DPRD Sulbar Paripurna Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020


SULBAR99NEWS.COM-MAMUJU, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat malaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan dan Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat Terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Prov Sulbar, St. Suraidah Suhardi, didampingi Wakil Ketua DPRD Prov Sulbar, Abd Rahim, Wakil Gubernur Prov Sulbar, Enny Angraeni Anwar, dan turut dihadiri Anggota DPRD Prov Sulbar, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah Prov Sulbar yang turut hadir, Jum’at, 11 Juni 2021 di Pelataran Kantor Sementara DPRD Prov Sulbar

Adapun maksud dan tujuan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan kepada Anggota DPRD Prov Sulbar adalah diantaranya:

Baca juga  Ketua DPRD Pasangkayu Mengutuk Keras BOM di Gereja Katedral Makassar
  1. Memberikan gambaran mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
  2. Melaksanaan salah satu kewajiban konstitusional bagi kepala daerah pada akhir tahun anggaran sabagaimana yang diamanahkan dalam pasal 298 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan negara.
  3. Memberikan akses bagi publik sebagai bentuk akuntabilitas agar masyarakat mengetahui seberapa besar realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
  4. Sebagai salah satu bahan evaluasi dan bahan untuk melakukan perbaikan bagi kepentingan perencanaan APBD tahun anggaran berikutnya.
Baca juga  Anggota Komisi III DPRD Sesalkan Kepala BKPSDM Majene Tak Hadiri Rapat

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Angraeni Anwar menjelaskan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang telah diserahkan kepada Anggota Dewan dan disusun berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020, yang telah diserahkan oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Sulawesi Barat kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat disaksikan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat pada sidang istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 31 Mei 2021 dengan hasil opini “ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.

Baca juga  Jemput Aspirasi, Anggota DPRD Sulbar Syahrir Hamdani Reses di Desa Arjosari Wonomulyo

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Angraeni Anwar memberikan tanggapan atas temuan BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat mengatakan bahwa pihaknya sudah menyurat ke OPD terkait laporan BPK RI. “Temuan ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat supaya kedepannya tidak akan terjadi lagi yang seperti ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi berharap supaya ada perbaikan OPD yang terkait temuan BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (Satriawan-adv)