Terbaik terbaik

Dibaca : 77 kali.

DPRD Menilai LKPJ Gubernur Sulbar 2020 Merupakan LKPJ Terburuk yang Pernah Ada


Unsur pimpinan DPRD Sulbar saat rapat paripurna di gedung DPRD terkait LKPJ Gubernur tahun 2020. (Foto : Ist)

SULBAR99NEWS.COM-MAMUJU, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat melaksanakan rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian dan Penyerahan Rekomendasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat Terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2020, Selasa 28 April 2020 di Pelataran Kantor DPRD SulBar.

Rapat Paripurna Dibuka langsung oleh Wakil Ketua III DPRD SulBar, Abd Rahim didampingi Ketua DPRD SulBar, Hj. Siti Suraidah Suhardi, Wakil ketua I DPRD SulBar, Usman Suhuriah, Anggota DPRD SulBar, dan turut dihadiri Wagub SulBar, Enny Angraeni Anwar, Sekprov SulBar, Muhammad Idris, para Asisten pemprov SulBar dan beberapa Pimpinan OPD lingkup Pemprov SulBar.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd. Rahim, yang dihubungi Kamis (29/4/2021) mengungkapkan, proses pembahasan LKPJ itu dilakukan terbagi berdasarkan komisi. “Masing-masing komisi melakukan telaah dan mengundang masing-masing leading sektornya untuk mengkonfirmasi data-data yang dianggap perlu penjelasan lebih lanjut,” ujarnya.

Baca juga  Rangkap Jabatan Direktur RSUD Majene Jadi Perhatian Komisi III DPRD

Abd. Rahim menjelaskan, secara metode penyusunan dokumen LKPJ, pansus menganggap tidak memenuhi kaedah. “Dalam hal penyusunan sebuah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan, berdasarkan permendagri 18, kemudian peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019, tentu harus disesuaikan juga UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Artinya itu baru dari sisi acuan dalam penyusunan sebuah dokumen, karena ini adalah sebuah penyusunan sangat penting, dokumen yang harus menggambarkan secara utuh, terhadap jalannya roda pemerintahan, kemudian pengelolaan keuangan termasuk bagaimana pelaksanaan kegiatan atau program tugas dekonsentrasi, itu yang dilihat,” tambahnya.

Bukan cuma itu, lanjut politisi Nasdem itu, komisi DPRD melihat, setelah melakukan pendalaman, ditemukan sejumlah data yang dianggap itu tidak mengkonfirmasi secara obyektif terhadap apa yang seharusnya dilaporkan. “Termasuk misalkan data tentang penggunaan dana di program Marasa. Oleh teman komisi I dianggap masih terlalu banyak data yang dibutuhkan untuk mengetahui secara mendalam, tetapi informasi itu tidak disajikan sebagaimana yang diharapkan,” lanjutnya.

Baca juga  Ingin Dekat dengan Direktur, Adi Ahsan Minta Ruangan Kerja di RSUD Majene

Demikian juga dengan yang lain-lain. “Banyak hal lah, saya tidak masuk di hal yang terlalu teknis, paling tidak apa yang menjadi catatan kritis teman teman itu sampai mengatakan bahwa inilah dokumen LKPJ paling tidak memenuhi syarat. Ini dokumen LKPJ terburuk yang pernah ada. Harus dipandang sebagai otokritik terhadap tata kelola pemerintahan kita, dengan seluruh implementasi kebijakan yang ada. Karena pada prinsipnya, berdasarkan undang-undang bahwa rekomendasi yang dihasilkan disampaikan DPR itu, substansinya adalah agar itu bisa menjadi early warning, menjadi bahan evaluasi pemerintahan, agar itu tidak terulang lagi tahun mendatang,” harapnya.

Lebih jauh disebutkan, LKPJ itu menurut ketentuan, tidak lagi DPR memilih hak untuk menyatakan menerima atau menolak, berbeda konteknya dulu, saat istilahnya laporan pertanggungjawaban. “Tapi ini bukan LPJ tapi laporan keterangan pertanggungjawaban, ini penyampaian ke DPR untuk dinilai, tapi tidak dikatakan posisi menerima ataupun menolak. Kita hanya memberikan hasil telaah dan evaluasi bahwa ternyata memang pemerintahan kita selama 2020 sangat jauh dari harapan, boleh jadi cukup dipengaruhi situasi pandemik covid19 ini. yang membuat segalanya menjadi buyar. Termasuk yang paling utama, sebetulnya LKPJ itu kan menjadi ruang untuk mengukur konsistensi antara RKPD, RPJMD, seperti apa konsistensinya itu sehingga LKPJ yang dilakukan setiap tahun itu, menjadi alat ukur atau indikator konstitusional kita di dalam menilai apakah target RPJMD dan visi misi yang disampaikan gubernur, berhasil atau tidak,” pungkasnya. (Satriawan)

Baca juga  Anggota DPRD Sulbar Dalif Arsyad Kunker ke Gorontalo