Dimana Imam Umat Islam?


Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
(Institut Literasi dan Peradaban)

Rasulullah SAW bersabda, “Jika tiga orang (keluar) untuk bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan.” (HR Abu Daud).

Dari hadis di atas sangatlah jelas betapa pentingnya dalam sebuah kelompok manusia diangkat seorang pemimpin, imam, kepala, ketua atau apapun istilahnya yang semakna dengan itu. Sekalipun hanya kelompok kecil traveler. Sebab dengan adanya pemimpin, semua urusan bisa terselesaikan dengan semestinya. Terlebih ketika kita bicara tentang pemimpin sebuah negara. Dimana problematikanya tak sekedar selebar peta destinasi tempat wisata. Tapi kesejahteraan rakyat dan kemajuan peradaban sebuah bangsa.

Hal ihwal krisis kepemimpinan di negeri ini rupanya yang sedang diresahkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Beliau menegaskan sampai saat ini di Indonesia belum ada satu orang pun yang mampu tampil sebagai imam umat Islam. Ia mengatakan, sejauh ini yang ada adalah imam atau pimpinan dari organisasi masyarakat (ormas) seperti FPI, NU, maupun Muhammadiyah.

“Belum ada orang yang mampu tampil sebagai Imamah saksiyah (imam kepribadian) menjadi imam umat Islam. Yang ada itu baru imamah mahdliyyah, imamnya NU; imamah Muhammadiyah, imamah FPI-yah, imamah Persisiyah, dan lain-lain,” ungkapnya dalam sambutan penutupan Munas X MUI, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (tribunnews.com,27/11/2020).

Baca juga  Rakyat Semakin Menjerit, Butuh Solusi Tuntas

Untuk itu, perlu ada lembaga besar yang dapat menaungi umat Islam di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. MUI lah yang diharapkan mampu memberikan contoh dan teladan dalam karakter organisasi terutama dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan sebagai tenda besar.

“Kita sebut sebagai tenda besar karena melindungi dan menggerakkan dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan umat kebutuhan bangsa yang berbhineka tunggal ika,” ungkap Ma’ruf yang kini menjabat sebagai ketua dewan pertimbangan MUI (tribunnews.com, 27/11/2020).

Dan MUI yang disebut Ma’ruf sebagai tenda besar bagi persatuan umat memang telah berganti wajah. Pucuk pimpinan MUI beralih kepada Miftachul Akhyar untuk periode 2020-2025. Ma’ruf Amin sendiri ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI yang baru menggantikan Din Syamsuddin. Kepengurusan MUI lainnya juga mengalami pergantian. Nama Bachtiar Nasir hingga Tengku Zulkarnain tak lagi menjabat. Opini yang berhembus sebab mereka cukup vokal dan berafiliasi dengan PA 212.

Lepas dari pergantian nama-nama tokoh di dalamnya, MUI sebetulnya tak hanya butuh regenerasi, namun juga butuh legitimasi yang benar dari pemerintah bahwa ia bukan sekedar lembaga buatan pemerintah untuk menutupi kegagalan penguasa melayani kaum Muslim. Selama ini MUI hanya menghimbau ( pemberitahuan hukum) pelaksanaan syariat sedang pemerintah malah membuat hukum tandingan. Sehingga ada dualisme kepemimpinan umat, akibatnya pelaksanaan syariat bagi Muslim hanya jadi pilihan bukan kewajiban.

Baca juga  Omnibus Law Mengusik Standar Halal?

MUI secara fakta kedudukannya tak memiliki kekuatan hukum, fungsinya seringkali tergantikan oleh lembaga negara yang lain. Berat beban MUI jika pemersatu umat dibebankan kepadanya. Dengan kata lain kita memang sedang krisis kepemimpinan.

Dalam Islam seorang pemimpin memang tak boleh sembarang orang, setidaknya ia harus memenuhi tujuh syarat iniqod, yaitu pria, Muslim, adil, berakal, merdeka, baligh dan mampu mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Dan memang benar, kepemimpinan yang dimaksud dalam Islam akan sangat sulit ditemui dalam sistem hari ini. Sebab, sistem hari ini memiliki celah yang sangat lebar untuk memunculkan pemimpin yang rusak dan tidak berorientasi kepada amanah.

Sebaliknya, dalam demokrasi calon pemimpin tak harus memiliki tujuh syarat sebagai pemimpin. Bahkan seorang residivis, narapidana, atau tersangka kasus kriminal masih boleh mencalonkan menjadi pemimpin dengan alasan Hak Asasi Manusia (HAM). Tak ada pula ketentuan muslim atau kafir, laki-laki atau perempuan, merdeka atau di bawah tekanan. Asalkan banyak pendukung baik secara konstituen maupun dana, maka siapa saja bisa menjadi pemimpin.

Baca juga  Tren Bulliying, Buah Penerapan Sistem Pendidikan Sekuler

Demokrasi juga tak mementingkan aturan apa yang harus ditaati. Artinya meskipun aturan itu berasal dari manusia tetap sah untuk dilaksanakan. Tak jarang para pemimpin partai atau organisasi Islam itu konsolidasi atau bergabung dengan partai atau organisasi yang bukan berdasar Islam. Sekali lagi demi kemajuan bersama, meskipun Islam melarangnya. Jadi wajar bukan jika hari ini belum ada pemimpin secara syaksiyah ( kepribadian) sebab fakta diatas?

Allah Ta’ala befirrman,“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59). Lantas bagaimana kita menjawab perintah Allah SWT ini? Dari sisi teknis kita masih pakai demokrasi yang menafikan aturan Allah. Dari sisi konten demokrasi juga tak punya standar baku. Padahal sekali lagi syarat dalam Islam pemimpin adalah orang yang paling pertama taat kepada Allah dan RasulNya. Tidakkah mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam ini bisa mewujudkannya?

Tentu bisa! kita akan segera menemukan pemimpin yang dimaksud, yaitu yang bersyaksiyah (berkepribadian) yaitu dengan memberi gambaran kepada umat setepat dan serinci mungkin, agar tak ada salah pilih lagi. Wallahu a’ lam bish showab.