. Hanya kembali kepada sistem Islam solusi permasalahan umat akan tuntas. Wallahu’alam bish-shawab.


OPINI