Terbaik terbaik

Dibaca : 47 kali.

Gelar Hearing Dialog, Dalif Arsyad : Akhir Maret Batas Waktu Pengusulan Aspirasi


Anggota DPRD Sulbar Muh Dalif Arsyad saat hearing dialog di dusun Lattigi Desa Tinambung Pamboang.

SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Kembali Anggota DPRD Sulbar, Muhammad Dalif Arsyad, menggelar hearing dialog menyerap aspirasi masyarakat di Dusun Lattighi Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang. Hadir dalam acara, kepala desa Tinambung, kepala Dusun Lattighi, kepala Dusun Sappu, tokoh masyarakat, tokoh agama, juga masyarakat petani pada umumnya, Senin (29/3/2021).

Dalam hearing dialognya, politisi muda dari partai PKB ini menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan adalah acara dialog itu merupakan agenda tahunan wajib adanya dilakukan setiap anggata dewan. “Kebetulan saya orang baru di DPRD provinsi dan setelah dilantik dan diambil sumpah, sebagai wakil rakyat, bukan lagi milik segelintir, tapi milik dari masyarakat yang ada di Majene, mulai dari Lutang sampai Maliaya,” tuturnya.

Baca juga  Ketua DPRD Sulbar Tinjau Sejumlah Proyek Pembangunan di Mamuju

Lanjut sesi dialog, Dalif menjelaskan, usulan atau program yang disampaikan adalah merupakan hasil dari pokok pokok pikiran untuk dirumuskan dan dituangkan di RKPD tahun 2022 mendatang. “Berbeda sebelumnya, pokok pikiran dianggap tidak resmi dan illegal, alhammdulillah dalam nomenklatur APBD, selain hasil musrembang juga pokok pokok pikiran yang lahir dari aspirasi masyarakat akan masuk dalam lembaran belanja daerah,”jelas Dalif.

Baca juga  Di Perkampungan Nelayan, Dalif Arsyad Hearing Dialog Serap Aspirasi Warga

Kemudian dijelaskan, usulan atau program nantinya terakomodir di tahun anggaran 2022 adalah syarat administrasi dan ambang batas waktu terpenuhi. “Misalnya, sekarang ini, kita hanya punya waktu kurang dari 4 hari program yang diusulkan dalam bentuk proposal paling tidak sudah harus rampung diakhir bulan Maret tahun 2021. Tidak kalah penting yang perlu dipahami, dalam pemerintahan, ada tiga pembagian kewenangan, ada kewenangan pusat, kewenangan provinsi, ada juga kewenangan kabupaten. Nah, masuk kewenangan kami di provinsi itu yang bisa diusulkan, seperti sudah disampaikan, penerangan jalan, sambungan listrik ke rumah warga, pembangunan jaringan air, pompanisasi, juga pembuatan embun, itu diantaranya menjadi kewenangan provinsi,” terang Dalif.

Baca juga  Anggota DPRD H. Itol Syaiful Tonra Gelar Kuker Sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2019

Ditekankan, usulan penerangan jalan yang jumlahnya 43 titik direncanakan akan bertahap penganggarannya. “Karena ini puluhan titiķ, kita upayakan mengakomodir secara bertahap.Tapi yang perlu diperhatikan proposalnya harus dirampungkan terlebih dulu sebagai sarat utama lolos tidaknya usulan itu,” kunçi Dalif. (Satriawan-adv)