Habits Perilaku Korupsi dengan KPK akankah Habis?


Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
* (Institut Literasi dan Peradaban)

Korupsi di negeri ini seakan tak pernah habis, makin subur seiring musim hujan yang mulai mengguyur. Dilansir dari detiknews.com, 18 Februari 2021, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar) menyita duit sekitar Rp 783 juta. Penyitaan uang ratusan juta itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun anggaran 2020.

Asisten Pidana Khusus Kejati Sulbar, Feri Mupahir, mengatakan akibat korupsi negara mengalami kerugian cukup besar. Berdasarkan hasil penyelidikan, pemotongan DAK akan diberikan kepada fasilitator, sebagai biaya pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain gambar bangunan yang akan dikerjakan. Merupakan arahan pihak dinas, sebesar 3 persen.

Pemotongan ini dianggap melanggar hukum sebab ada double fee, fasilitator sudah mendapat gaji sebesar 2.500.000 setiap bulannya dari dana DAK ini dan masih ditambah potongan sebesar 3 persen. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kemudian melakukan penghitungan kerugian negara.

Untuk satu kasus penggelapan uang negara saja, Indonesia memiliki dua lembaga yaitu BPK dan KPK. Namun mengapa justru kasus korupsi kian merajalela? Dan hanya KPK yang disorot?

Baca juga  Pilkada Ditengah Pandemi, Amankah?

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana malah menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius menangani korupsi. “Korupsi yang dilakukan Juliari dan kroninya adalah korupsi yang paling keji, dan harusnya ini menggerakkan KPK untuk menindaklanjuti kasus ini,” tegas Kurnia Ramadhana seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @MataNajwa pada Kamis, 11 Februari 2021.

Kasus korupsi di tengah pandemi sejatinya menegaskan kronisnya masalah korupsi dalam sistem sekuler kapitalistik. Menjadi Habits atau sesuatu yang diulang sebab dianggap biasa tanpa ada sanksi yang tegas. Jika rakyat pelakunya, masih bisa dimengerti, sebab pendapatan mereka menurun, lapangan pekerjaan sulit dan pemerintah tak berani jamin 100 persen hidup mereka selanjutnya. Namun ini penguasa, dimana kekuasaan ada di tangannya. Yang Allah sendiri mengharapkan perbuatan curang ini. Kekuasaan bukan sekedar atribut atau kebanggaan, namun ia kelak akan membawa pelakunya untuk bertanggungjawab di hadapan Allah SWT.

Baca juga  RUSAKNYA SEKULARISME, MENGANCAM MORAL BANGSA

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs Ali Imran: 161 yang artinya: “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Maka jika ingin menghapus korupsi dari negeri tercinta ini tak cukup hanya memperkuat lembaga anti korupsi, menambah dengan lembaga yang sama atau mengganti orang-orang di dalamnya. Namun harus mengganti sistemnya. Sebab suburnya korupsi karena sistem ini memfasilitasi tindakan korupsi. Cara pandang kapitalisme yang digunakan para pemangku kekuasaan ini yang akhirnya menganggap pengurusan urusan rakyat adalah masalah untung rugi. Hukuman bagi para koruptor ini tergolong ringan, padahal di negara lain sudah menerapkan hukuman mati. Salah satu kader partai di negeri ini malah mengharuskan memelihara kehidupan manusia dan berat jika harus menyetujui hukuman mati bagi koruptor. Padahal, dampak korupsi oleh beberapa oknum pejabat telah menyengsarakan jutaan manusia, mereka kelaparan, jobless bahkan hopeless bisa lebih baik dari hari ini .

Baca juga  MENERKA PERAN IBU DI MASA PANDEMI

Terlebih ketika urusan yang semestinya ditanggung pemerintah sendiri, justru diberikan kepada pihak lain, baik itu investor ataupun korporasi, inilah politik balas budi. Kekuasaan dalam kapitalisme sangat denkat dengan penguasa. Bukan rahasia lagi jika para penguasa itu sendiri duduk di kursi bergengsi karena andil para penguasa tersebut. Wajar, sebab faktanya dalam sistem kapitalisme para pengusaha itulah penguasa hakiki.

Tak ada cara lain guna menghentikan praktik korupsi ini, yaitu dengan membuang sistem sekuler dan menggantinya dengan sistem Islam. Bagaimana dengan narasi yang beredar bahwa Islam buruk dan tak layak mengatur sisi kehidupan manusia? Maka itu hanyalah perkataan orang yang sombong, sebab ia menolak kebenaran. “Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” QS al-Maidah 5: 50. Wallahu a’lam bish showab. (*)