DPRD-Pemkab Majene Bahas Rancangan Awal RPJMD


SULBAR99NEWS.COM–MAJENE, Pemerintah Daerah Kabupaten Majene bersama DPRD melaksanakan rapat kerja guna membahas rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Majene 2021-2026.

Rapat kerja dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Majene, Abd.Wahab, dihadiri sejumlah anggota Bapemperda DPRD lainnya, Staf Ahli Pemkab Majene, Kepala Badan Perencanaan Daerah, Andi Adlina Basaroe, didampingi beberapa Kepala Bagian Setda Majene, Jumat (27/8/2021).

Kepala Bappeda Majene, Andi Adlina Basaroe yang juga selaku tim penyusun rancangan awal RPJMD Majene mengatakan, terkait Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 tersebut berkaitan dengan terpilihnya dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Majene periode 2021-2026.

Baca juga  Napirman : PP No 12 Tahun 2018, Pembahasan Ranperda Harus Dibahas Melalui Komisi

Secara teknis Andi Adlina menyampaikan, bahwa dasar hukum penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 ini merujuk pada Peraturan Pemerintah sebagai dasar atau regulasi penyusunan RPJMD.

“Regulasi tersebut diantaranya mulai dari tata cara perencanaan yang masih tetap merujuk Permendagri nomor 86 tahun 2020, dan perkembangan terakhir terhadap perubahan-perubahan aturan yang berkenaan dengan keuangan daerah dan berkaitan dengan penyusunan RPJMD,” paparnya.

Baca juga  Komisi III DPRD Sulbar RDP dengan GMNI Mamuju Terkait Pembebasan Lahan Bandar Udara Tampa Padang

Andi Adlina juga menjelaskan, sesuai perintah undang-undang, bahwa proses pengajuan dan penetapan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih menjadi peraturan daerah RPJMD, selambat-lambatnya enam bulan setelah dilantik.

“Rancangan awal RPJMD Kabupaten Majene yang akan dibahas hari ini, memang sudah disusun oleh tim dengan berpedoman pada pendekatan yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Majene,” ujarnya.

Baca juga  Anggota Komisi I DPRD Sulbar Dalif Arsyad Berharap KPU dan Bawaslu Jalankan Tugas dengan Penuh Amanah

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Majene, Abd.Wahab mengatakan bahwa setelah dibahas bersama, maka RPJMD tersebut dikonsultasikan ke pemerintah provinsi sehingga bisa sinkron dengan kebijakan pemerintah
provinsi.

“Setelah nanti dari provinsi, dibahas lagi mekanisme untuk sampai ke Perda, namun sebelum ke perda, tahapannya ke uji publik dan lain sebagainya baru ditandatangani sebagai sebuah perda, kita target sepuluh hari selesai,” ungkapnya. (Ali).