Terbaik terbaik

Dibaca : 57 kali.

Food Estate dan Kemandirian Pangan di Bumi Khatulistiwa


Oleh : Nurul Alimah ( Mahasiswi UT Majene)

Pemerintah saat ini sedang melaksanakan program Food Estate ( lumbung pangan ) dalam rangka Program Strategis Nasional 2020 – 2024 utnuk Kedaulatan Pangan. Bahkan program ini kolaborasi antara beberapa kementrian di antara nya Kemenhan, PUPR, LHK, Pertanian, dan BUMN. Program ini terintegrasi dalam satu kawasan yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hal ii telah disinggung oleh Presiden Jokowi pada saat Sidang Tahunan Kenegaraan.

“ Food Estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi memanfaatkan cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan 10 kecanggihan digital “ ucap pak Presiden. Sumber : NRC- 14 Agustus 2020.

Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi covid – 19 menyebabkan ancaman krisis pangan global. Terutama di Indonesia. Berdasarkan informasi yang dilansir oleh FAO ( Food And Agriculture Organization) bahwa pandemi mengancam keberlangsungan pangan di masa yang akan datang. Untuk itu pemerintah Indonesia mencanangkan Food Estate ( Lumbung Pangan ) dalam rangka memperkuat Ketahanan Pangan Dalam Negeri. Lokasi yang ditetapkan berada di Sumatera Utara dengan total 165.000 hektar dan Kalimantan Tengah dengan total 30.000 hektar lahan . (Metrotvnews)
Bukan Hal Baru.

Baca juga  Papua Dalam Cengkraman Asing

Food estate yang dimana dikenal sebagai Lumbung Nasional bukanlah hal baru, diketahui bahwa pada masa Orde lama dan masa pemerintahan Presiden SBY, food estate yang telah gagal. Untuk itulah, pemerintah daerah terkait pun sangat berharap proyek ini mampu memenuhi kebutuhan pangan ,dengan kualitas dan prosedur yang berjalan lancar kedepannya. Untuk Progres nya itu sendiri bisa kita lihat berseliweran di media yang dimana sepanjang awal tahun ini telah ditinjau sendiri oleh pihak terkait pertanian dan dikatakan telah panen meski tak sesuai target awal.

Kekuatan pangan akan terwujud jika kemandirian , kualitas dan kuantitas pangan telah terpenuhi mulai dari proses nya sampai dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu mengapa indeks pangan Indonesia bisa menempati urutan ke-60 di dunia ? Semakin besar angkanya, peringkat semakin buruk. Peringkat Indonesia kalah jauh dengan Zimbabwe peringkat 31 dan Ethiopia peringkat 27.Tentu hal ini sangat mencengangkan, mengingat Ethiopia dulunya adalah Negara yang identic dengan kelaparan dibanding Indonesia yang merupakan Negara yang sangat kaya dalam sumber daya alam , bahkan dijuluki permata zamrud di khatulistiwa. Keberpihakan kebijakan yang condong kepada korporasi, memperumit petani dalam menggarap lahan.

Kebijakan Tidak Ramah Rakyat
Salah satu hal yang mempengaruhi lemahnya pangan dalam negeri adalah banyaknya alih-fungsi lahan sawah. Hal ini diungkap Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan, dan Wilayah Tertentu, Asnawati, pada PTPR Expo yang dilakukan secara virtual (22/2/2021). Ia menyampaikan alih fungsi lahan sawah ke nonsawah tiap tahunnya secara nasional tercatat rata-rata mencapai 150.000 hektare. Sementara cetak lahan sawah baru hanya mencapai 60.000 hektare per tahun. Ini artinya, cetak sawah baru yang dilakukan masih jauh dari kata seimbang jika dibandingkan dengan alih fungsi lahan sawah ke nonsawah, di sini akan ada potensi kehilangan lahan sawah sejumlah 90.000 hektare per tahunnya,” jelasnya.

Baca juga  Polemik THR, Akankah Berakhir Baik?

Belum lagi mengenai impor beras, dan meningkatnya harga kedelai semakin membuat runyam.Serta data data yang tercatat seakan bukti amat lemahnya pangan di negeri ini akibat kebijakan yang tidak beres.
Apakah ada system pengelolaan pangan yang ideal?

Belajar Dari Zaman Kejayaan Islam
Pada zaman kekhalifahan islam, seluruh kebutuhan rakyat di urus oleh khalifah. Kekuatan pangan kuat baik itu kondisi perang atau tidak. Karena masalah pangan adalah hal yang penting pemanfaatan lahan dan pembiayaan terhadap petani menjadi suatu keharusan agar mereka dapat menggarap lahan dengan baik. Poin penting adalah produksi yang terus meningkat dan pemerataan distribusinya. Hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, jika ingin mencontoh konsep islam adalah sebagai berikut.

Baca juga  Uji Coba Vaksin, Jangan Hanya Soal Ekonomi

Pertama, tidak bergantung kepada impor. Meningkatkan produksi pangan dalam negeri, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah kita miliki. Meningkatkan produktivitas lahan untuk pertanian. Memastikan pangan dalam negeri tercukupi sebelum melakukan ekspor.
Kedua, Memfasilitasi para petani dengan menggelontorkan dana dalam jumlah yang besar dan memberikan pengetahuan yang dibutuhkan oleh petani seperti cara menggunakan teknologi dalam pertanian.
Ketiga, Tidak ada lahan mati tanpa digarap untuk kemashlahatan umum. Dalam islam sebuah lahan yang dipagari ( diabaikan ) selama tiga tahun, maka lahan itu bisa diberikan kepada yang lain untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Tidak ada penimbunan dan kecurangan harga dalam islam,sehingga distribusi pangan merata dan bahkan di pasar – pasarnya memiliki aparat khusus untuk mengawasi jalannnya jual – beli di pasar agar sesuai syariat dan tidak merugikan.

Begitu luar biasanya kedaulatan pangan pada masa islam Berjaya, ada banyak hal yang bisa kita pelajari bahwa kebijakan nya jika diterapkan pasti membawa kebaikan bagi seluruh alam. Itulah Islam kemana ia mengalir, maka disitulah kemanfaatan. Bukan manfaat semata, tetapi untuk mencari Ridha Allah dalam setiap aktivitas.
Wallahu’ Alam