Gaungan Benci Produk Luar ditengah Impor Besar-besaran


Oleh : St. Fatimah (Mahasiswa)

Pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Perdagangan agar serius dalam mengembangkan produk-produk lokal. Selain itu, Jokowi juga mengaungkan agar membenci produk luar negeri.

“Ajakan untuk cinta produk-produk Indonesia harus tetap digaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang produk kita. Benci barang luar negeri.” Ujar jokowi pada kamis, 4 Maret 2021.

Sayangnya gaungan benci produk luar negeri hanyalah retorika politik untuk memikat hati rakyat. Gaungan benci produk asing tidak dibarengi dengan peta jalan yang sungguh-sungguh untuk memandirikan kemampuan dalam negeri. Faktanya, impor terus berlangsung dalam jumlah yang sangat besar.

Berdasarkan laman yang dilansir dari CNNIndonesia, Pemerintah akan melakukan impor 1 juta– 1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rapat kerja kementerian perdagangan 2021.

“Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta – 1,5 juta ton.” Ujar Airlangga pada kamis (2/3).

Airlangga juga memaparkan bahwa pemerintah akan melakukan dua kebijakan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri. Dua kebijakan tersebut, pertama, impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bolug. Kedua, penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat penen raya Maret sampai dengan Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni sampai September 2021.

Baca juga  76 Tahun Indonesiaku, Benarkah Sudah Merdeka?

Dalam paparannya, kebijakan penyedian daging baik kerbau dan sapi ditempuh dengan tiga langkah. Pertama, impor 80 ribu ton daging kerbau India dan impor 20 ribu ton daging sapi Brasil. Kedua, penerapan sapi siap potong di peternakan. Ketiga, percepatan realisasi impor oleh pelaku usaha. Sementara itu kebijakan penyedian gula meliputi impor gula sebesar 150 ribu ton GBK melalui penugasan BUMN untuk mengantisipasi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).

Impor Lemahkan Pangan Negara

Kebijakan impor yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkhusus impor beras banyak diprotes oleh berbagai kalangan. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan impor. “Alasan pemerintah untuk menjaga stok, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan.” Kata Dwi.

Meski Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai lahan pertanian sangat luas dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh. Sayangnya negara agraris ternyata sebutan saja, kenyataanya sebagian bahan pangan yang semestinya dapat diproduksi sendiri seperti beras, teh, gula, dsb masih diimpor.

Kebijakan impor beras dan pangan lainnya akan membuat para petani mengalami kerugian. Karena produk pertanian lokal tidak mampu bersaing dengan produk impor. Kabijakan impor jelas-jelas tidak bisa dibenarkan, apalagi rencana impor ini dilalukan di masa panen raya.

Kebijakan ini membuat harga gabah dari para petani anjlok. Karena produk petani tidak terdistribusi dengan baik. Akibatnya akan terjadi penumpukan stok beras di gedung-gedung Bulog. Hal ini akan berdampak pada lemahnya sektor pertanian negara dan mematikan sumber ekonomi petani.

Baca juga  Utang Untuk Selamatkan Rakyat?

Namun impor tidak dapat dipungkiri karena Indonesia menerapkan sistem kapitalis-liberal. Mengakibatkan sektor ekonomi berfokus pada pasar bebas dan perdagangan bebas. Hal ini di perparah karena Indonesia juga terikat dengan Agreement on Agriculture (AoA) World Trade Organization (WTO) pada 1995. Sejak saat itu, sektor pertanian berada dalam cengkraman rezim multilateral melalui kesepakatan liberalisasi pertanian.

Negara tidak memberi ruang bagi petani untuk melebarkan sayapnya. Dengan membuka impor besar-besaran dinilai tidak memberi dukungan penuh bagi produksi beras nasional. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang memilih melakukan impor dibanding meningkatkan produksi beras para petani. Sementara ketergantungan impor hanya akan melemahkan pangan negara.

Sistema kapitalis memberikan peluang bagi para korporasi untuk menguasai sumber daya alam kita. Sistem kapitalis yang berlandaskan pada materi dan kebebasan tidak akan mampu menjamin kesejahteraan petani dan kemandirian pangan.

Islam Menjamin Kemandirian Pangan

Islam sangat berbeda dengan sistem kapitalis-liberal. Hal ini tampak jelas bagaimana Islam mengatur urusan umat tanpa adanya kepentingan kelompok tertentu. Setiap lini kehidupan diatur dengan sangat baik termasuk dalam sektor pertanian. Islam memandang kebutuhan pangan sebagai kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh negara. Islam memiliki mekanisme kerja yang komprehensif dan terstruktur tanpa bergantung pada negara lain.

Pertama, mengoptimalkan daerah-daerah strategis yang akan dijadikan sebagai pemasok bahan pangan. Selain itu, dilakukan peningkatkan produktivitas lahan dan produksi pertanian dengan membuka lahan-lahan yang telah mati. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW.:

Baca juga  Suntikan Bantuan Ke Jiwasraya, Perampokan Dana Rakyat

“Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu miliknya.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud).

Hal ini mengartikan bahwa pembukaan lahan baru dapat dilakukan oleh siapa saja baik dengan memagarinya atau langsung menanaminya. Selain itu apabila terdapat tanah yang tidak diurusi selama 3 tahun maka negara berhak mengambilnya dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang mampu mengurusnya.

Kedua, mengoptimalkan kualitas produk pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas benih, pemanfaatan teknologi hingga pembekalan ilmu pertanian kepada petani.

Ketiga, mekenisme pasar yang sehat. Negara tidak akan membiarkan terjadinya penimbunan harta, penipuan, praktik riba, dan monopoli.

Keempat, manajemen logistik. Negara akan mendistribusikan bahan dan produk di tempat dan waktu yang tepat. Selain itu negara akan memasok cadangan lebih saat panen raya.

Kelima, mengatur kebijakan ekpor dan impor. Ekpor dilakukan apabila kebutuhan masyarakat telah terpenuhi, sementara impor dikaitkan dengan perdagangan luar negeri. Kegiatan impor tidak akan diadakan secara besar-besar yang dapat membuat produk lokal tertampung.

Keenam, prediksi cuaca. Kajian akan dilakukan secara mendalam tentang perubahan cuaca. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi perubahan cuaca agar panen tidak gagal.

Itulah beberapa mekanisme kerja negara Islam dalam mengatur sektor pertanian. Dengan segala kebijakan ini akan menjadikan pertanian meningkat dan kemandirian pangan akan terjaga. Penerapan Islam dalam sektor pertanian dapat meminimaliris ketergantungan pangan pada negara lain. Hanya Islamlah yang mampu menjamin kesejahteranan para petani kita. Walahu ‘alam bisshowab.