Gelar Aksi Teatrikal, AJI Mandar Tolak Revisi UU KPK


TOPENG BARLOP. Aksi teatrikal yang dilakukan AJI Mandar bersama Mahasiswa dan Penggiat anti korupsi mengenakan topeng Almarhum Baharuddin Lopa sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi

SULBAR99.COM–POLEWALI, Puluhan jurnalis yang tergabung dari Aliansi
Jurnalis Independen (AJI) Kota Mandar, bersama mahasiswa dan penggiat
anti korupsi  menggelar aksi teatrikal menolak revisi Undang-undang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (15/9/2019) pagi.

Aksi ini digelar di kampung kelahiran mantan Jaksa Agung RI Baharuddin
Lopa (Barlop) di Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi
Barat. Mereka menggelar aksi mengenakan topeng Barlop sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan korupsi.

Sebelum menggelar aksi teatrikal, anggota AJI Kota Mandar menggelar diskusi di Pesantren Nuhiyah Desa Pambusung untuk mengenang kisah-kisah perjuangan Baharuddin Lopa dalam pemberantasan korupsi dan ketidakadilan pelaksanaan hukum.

Baca juga  Bupati dan Sekda Terancam Dipecat, Jika Tetap Pertahankan ASN Mantan Tipikor

“Kami dari AJI sengaja menempatkan kegiatan ini di pesanteren Nuhiyah,
karena di sini adalah kampung kelahiran Baharuddin Lopa, pesantren
ini pernah dibina langsung oleh Baharuddin Lopa. Ini untuk mengenang
beliau, sekaligus mengambil sprit perjuangan almarhum,” kata Muhammad
Ridwan Alimuddin, Ketua AJI Kota Mandar.

Ridwan menjelaskan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai
organisasi wartawan yang punya misi mendukung pemberantasan korupsi,
patut mengambil sikap dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Baca juga  PT. Karya Pembangunan Rezeki Minta Lelang Pembangunan RSUD Soedarso Juga Dianulir

“Melihat perkembangan hari ini, maka AJI Kota Mandar menilai harus ada
upaya nyata untuk membantu KPK mengatasi masa-masa sulit, khususnya
soal revisi UU KPK,” ucap Ridwan.

Bagi AJI Kota Mandar, lanjut Ridwan, telah berkomitmen mendukung gerakan pemberantasan korupsi, itu tak hanya karena menjadi kewajiban
bagi warga negara, tapi juga karena menjadi mandat organisasi.

“Pasal 10 Anggaran Dasar AJI dengan jelas menyatakan bahwa salah satu mandat organisasi ini adalah ikut terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan,” tegas Duta Baca Provinsi
Sulawesi Barat ini.

Baca juga  KPK Tindak Lanjuti Daerah Yang Belum PTDH ASN Tipikor. Harapan ASN Tipikor Untuk Diaktifkan Kembali Pudar

Ridwan menilai, UU KPK yang tengah dalam rencana revisi adalah satu
upaya nyata melemahkan lembaga anti korupsi yang selama ini dipercaya
publik. Kata dia, langkah DPR yang diamini pemerintah untuk merevisi
UU KPK itu harus ditolak.

“Dalam draft revisi UU KPK itu banyak pasal yang isinya memangkas kewenangan KPK. Antara lain mengubah status sejumlah pegawai KPK
menjadi Aparatur Sipil Negara, kewenangan penyadapan,  penggeledahan, dan penyitaan harus disetujui Dewan Pengawas,” ucapnya.(Ali).


ANTI KORUPSI