Dilema Sistem Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh


Oleh : Hamzinah (Pemerhati Opini Medsos)

Dunia pendidikan dihadapkan pada dilema serius, pasalnya proses Pembelajaran Jarak Jauh menimbulkan berbagai masalah, diantaranya akses internet, keterbatasan smartphone dan kouta. Namun, di era new normal beberapa sekolah diizinkan untuk belajar tatap muka tetapi menimbulkan klaster baru penularan Covid-19. Sehingga menimbulkan kebimbangan antara hak pendidikan dan risiko kesehatan.

Seolah menyerah kebijakan new normal pun diberlakukan pemerintah di bidang pendidikan, kebijakan yang diambil adalah membuka kembali sekolah di beberapa daerah. Awalnya hanya sekolah yang berada di zona hijau yang diizinkan untuk kembali belajar tatap muka, namun daerah zona kuning juga diizinkan untuk dibuka kendatipun tidak wajib. Kebijakan ini menimbulkan klaster baru penularan virus Covid-19 di sejumlah sekolah sehingga menimbulkan kekhawatiran dari orang tua siswa.

Hal ini menjadi salah satu evaluasi dari Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Komisi X DPR RI. Panja ini bekerja sebulan selama Juni-Juli untuk mengevaluasi kebijakan Mendikbud dan Dikti selama pandemi. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyebut ada sekitar 53 guru positif Covid-19 saat pendidikan tatap muka dibuka di zona kuning.
Namun Nadiem menampik kebijakan pembukaan sekolah tersebut memicu klaster baru Covid-19. Ia mengatakan ada investigasi dari Kemendikbud soal pemicu penularan Covid-19 di kalangan pendidik. Hasilnya guru tersebut sudah tertular sebelum mengajar lagi secara tatap muka. Sesuai protokol kesehatan, sekolah tempat guru tersebut mengajar langsung ditutup. (Tirto.id, 27/8/2020).

Baca juga  Catatan Menuju Kemerdekaan Yang Hakiki

Masalah PJJ bukan hanya sekedar pulsa data

Langkah pemerintah memberikan bantuan pengadaan pulsa kouta membawa harapan baik bagi siswa, guru dan masyarakat. Namun disisi lain, ada juga realita yang dirasakan masyarakat sebagai masalah utama adalah daerah yang tidak terjamah akses internet. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh hanya mencukupkan dengan program subsidi kouta, masih banyak masalah yang harus segera dituntaskan termasuk sekolah yang menjadi klaster baru penularan Covid-19.

Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang menjadi alternatif paling aman untuk menghindari penularan virus Covid-19 di sekolah, maka seharusnya pemerintah mempersiapkan sistem PJJ ini dengan baik agar pembelajaran bisa berjalan dengan optimal. Dimulai dari infrastruktur, seperti jaringan internet yang harus memadai. Pemerintah harus benar-benar memastikan fasilitas jaringan telah tersedia dengan baik di seluruh wilayah dan dapat diakses secara gratis agar tidak membebani biaya kepada masyarakat.

Baca juga  Peranan Hankam dalam Demokrasi dan Khilafah

Selain itu, perangkat untuk mengakses PJJ juga harus memadai, seperti smartphone. Serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) yaitu guru dan siswa yang akan menggunakan infrastruktur dan fasilitas. Pemerintah berperan penting dalam mempersiapkan SDM yang mampu menjalankan proses pembelajaran di masa pandemi ini. Dan yang tak kalah penting, negara menyiapkan kurikulum, pelatihan bagi guru dan siswa dan model evaluasi belajar yang efektif.

Islam memiliki solusi

Islam sebagai aturan hidup yang sempurna memiliki solusi dalam berbagai permasalahan termasuk dalam masalah pendidikan. Arah pendidikan dalam sistem Islam adalah dalam rangka mewujudkan generasi yang berkepribadian Islam, bertsaqofah Islam sekaligus menguasai sains dan keterampilan. Agar target pendidikan dapat terwujud maka semua unsur penunjang proses pendidikan yakni keluarga, masyarakat dan sekolah harus bersinergi.

Keluarga (orang tua) yang saat pandemi ini menjadi peran utama dalam pendidikan karena proses PJJ, harus memainkan perannya dengan serius dalam pendampingan, pemberian motivasi ruhiyah, dan semangat belajar serta menciptakan suasana nyaman belajar di rumah. Orang tua harus aktif berkomunikasi dengan guru.

Baca juga  Food Estate dan Kemandirian Pangan di Bumi Khatulistiwa

Masyarakat berperan dalam mewujudkan iklim positif untuk pendidikan. Kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, akan berpengaruh untuk menyegerakan berakhirnya pandemi ini, sehingga pendidikan dapat kembali berjalan secara normal.

Peran paling strategis di masa pandemi ini adalah peran sekolah sebagai pihak pelaksana PJJ yang akan mengarahkan proses belajar siswanya. Peran strategis ini harus didukung penuh oleh kebijakan negara sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak warganya dalam bidang pendidikan. memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam PJJ. Mekanisme pendidikan ini tentu harus didukung oleh kebijakan sistem politik ekonomi negara yang siap mengeluarkan anggaran besar untuk bidang pendidikan.

Semua kebijakan negara harus terintegrasi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan bagi generasi. Tentu kebijakan ini hanya dapat direalisasikan oleh negara yang menerapkan seluruh pengelolaan negaranya berdasarkan syariat Islam. (***)