DPRD Sulbar Bentuk Pansus Pemulihan Dampak Ekonomi dan Sosial Pasca Gempa


Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar M Dalif Arsyad. (Foto : dok)

SULBAR99NEWS.COM-MAMUJU, Pasca gempa magnitudo 6,2 yang merusak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan bentuk panitia khusus (Pansus) pengawasan percepatan pemulihan dampak ekonomi dan sosial. Pansus ini mendorong Pemprov Sulbar agar memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk menerbitkan payung hukum rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Pansus ini telah terbentuk, Sabtu, 30 Januari 2020 lalu.

Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar M Dalif Arsyad, yang dihubungi, Selasa (2/2/2020) mengungkapkan, terkait dengan kondisi pasca gempa, pansus pengawasan percepatan pemulihan dampak ekonomi dan sosial berharap terbitnya aturan tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. “Itu penting dilakukan, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat mendasar,”kata Dalif yang juga sektretaris Pansus.

Baca juga  Sekprov Tak Hadir, Rapat Banggar DPRD Sulbar dengan TAPD Tertunda

Anggota DPRD Sulbar dapil Majene itu mengatakan, intervensi pemerintah pusat melalui payung hukum rehab-rekon perlu dilakukan sebagai bentuk perhatian serius pemerintah, dalam hal percepatan dan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat, yang di dalamnya juga mengatur tugas dan kewenangan.

Baca juga  Usman Suhuriah : Pilkada Berkualitas Itu Partisipasi Pemilih Lebih Besar

Selain itu, Dalif juga berharap, agar segera melakukan pendataan yang akurat, bahkan harus menyajikan data terpilah dan terpetakan, diikutkan dengan peta sebaran pengungsi dan wilayah yang terdampak gempa.

“Kita berharap pihak yang terkait dengan proses pendataan dampak secara profesional menyajikan data dan peta terdampak yang valid,” harapnya mendalam.

Baca juga  Banggar-Komisi III DPRD Sulbar Konsultasi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020

Lanjut dikatakan, pemetaan bagi yang terdampak juga akurasi data, bukan perkara mudah. “Butuh kerja kolektif, untuk mendorong percepatan data. Kita tidak ingin muncul masalah baru, makanya penanganan pendataannya jangan sampai ada kelambanan,”harapnya.

Keakuratan untuk menghindari ketidakvalidan data efek bencana, Pansus menganggap ini serius. “Tugas kami selaku Pansus dan legislatif adalah mengawasi dan memberikan pertimbangan, ini demi percepatan kebangkitan dan pemulihan di Sulbar,” pungkasnya. (Satriawan)